Di Muara Bulian, Jambi, seorang kakak (17) memperkosa adik perempuannya (15) hingga hamil. Hubungan inses ini dipicu karena si kakak menonton video
Manajemen Bisnis Penyewaan Alat Outdoor: Menj
Menakar Masa Depan Gizi Nasional: Menguji Par
Navigasi Kerja Jarak Jauh: Strategi Manajemen
Arsitektur Jiwa di Era Digital: Mengurai Bena
Menguak Sains di Balik Air Kacang Hijau: AntaWarta Pilihan
Budaya Ketimuran Prabowo
“Artinya, Pak Prabowo tidak merasa dirinya paling baik,” kata Yusuf Martak. Wartapilihan.com, Jakarta –– Di pembukaan Ijtima Ulama dan tokoh nasional, Ketua
Yusuf Muhammad Martak: AHY Belum Waktunya Maju
Ada 3 nama yang sering menjadi bahan pembicaraan dalam GNPF Ulama serta Ijtima Ulama sebagai calon presiden Republik Indonesia. Siapa dia? Wartapilihan.com,
Ijtima Ulama Serukan Koalisi Keumatan
Oleh karena permasalahan bangsa yang kian kompleks, para ulama dan tokoh politik berkumpul untuk bermusyawarah dalam merumuskan arah perjuangan bangsa dan Negara.
India Larang Pemakaian Plastik
Mumbai dan beberapa kota lainnya di India mengambil langkah dalam pertempurannya melawan sampah plastik, yakni dengan menetapkan denda sebesar 25.000 Rupee atau
Menghidupkan Semangat Patriotisme
Lomba baca teks proklamasi diselenggarakan dalam rangka mengenang, menghormati dan mengambil inspirasi dari Proklamator Bung Karno bersama Bung Hatta. Wartapilihan.com, Jakarta —
Ijtima Ulama Bahas Kepemimpinan 2019
Diantara hal penting yang akan dibahas para ulama dalam Ijtima adalah soal kepemimpinan nasional dan penguatan ekonomi umat. Wartapilihan.com, Jakarta — Gerakan
Pingpong Putusan MK
MK memerintahkan KPU melarang fungsionaris partai menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilu 2019. Wartapilihan.com, Jakarta — Anggota Komisi II
Mengapa Gerhana Bulan Kemerahan?
Gerhana bulan total diperkirakan akan terjadi pada besok, Sabtu, 28 Juli 2018. Fenomena ini sering disebut sebagai super blood moon oleh pasal
Yusril: KPU Tidak Perlu Patuhi Putusan MK
Pertimbangan hukum MK telah jauh melampaui kewenangan MK sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar untuk “menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar”.