Upaya Mewujudkan Kedaulatan Ekonomi Rakyat

by
Ekonomi Kerakyatan. Foto: Istimewa

“Semangat proklamasi adalah semangat berjuang, berjuang mati-matian dengan penuh idealisme dan dengan mengesampingkan segala kepentingan diri sendiri” (Ir. Soekarno).

Oleh: Ahmad Zuhdi.

Tulisan ini dilombakan pada Milad ke-20 Partai Keadilan Sejahtera dan meraih juara 2.

Wartapilihan.com, Jakarta – Indonesia adalah bangsa besar dengan keanekaragaman sosial, budaya maupun agama. Hal ini merupakan ketetapan Allah yang termaktub dalam Al Qur’an surat Al Hujurat ayat 13 bahwa Allah Swt menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal dan bekerjasama. Heterogenitas masyarakat Indonesia yang terdiri dari puluhan suku dan etnis merupkan karunia Allah yang wajib disyukuri dan dipertahankan.

Salah satu kunci keberhasilan, menjaga keanekaragaman dan kebersatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah karena keberhasilannya membangun jiwa nasionalisme di dalam sistem demokrasi. Sebab, atas nama demokrasi, kelompok-kelompok yang mengedepankan sentimen kedaerahan (primordial), memiliki hasrat untuk diperhitungkan pendapatnya secara nasional dan ingin mewujudkan tata kelola negara yang efisien dan dinamis.

Pengejawantahan rasa mencintai dan memiliki Indonesia (baca: nasionalisme) dapat dituangkan dalam berbagai hal. Baik menyalurkan gagasannya untuk pembangunan, sikap patriotisme, partisipasi politik, maupun optimalisasi pranata-pranata sosial dan keagamaan untuk melahirkan bangsa yang sejahtera dan beradab. Namun di saat bersamaan, aspirasi yang tidak terakomodasi acapkali menimbulkan riak-riak kecil dan berujung disharmonisasi bahkan disintegrasi.

Tumbuhnya bibit-bibit nasionalisme mulai digelorakan oleh tokoh kegamaan dan kesukuan yang bersifat lokal dan terserak. Ulama dan jaringan keagaman sebelum abad 20, menjadi simpul pemberontakan politik untuk membela Indonesia dari cengkraman penjajahan. Dua contoh gerakan nasional yang bersifat keagamaan dan kesukuan adalah Sarekat Islam dan Budi Utomo bercorak kesukuan (Jawa).

Dengan kemampuannya untuk menyerap keragaman dan keluasan pengikut, SI dengan segera menjadi penghimpunan pribumi pertama yang memiliki cakupan nasional, yang menyerukan ideologi nasional dengan warna agama (Wertheim, 1985: 85). Dalam pidatonya di depan Kongres Nasional SI di Bandung (17 Juni 1916), Tjokroaminoto menyatakan, “Kita mencintai bangsa kita, dan dengan kekuatan dari agama kita (Islam), kita harus menciptakan semua atau setidaknya mayoritas rakyat kita” (Tjokroaminoto, 1981: 14).

George Kahin dalam buku Nationalism and Revolution in Indonesia menyebutkan dan menyebarnya “modernism Islam”, periode ketika Agus Salim mengekspreksikan unsur keperibadiannya juga ditandai oleh terjadinya perbenturan ideologi. Waktu Bung Karno, di tahun 1926, menulis karangan esai politik klasik dalam sejarah modern Indonesia yang merupakan persatuan dari tiga ideologi besar nasionalisme, marxisme dan Islam. Ia sebenarnya telah menyederhanakan persoalan.

Sebab, ketiga ideologi besar tersebut bukan saja tidaklah utuh dalam perwujudan masing-masing, tetapi dari sudut pemikiran ketiganya juga saling bersentuhan pada aspek-aspek tertentu. Hal ini, tentu saja menimbulkan cabang-cabang ideologi. Yang jelas saat ini berbagai usaha untuk mengadakan sistematis yang strategis dari pandangan hidup, yang dirasakan sedang mengalami peninjauan kembali telah mewujudkan dirinya.

Agus Salim tidaklah seorang H. Samanhudi atau seorang Sutomo bahkan bukan pula trio Indische Partij yang terkenal itu. Terlepas dari kelemahan dan kekuatan masing-masing, mereka muncul di pentas sejarah sebagai pionir, merintis sesuatu yang kemudian ditakuti orang lain. Mereka masing-masing memulai pembenahan organisasi tanpa memerdulikan ada atau tidaknya contoh sebelumnya. Salim tidaklah sama pula dengan H.O.S Tjokroaminoto yang berhasil dengan sangat drastis memperbesar apa yang telah dirintis orang lain yaitu Sarekat Islam (SI) yang dirintis Samanhudi.

Mengapa Agus Salim pernah disebut kekuatan besar? Kepeloporan dalam perintis gerakan baru adalah suatu keunggulan, juga keberhasilan dalam menunjukan apa yang telah dirintis, adalah suatu ketangguhan yang jempolan. Tetapi keduanya belum cukup, jika belum didampingi oleh kesediaan untuk merumuskan tujuan dan makna perjuangan. Maka dalam lapangan inilah Salim lebih berarti. Tetapi, ironi sejarah kembali bercanda dengan Salim. Dalam keberartian ini ia harus berhadapan dengan ruang publik tentang hal yang paradoksial suatu uraian historis sekadarnya tampak diperlukan.

Kala itu, di bulan Desember 1924 di Yogyakarta perkumpulan JongJava menyelenggarakan kongres tahunannya, pembukaan kongres dihadiri oleh Agus Salim sebagai undangan. Dalam kongres Jong Java yang ke-7 itu dibicarakan usul Raden Syamsuridjal tentang kursus agama bagi anggota Jong Java yang beragama Islam dan pernyataan tidak keberatan diadakannya kursus agama lain bagi pemeluk-pemeluk yang bersangkutan. Usul Syam ditolak kongres lewat putusan suara. Kekecewaan Syam dan kawan-kawannya pada gilirannya menjadi “ilham” tersendiri untuk munculnya gagasan mendirikan JIB (Jong Islamietten Bond).

Agus Salim menyetujui mendirikan JIB. Bahkan setelah JIB berdiri, Salim menjadi Pembina JIB di samping Syam sendiri dan Wiwoho Purbohadijoyo. Ketiga tokoh itu dikenal sebagai trio yang aktif memberikan ceramah-ceramah yang diberikan oleh Agus Salim tentang Islam telah mampu mengimbangi pelajaran Islam versi mahaguru-mahaguru Belanda seperti Prof. Pijper. Namun, ekologi sosial yang merupakan realita dalam masyarakat pada persepsi Muslim cendikiawan itu belum berubah, yaitu seperti yang dirumuskan oleh Lafran Pane, pemrakarsa berdirinya HMI;

“Banyak orang-orang terutama kaum terpelajar, biarpun menganut agama Islam, malu mengakui terus terang bahwa ia beragama Islam da nada pula yang mengatakan, bahwa agama ini tidak sesuai lagi dengan zaman, pendeknya mereka menganggap rendah agama ini. Dan karena orang-orang Belanda dan bangsa barat lainnya, yang dianggap mereka lebih tinggi derajatnya, menganut agama Kristen, dan juga berkat organisasi dan keungannya kuat sekali, maka golongan bangsa kita ini, biarpun tidak menganut agama tersebut toch menganggap derajatnya, lebih tinggi dari derajat agamanya sendiri.” (Pidato di depan Kongres Muslimin Indonesia di Yogyakarta 12 November 1949).

Pada tahap berikutnya, kaum intelegensia mulai menyerukan dan memimpin gerakan nasional yang melampaui batas-batas keagamaan dan kesukuan dalam bingkai persatuan Indonesia. Tanda terpenting dari kemunculan nasionalisme modern yang menyeru ke arah persatuan kebangsaan Indonesia, dengan kesediaan mengenyahkan segala rintangan, terjadi pada peristiwa besar Kerapatan Besar Pemuda Indonesia (KBPI) II, 28 Oktober 1928, yang lebih dikenal dengan Sumpah Pemuda.

Pilihan KBPI II untuk menggunakan bahasa Melayu (Indonesia) sebagai bahasa utama kongres ini merupakan lompatan radikal dari KBPI I, dua tahun sebelumnya, yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa utama. Suatu tonggak baru dalam kesadaran nasional ditandai oleh penarikan batas antara dunia penjajah dan yang terjajah dalam “dunia simbolik”; sutau perubahan identitas yang sangat penting karena “bahasa menunjukan bangsa”.

Pengamat resmi dari Belanda Van der Plas, melaporkan bahwa Soegondo Djojopoespito sebagai pemimpin Kongres tak mampu menunaikan tugasnya secara baik: “Pemimpin kongres, pelajar Soegondo, tidak dapat memenuhi tugasnya dan kekurangan otoritas. Ia mencoba berbicara bahasa Indonesia, tetapi tidak mampu membuktikan dirinya mampu melakukannya dengan baik” (Foulcher, 2008: 17).

Siti Soendari (adik bungsu Soetomo/pendiri Budi Utomo), perwakilan dari Poetri Indonesia yang terpaksa menggunakan bahasa Belanda. Tetapi, semangat kebangsaan membuat hal yang sulit membangkitkan tekad untuk menaklukannya. Hanya selang dua bulan sejak peristiwa itu, Siti Soendari secara heroic sanggup berpidato dalam Bahas Indonesia pada Kongres Perempuan Indonesia, 22-25 Desember 1928.

Perubahan dahsyat dalam tempo cepat dari keberanian Siti Soendari menggunakan bahasa Indonesia, dengan melepaskan diri dari bahasa ibunya (Jawa) dan bahasa keduanya yang juga bahasa intelektualnya (Belanda), merupakan simbol kuatnya kecintaan, kebanggaan untuk Indonesia. Manifestasi nasionalisme harus mampu merangkul dan merangkai keberagaman. Modal sosial untuk merawat semangat itu adalah persatuan Indonesia sesuai dengan sila ketiga Pancasila.

Sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia memberikan pelajaran bahwa perjuangan yang parsial dan bersifat kedaerahan tidak membawa keberhasilan. Namun sebaliknya, ketika seluruh kekuatan pemuda bersatu padu dan berjuang bersama-sama, baik pada saat Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908 maupun pada peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, akhirnya perjuangan nasional yang dilandasi persatuan dan kesatuan yang kokoh tersebut dapat membuahkan hasil gemilang, yaitu Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Proklamasi tahun 1945 dikumandangkan dengan pernyataan bahwa penjajahan kolonial terhadap bangsa-bangsa telah berakhir dan dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Sedangkan proklamasi kedua tahun 1950 digelontorkan dengan pernyataan, “Pembubaran 17 Negara-negara bagian yang tergabung dalam RIS (Republik Indonesia Serikat), termasuk Negara RI Yogyakarta (yang diproklamirkan 17 Agustus 1945), dan meleburkan diri ke dalam sebuah Negara baru yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mohammad Natsir atas prakarsanya “membubarkan” Republik Indonesia Serikat (RIS) hasil konferensi Meja Bundar, dan menggolkan NKRI dengan melobi tokoh lintas partai dan kekuatan elite politik nasional –dari yang paling lunak sampai yang paling keras, dari tokoh fraksi yang paling kiri sampai yang paling kanan– melalui pendekatan yang sangat manusiawai dan cara-cara yang bermartabat, tanpa seorang pun merasa direndahkan atau disepelekan. Buah keringatnta berhasil mempersatukan kembali 17.000 pulau-pulau di perada Nusantara yang sebelumnya sempat dipecah-pelah menjadi 17 negara bagian oleh kolonialis Belanda, dan namanya pun melangit menembus dan melintasi lima benua.

Mosi Integral yang kemudian terbukti menyelamatkan Republik Indonesia yang baru saja mendapatkan kedaulatan dari pemerintah Kolonial Belanda, sungguh menarik dicermati. Untuk menjaga perasaan dan martabat para tokoh dan pemimpin-pemimpin itu, Natsir tidak menganjurkan Negara-negara bagian itu membubarkan diri, tapi melebur. Yang paling sulit, katanya belakangan mengenang, adalah meyakinkan Negara Bagian RI Yogyakarta dengan Mr. Assaat sebagai Pejabat Presiden.

Sampailah pada ujung sebuah petang. “Saya berbicara dengan Kasimo dari Partai Katolik, Tambunan dari Parkindo dan Sebagainya,” kata Natsir sembari menerawang memorinya yang amat kuat ke belakang. Melalui lobi-lobinya dengan reli-reli yang panjang dan ketat serta tidak mudah selama dua setengah bulan, akhirnya Natsir memberi opsi kepada Yogya untuk memilih: membubarkan diri dan masuk ke NKRI atau berpegang melawan Negara-negara bagian lain seperti NIT, Pasundan, Madura, dan lainnya.

Tak lupa Natsir mengingatkan bahwa duet Soekarno-Hatta yang dimiliki Negara Bagian RI Yogya adalah modal utama. Tak ada Negara bagian lain yang tidak setuju jika Soekarno-Hatta dijadikan Presiden dan Wakil Presiden NKRI. M. Natsir bahkan sampai berani mengatakan Indonesia memiliki dua buah proklamasi. Pertama, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan yang kedua Proklamasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tanggal 17 Agustus 1950.

Dimana kedua-duanya diproklamirkan oleh orang-orang yang sama: Soerkarno dan Hatta. Yang membedakan keduanya, pada proklamasi pertama Soekarno-Hatta menyatakan diri atas nama bangsa Indonesia, sedangkan pada proklamasi kedua, ketika itu, Soekarno adalah Presiden RIS dan M. Hatta adalah Perdana Menteri RIS. Tapi perbedaan itu sungguh tidak penting. Ada terkandung makna yang jauh lebih penting dan mendasar dari kedua proklamasi itu. Yaitu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Dewasa ini, semangat dan jiwa nasionalime yang dimiliki masyarakat Indonesia khususnya generasi muda mulai luntur, sehingga harus membangkitkan kembali karakter berbangsa dan bernegara melalui empat pilar. Yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Derasnya modernisasi dan globalisasi seperti serbuan budaya asing dan perkembangan teknologi, banyak berdampak negatif untuk generasi muda bangsa.

Kompetisi global yang terjadi sejak berkahirnya Perang Dunia II telah menggelitik John Hicks untuk melakukan penelitian tentang dampak sosial yang akan ditimbulkan dari kompetisi tersebut. Dari hasil penelitiannya yang dikenal dengan theory of wages, Hicks menyatakan bahwa kompetisi global telah menciptakan perlombaan pembangunan ekonomi dan kebutuhan kerja antar negara. Hal ini menimbulkan adanya perlombaan gaji di suatu negara terhadap negara lain yang dipengaruhi oleh kekuatan modal masing-masing Negara.

Pada tahun 2043 jumlah penduduk dunia diperkirakan mencapai 12,3 miliar jiwa. Dimana 80,2% atau 9,8 miliar jiwa dari jumlah tersebut hidup di luar wilayah ekuator dan akan berupaya mencari pangan, air dan energi di daerah ekuator. Jika saat ini konflik yang terjadi berlatarbelakang penguasaan energi fosil, maka konflik masa depan akan bermotif penguasaan sumber pangan, air dan energi hayati yang semuanya berada dalam satu lokasi, yaitu daerah ekuator.

Kemungkinan terjadinya perang konvensional antar dua negara semakin kecil. Namun, adanya perang-perang jenis baru, diantaranya perang asimetris, perang hibrida, dan perang proksi. Perang Proksi atau proxy war adalah sebuah konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alas an mengurangi resiko konflik langsung berupa kehancuran fatal. Biasanya, pihak ketiga adalah negara kecil, namun kadang juga bisa berupa actor non negara seperti LSM, Ormas, kelompok masyarakat atau perorangan.

Dari hasil akademis dengan 25 universitas di seluruh Indonesia, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI dan lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan TNI, proxy war dapat dilakukan pihak asing terhadap Indonesia dalam berbagai bentuk. Diantaranya melakukan investasi besar-besaran ke Indonesia agar dapat mengeksploitasi dan menguasai sumber daya alamnya, membuat pakta perdagangan guna menekan produk Indonesia melalui jalur diplomasi, aliansi. dan intervensi, menyebarkan black campaign untuk menjatuhkan hasil komoditas Indonesia, menciptakan konflik domestik untuk mengganggu roda perekonomian, dan merusak konsentrasi pemerintah dalam menjalankan program pembangunan nasional.

Kesejaheraan rakyat baik dari sisi pendapatan, lapangan pekerjaan, tingkat upah minimum, pemenuhan kebutuhan dasar dan akses terhadap sarana dasar sehari-hari masih jauh dari yang diharapkan. Kapasitas dan kemampuan serta keberpihakan pemerintah dalam memberikan layanan publik ke masyarakat untuk layanan sosial dasar sangat rendah dan sangat terbatas. Program link and match antara dunia pendidikan dengan dunia usaha juga masih perlu dikembangkan dan ditingkatkan untuk pendidikan tinggi.

Satu sisi, jumlah pengangguran dengan tingkat pendidikan sarjana relatif meningkat dari tahun ke tahun, sementara dunia usaha dan dunia kerja setiap tahun juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja baru yang memiliki kualifikasi pendidikan serta keterampilan yang sesuai. Kondisi ini perlu dijembatani dengan program keterpaduan dunia pendidikan dan dunia usaha, terutama untuk program pendidikan diploma, baik diploma I,II bahkan III serta tingkat sarjana.

Walaupun telah banyak program perkreditan yang disiapkan dan dijalankan, program perkreditan yang telah ada sebelumya seperti KUK (Kredit Usaha Kecil) dan KUT (Kredit Usaha Tani) serta kredit mikro atau kredit bagi UMKM, berkesan diperuntukkan bagi kalangan miskin, kenyataannya masih sangat terbatas dan menyulitkan bagi masyarakat umum karena masih tetap dibiarkan menghadapi benturan persyaratan formal perbankan.

Kebijakan pembiayaan perbankan selama ini terkesan belum memberikan ruang yang cukup bagi keberlanjutan usaha, khususnya usaha produktif skala mikro, kecil dan menengah, bahkan perbankan cenderung melupakan golongan usaha kecil yang justru pada saat krisis terbukti menjadi penyangga perekonomian nasional. Untuk itu, diperlukan kebijakan reorientasi baru perbankan nasional untuk mendukung program perdagangan tradisional dan kecil serta pengembangan industry unggul yang bernilai tambah terutama yang terkait dengan usaha rumah tangga, mikro, dan kecil.

Program reorientasi perbankan tersebut dapat dipercepat dan diberdayakan dengan mengembangkan tumbuhnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Hal tersebut terutama karena dengan sistem dan cara masing-masing, LKM telah mengakar tumbuh bersama perkembangan masyarakat, terbukti mampu memberikan pelayanan, memenuhi kebutuhan masyarakat miskin serta berpenghasilan rendah yang tidak terjangkau oleh layanan keuangan lainnya.

Model pendekatan linkage program adalah dengan memanfaatkan kelembagaan yang telah ada yang dapat dilakukan melalui linkage antar lembaga keuangan. Contohnya linkage antara bank umum dengan BPR, linkage antara lembaga keuangan bank dengan kelompok swadaya masyarakat (KSM)  yang sering dikenal sebagai Pola Hubungan Bank dan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK).

Pendekatan pola PHBK di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1998 hingga 2001 dan berhasil mengakumulasi dana tabungan sebesar Rp 29,5 miliar, akumulasi penyaluran kredit Rp 331 miliar dengan tingkat pengembalian 97%. Sayang, program ini tidak berlanjut seiring dengan keluarnya UU Perbankan yang tidak memperbolehkan Bank Indonesia menjalankan kredit program.

Skenario peningkatan anggaran ini memang bisa diimplementasikan dalam berbagai altematif sesuai dengan kondisi keuangan pemerintah dan perekonomian nasional. Kondisi ideal adalah bahwa pemerintah dapat mengalokasikan anggaran kerakyatan ini tanpa mengurangi alokasi ke sisi atau pelaku atau kementerian lain; yang hanya dapat diwujudkan apabila ada penambahan penerimaan negara sebesar peningkatan anggaran yang dialokasikan. Skenario ini akan dapat diwujudkan dengan adanya keberhasilan peningkatan akumulasi kekayaan nasional dan peningkatan pendapatan pemerintah seperti dijelaskan pada program umum dan program utama sebelumnya.

Skenario kedua yang lebih moderat adalah dengan meningkatkan alokasi anggaran dengan dua sumber penambahan yaitu peningkatan pendapatan pemerintah satu sisi dan sisi lain dengan mengurangi alokasi ke sektor atau para pelaku lainnya. Skenario moderat ini masih prospektif dan realistis dengan asumsi bahwa terdapat peningkatan pendapatan pemerintah baik dari pajak maupun dari program utama akumulasi kekayaan nasional.

Selain itu, guna mengoptimalkan akumulasi kekayaan nasional untuk kepentingan rakyat, diperlukan keberpihakan yang efektif dan kuat serta jelas dari pemerintah di masa mendatang untuk melindungi pasar dan para pedagang tradisional, terutama untuk menjamin pelaksanaan peraturan tentang pengaturan jarak antara satu outlet atau gerai pasar modern dengan pasar tradisional. Keberpihakan ini juga harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, dan integral serta saling mendukung antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten/kotamadya) dan antara kementerian atau lembaga pemerintah yang mengurusi pasar dan pedagang tradisional.

Salah satu cara mencegah pasar tradisional punah dan sekaligus memberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara serasi, harmoni, dan saling melengkapi adalah dengan melarang pembangunan pasar swalayan besar yang tidak sesuai dengan undang-undang. Larangan ini telah memiliki payung hukum yang jelas dan tegas disertai instrumen penegakan hukum yang efektif. Hanya saja perlu dipertegas dan diperkuat dalam implementasinya di lapangan.

Hanya saja memang stigma dan stereotip serta gambaran yang terbentuk dalam benak dan pikiran para konsumen dan para pcmbeli adalah kondisi yang becek, tidak beraturan, tidak nyaman, standar dan kualitas kurang memadai, dan gambaran miring lainnya. Pasar tradisional dan pasar kecil mendesak dan strategis untuk dimodernisasi dengan sasaran agar menjadi pasar yang bersih. nyaman, teratur, terstandarisasi baik fasilitas dan produk serta barang dan bahkan dikembangkan kualitas produk dan barangnya sesuai dengan standar nasional.

Sasaran iainnya dari program modernisasi pasar tradisional dan kecil yang tak kalah pentingnya adalah mengembangkan sistem pengadaan dan manajemen rantai pengadaan produk dan barang pedagangan tradisional dan kecil (small trader supply-chain management development programme). Program ini diharapkan menciptakan barang dan produk pasar tradisional dan kecil yang tepat kuantitas, tepat waktu, tepat ukuran, tepat kualitas, bernilai tambah tinggi, dan memiliki merek serta kesadaran merek (branding) yang baik. Dengan demikian baru dapat diharapkan produk dan barang dari pasar tradisional dan kecil mampu bersaing langsung dengan barang dan produk dari pasar swalayan modern besar dan mal-mal besar serta jaringan hipermarket besar yang saat ini merajalela.

Pemerintahan desa sebagai unit pemerintahan terkecil dan yang langsung berhubungan dengan rakyat masih perlu mendapat pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dari aspek ekonomi dan keuangan. Pengembangan badan usaha milik desa atau disingkat dengan BUMDes ini perlu dilandasi dan dipayungi oleh paying hokum dan perundangan yang kuat, konsisten dan efektif. Pengembangan awal BUMDes dapat dimulai dengan menjalin keterkaitan dan sinergi dengan program-program kemamkmuran untuk rakyat.

Program-program tersebut seperti pengembangan pembangunan perkebunan aren untuk memproduksi bioetanol sebagai pengganti bensin atau premium, pembangunan dan akselerasi produksi dan pabrik bioethanol dari ubi kayu, pembangunan pabrik pupuk urea atau NPK, penghijauan kembali lahan hutan yang rusak atau rehabilitasi daerah aliran sungai, dan pembangunan industry hilir pangan dan energy serta program lain yang sesuai. Partisipasi pemerintahan desa melalui BUMDes ini dimungkinkan dengan keberpihakan politik yang kuat dengan memberikan kesempatan penyertaan modal atau saham ittikad baik (golden share).

Kesimpulan

Indonesia merupakan hasil perjalanan bangsa Indonesia yang telah membentuk identitas dan jati diri bangsa. Spirit nasionalisme memiliki peran penting dalam mengatasi masalah kebangsaan dan keindonesiaan hari ini. Tanpa memiliki dan mencintai tanah air yang kuat dan berakar, bangsa Indonesia akan mudah hanyut dalam menghadapi globalisasi. Kebijakan dan sistem implementasi sistem ekonomi neoliberal dan kapitalisme harus dikritisi dan direorientasikan oleh para stakeholder dan shareholder.

Eksploitasi alam secara serakah, disparitas kesejahteraan masyarakat yang mendalam, derasnya tenaga asing illegal, tingginya angka pengangguran, ketidakadilan yang terus berlangsung, tergantung dan terkuras utang luar negeri, stagnasi di pembangunan aspek mendasar seperti infrastruktur, sumber daya manusia, teknologi dan inovasi, serta masalah pembangunan lainnay menjadi koreksi pemimpin Indonesia untuk kembali mempersatukan seluruh potensi dan keunggulan tiap komponen bangsa.

Pergerakan dan perjuangan menuju Indonesia yang berdaulat secara ekonomi, masyarakat yang adil dan makmur harus terus digelorakan sebagai pengejawantahan kecintaan pada nusa-bangsa. Rencana strategis dan formatnya mirip seperti perjuangan kemerdekaan, yaitu perang ekonomi untuk menguasai sumber daya alam, informasi, inovasi, pasar, teknologi, dan lainnya. Nasionalisme sejati haruslah berarti bukan sekadar mempertahankan, melainkan juga memperbaiki keadaan negeri.

Hidup bagi Agus Salim adalah perjuangan. Dan perjuangan ini beliau lakukan tanpa pamrih. Bukan kedudukan yang beliau kejar. Bahkan kedudukan tinggi sedia beliau korbankan jika dirasakan tidak sesuai dengan prinsip yang dianutnya. Karena itu tidak mengherankan apabila acap kali beliau menghadapi kekurangan dan penderitaan yang sulit dibayangkan bisa berlaku terhadap pemimpin politik masa kini. Namun beliau menghadapinya dengan senyum khas Salim di bibir.

Mengapa tidak ada kesan bahwa beliau menderita beban kekurangan? Beliau hanya miskin dalam makna materi, tetapi kaya dalam makna spiritual. Dalam kehidupan spiritual inilah beliau bermandikan kelimpahan, dalam menghayati kehidupan beragama inilah beliau menikmati kepuasan. Dan semua ini dimungkinkan oleh karena dari semua seluruh peri kehidupan, perjuangan dan rangkaian kegiatan Haji Agus Salim didorong oleh semangat pengabdian “li’llahi ta’ala”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *