Gerindra berencana mengajukan Judicial Review ke MK, berkenaan dengan pengesahan Presidential Threshold kemarin (20/7). Wartapilihan.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fadli
Yusril: Saya Akan Melawan Undang-Undang Pemilu
Kamis malam (20/7), DPR mensahkan RUU Pemilu yang menetapkan keberadaan presidential treshold (PT) 20 persen. Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra
Pilkada DKI 2017 dan Sekularisasi Politik
Oleh : Mohamad Latief (Dosen di Universitas Darussalam Ponorogo) Wartapilihan.com – Dalam perhelatan akbar pemilihan Kepala Daerah tahun ini, khususnya di Jakarta,
Koalisi Kebebasan Berserikat: DPR Mesti Tolak Perppu
HTI dicabut Badan Hukum Perkumpulannya. Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) mendorong DPR menolaknya. Wartapilihan.com, Depok — Koordinator Koalisi Kebebasan Berserikat, Fransisca Fitri merekomendasikan
Heru Susetyo: Bukan Hanya HTI, Bisa Merambat ke Yang Lain
Setelah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan, berdasarkan Perppu No 2 tahun 2017, kebijakan ini akan merembet pada organisasi lainnya. Wartapilihan.com, Depok —
Kantor Pusat HTI Ditutup
Wartapilihan.com, Jakarta – Setelah Pemerintah melalui Kemenkumham pada Rabu (19/7) kemarin resmi mencabut Badan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), hari ini, Kamis
Gerindra, PKS dan Demokrat Dukung Paket B
Gerindra, PKS dan Demokrat dukung paket B. Sedangkan lima fraksi lainnya dukung paket A. Wartapilihan.com, Jakarta – Wakil Ketua Fraksi Demokrat Benny
Romo Syafi’i: Akal-Akalan, PT Dipaksakan
Wartapilihan.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI yang disapa akrab Romo Syafi’i dalam sidang paripurna RUU Pemilu mengatakan, penetapan Presidential Treshold
Politik Layang-Layang Robek untuk HTI
Wartapilihan.com – Hizbut Tahrir Indonesia hari ini (19/7) bubar. Dengan dicabutnya status badan hukum HTI, maka HTI menjadi terlarang didirikan di Indonesia
Jubir HTI : Kami Tidak Akan Tinggal Diam
Wartapilihan.com, Jakarta – Pencabutan status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Kemenkumham, dinilai Juru Bicara HTI Ismail Yusanto sebagai bukti kesewenang-wenangan










