Sesuai amanat konstitusi Pemerintah berkewajiban menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, tentu agar akses masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak terganggu. Wartapilihan.com, Jakarta
Yusril: Kalau Genting Kenapa 10 Hari?
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana Perppu dengan agenda mendengarkan argumentasi Pemohon. Wartapilihan.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (26/7), menggelar sidang
ACTA Gugat RUU Pemilu Ke MK
Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mendaftarkan permohonan uji materiil UU Pemilu tahun 2017 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Wartapilihan.com, Jakarta —Dalam
Ifdhal Kasim: Kebijakan Perppu No 2 tahun 2017 Tidak Diktator
Pro dan kontra Perppu No 2 tahun 2017 terus bergulir. Bagaimana persepsi pemerintah? Wartapilihan.com, Depok — Staf Ahli Deputi V Kantor Staf
Fitra Arsil: Negara yang Gunakan Perppu, Cenderung Diktator
Negara-negara bersistem demokrasi, banyak yang presidennya menggunakan Perppu, seperti Amerika Latin, Columbia, Argentina, maupun Chili. Semakin tidak demokratis? Wartapilihan.com, Depok — Pakar
Yusril: Saya Akan Melawan Undang-Undang Pemilu
Kamis malam (20/7), DPR mensahkan RUU Pemilu yang menetapkan keberadaan presidential treshold (PT) 20 persen. Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra
Koalisi Kebebasan Berserikat: DPR Mesti Tolak Perppu
HTI dicabut Badan Hukum Perkumpulannya. Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) mendorong DPR menolaknya. Wartapilihan.com, Depok — Koordinator Koalisi Kebebasan Berserikat, Fransisca Fitri merekomendasikan
Komnas HAM Tolak Perppu
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Manager Nasution, menolak peraturan pengganti perundang-undangan (Perppu) No 2 tahun 2017 tentang pembubaran organisasi
Perppu Diterbitkan, Medsos Terancam
Perpu Ormas sudah dikumandangkan. Begitu juga pemblokiran medsos Telegram. Dua kejutan besar strategi menuju 2019? Wartapilihan.com, Jakarta —Direktur Sabang Merauke Circle, Syahganda
Fadli Zon: Diagnosa Pemerintah Salah Melulu
Wakil Ketua DPR RI,Fadli Zon, mengatakan, peraturan pengganti perundang-undangan (Perppu) cacat secara substansi dan prosedural. Perppu Tenaga Buruh Asing dan Perppu Narkoba