Wartapilihan.com – Transformasi ekonomi individual semakin kentara. Hal ini dibuktikan dengan semangat sekaligus pengaplikasian dari ekonomi gotong royong yang semakin lama semakin
Menyikapi Perbedaan dalam Islam
Kelompok dalam umat Islam dianggap memiliki perbedaan dalam berbagai aspek seperti dalam aspek kalam, fiqih dan siyasah. Bagaimana menyikapinya Wartapilihan.com, Jakarta– Dosen
Fatwa MUI dalam Berbagai Periode
Fatwa MUI berperan besar dalam kehidupan masyarakat. Seberapa signifikan? Wartapilihan.com, Depok — Koordinator Program Doktor Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Dr Moch Nur
Kepada Cendekiawan Muslim Pendukung Perppu 2/2017
Keluarnya Perppu 2/2017 yang berujung pada pembubaran HTI tidak lepas dari dukungan cendekiawan-cendekiawan Islam sendiri. Wartapilihan.com, Jakarta —Kenapa mereka setuju HTI dibubarkan?
Pilkada DKI 2017 dan Sekularisasi Politik
Oleh : Mohamad Latief (Dosen di Universitas Darussalam Ponorogo) Wartapilihan.com – Dalam perhelatan akbar pemilihan Kepala Daerah tahun ini, khususnya di Jakarta,
Subsidi Bukan Hanya Untuk Parpol
Pemerintah telah menaikkan subsidi ke parpol. Subsidi untuk rakyat diabaikan. Wartapilihan.com – Dalam alam demokrasi, partai politik (parpol) merupakan satu elemen yang
Sekularisasi Institusional
Oleh : Mohamad Latief, PhD (Dosen Politik Islam, Universitas Darussalam Ponorogo) Wartapilihan.com – Dari satu pembacaan, upaya kriminalisasi Ulama dan pemimpin masyarakat
Politik Layang-Layang Robek untuk HTI
Wartapilihan.com – Hizbut Tahrir Indonesia hari ini (19/7) bubar. Dengan dicabutnya status badan hukum HTI, maka HTI menjadi terlarang didirikan di Indonesia
Politik Balas Dendam untuk Al Khaththath, Habib, Buni Yani, Alfian dan HTI
Wartapilihan.com – Di film-film yang diproduksi kaum Cina, kita banyak mendapatkan film yang bercerita tentang balas dendam. Balas dendam antar teman, balas
PERPPU Ormas Panen Penolakan
Wartapilihan.com – Di tengah derasnya penolakan, Sukmawati malah mengajak Said Aqil menggalang dukungan. Kekuatan masyarakat sipil ramai-ramai menolak penerbitan peratusan pemerintah pengganti