Wartapilihan.com, Jakarta – Belakangan ini, informasi yang berseliweran di masyarakat dan tidak dapat dipertanggungjawab sumbernya alias berita Hoax menjadi sorotan berbagai pihak. DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia menjadi rujukan dan pusat perhatian daerah dalam beberapa hal, termasuk keputusan memilih pemimpin daerah.
Siang ini (4/3) Sabtu, Radio SindoTrijaya Network menggelar diskusi Kawal Pilkada DKI di Warung Daun, depan Taman Ismail Marzuki (TIM), Menteng, Jakarta Pusat. Dalam diskusi ini hadir Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno, Anggota Bawaslu DKI Achmad Fachruddin, Jerry Sambuaga dari Tim Sukses pasangan Ahok – Djarot, Yupen Hadi dari Tim Sukses pasangan Anies – Sandi, dan Titi Anggraini selaku Direktur Eksekutif PERLUDEM.
Titi Anggraini memberikan masukan kepada KPU memiliki intelijen untuk memantau berita hoax. “Mungkin KPU harus punya intelijen khusus untuk mengawasi dan menindaklanjuti apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran, selanjutnya serahkan kepada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) untuk diproses lebih lanjut ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu),” ujarnya kepada Warta Pilihan.
Selain itu, Anggraini menyarankan, Bimtek (bimbingan teknis) harus betul menyampaikan daftar inventarisasi masalah pada hari pemilihan.
“KPU harus siapkan semacam Q and A (question and answer), siapkan panduan jawaban untuk anggota KPPS, karena mereka ini ujung tombaknya pada saat proses pemungutan dan perhitungan suara nanti,” paparnya.
Ia menjelaskan, ada 101 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah di tahun 2017. Dari jumlah 101 daerah yang melaksanakan Pilkada, semuanya berakhir satu putaran. Hanya DKI Jakarta yang melakukan dua putaran.
“Bisa kita bayangkan 200 juta masyarakat Indonesia pasti akan menyoroti DKI Jakarta pada putaran kedua nanti dan ini akan menjadi referensi untuk pemilihan presiden tahun 2019. Jadikanlah putaran kedua nanti pilkada yang etis, matang dan benar-benar demokratis serta serius dan sportif dalam menghadapi hoax dan black campaign,” tambahnya.
Yupen Hadi selaku Timses Anies – Sandi menyayangkan sikap Bawaslu yang hanya pasang badan dari Kepolisian dan Kejaksaan, tetapi ketika pihaknya melaporkan pelanggaran, Bawaslu mengatakan tidak ada pelanggaran. Tidak ada pidana dan akhirnya diserahkan ke Polisi dan Kejaksaan.
Ia mencontohkan, pada putaran pertama kemarin ada 900.000 eksemplar brosur black campaign. “Saya mempertanyakan peran dan fungsi Bawaslu kok tidak ada proses sama sekali setelah kita melaporkan, dan dianggapnya tidak ada unsur pidana, setelah itu dilempar saja ke polisi dan kejaksaan. Akhirnya veto-veto (voting) antara polisi dan kejaksaan, mudah-mudahan ini menjadi evaluasi dan tidak terulang lagi di putaran kedua nanti,” tegasnya.
Yupen berharap, putaran Pilkada kedua nanti berjalan aman, nyaman, kondusif, dan memberikan rasa ketenangan bagi seluruh pihak. “Mari kita wujudkan tenun kebangsaan, jangan sampai bangsa terpecah belah karena persoalan Pilkada. Salam bahagia,” sambungnya sambil tertawa.
Bawaslu mendorong KPU DKI dan jajarannya harus bekerja lebih keras. Tidak hanya berorientasi pada kuantitas pemilih, tetapi juga harus berorientasi pada kualitas.
“Problem daftar ganda harus jadi perhatian serius. Orientasi kedepan bukan hanya pendidikan politik, tetapi juga pendidikan pemilih yang ditekankan kepada rasionalitas pemilih. Harus ada keteladanan dari elit terhadap hoax dan black campaign,” pungkasnya. |
Reporter: Ahmad Zuhdi
