Wartapilihan.com – Ingat ketika Ahok bersalaman dengan Raja Salman di Bandara Halim Perdanakusuma? Begitulah gaya politik Jokowi untuk membantu citra Ahok yang penuh lumpur dihadapan umat Islam.
Ahok-Djarot memang dibackup habis oleh istana. Karena sebagai kader PDIP keduanya tidak lepas dari titah ‘Ratu PDIP’ Megawati Soekarnoputri. Mega dan timnya kini menggunakan segala taktik dan strategi bagaimana agar Ahok di masa-masa akhir menjelang 19 April ini, citranya terangkat dan memenangkan pertandingan.
Maka jangan heran tanggal 11 April besok, Jaksa Agung setuju (menyerukan) kepada bawahannya, jaksa dan hakim Pengadilan Jakarta Utara yang mengadili Ahok agar menunda pembacaan tuntutan kepada terdakwa Ahok. Alasannya pun dibuat terlebih dahulu. Yaitu karena surat Kapolda Metrojaya Irjen Iriawan yang mengkhawatirkan keamanan di Jakarta.
Entah darimana deteksi rawan keamanan itu, padahal masyarakat Jakarta tenang-tenang saja menghadapi 11 April itu. Dan pihak intelijen resmi, BIN juga tidak pernah mengumumkan adanya kerawanan di Jakarta menjelang 19 April.
Citra Ahok juga akan dibackup Jokowi pada 16 April ini. Di hari Minggu itu Jokowi dan Ahok akan meresmikan bersama-sama Masjid Raya Jakarta yang dapat menampung 12.500 jamaah di Daan Mogot, Kalideres. Masjid yang dibiayai pemerintah itu menghabiskan dana sekitar 180 milyar. Berdiri di atas lahan 2,4 hektar dan luas bangunan 16.985 m2. Masjid itu terdiri atas 2 lantai dan 1 mezzanine.
Ahok berseloroh bahwa ia menolak usulan pengurus masjid, agar masjid itu dinamai Nurul Qomar (Tjahaja Purnama). Ia lebih memilih nama Hasyim Asyari daripada nama dirinya.
Begitulah cara Ahok Djarot untuk merangkul kalangan Nahdhiyin. Sebagian kalangan Nahdhiyin, terutama pengurus DPW PKB memang kini menjatuhkan pilihan ke Ahok, setelah sebelumnya merangkul Agus Sylvi.
“Harus 90 persen ini Pak Djarot di sini. Saya sudah datang ke sini berkali-kali kalau enggak 90 persen, saya yang malu,” kata Ketua DPW PKB Hasbiyallah Ilyas ketika menemani Jarot berkampanye di wilayah Cakung, Jakarta Timur (4/4).
Hasbiyallah mengajak warga yang dulunya pendukung cagub-cawagub Agus Sylvi di wilayah itu untuk mengalihkan dukungan kepada pasangan nomor pemilihan dua itu.
“Mudah-mudahan, suara Agus-Sylvi yang menang di sini kita gantikan dengan Pak Djarot ,” kata Hasbiyallah.
Suara nahdhiyin memang pecah di Jakarta. Banyak kalangan NU di PKB (dan PPP) yang mendukung calon Anies Sandi. Rais Syuriah NU DKI Jakarta, KH Mahfudz Asirun, sudah lama menolak gubernur non Muslim di Jakarta.
“NU DKI tidak mendukung gubernur non-Muslim. NU mendukung gubernur yang beriman, yang senang sama rakyat dan disenangi sama rakyat,” ujarnya dalam pertemuan muzakarah ulama bersama pimpinan parpol dan tokoh-tokoh masyarakat di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, 11 Agustus 2016 lalu.
Meski Rais Syuriah NU Jakarta menolak Ahok, tapi GP Anshor DKI Jakarta menyatakan dukungannya ke Ahok. Bahkan caranya pun menggelikan. Lihatlah berita kompas.com di bawah ini :
JAKARTA, KOMPAS.com – Calon gubernur-calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua, Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama-DjarotSaiful Hidayat, menyambangi Kantor Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (7/4/2017).
Pada kesempatan itu, Ketua GP Ansor DKI Jakarta Abdul Azis sempat melontarkan keluhan mengenai tidak pernahnya GP Ansor mendapat dana hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dalam suasana canda, Azis menyebut selama ini Ansor dan Banser yang selalu berada di garis terdepan dalam menentang radikalisme.
Namun, dia menyebut dana hibah keagamaan yang digelontorkan Pemprov DKI justru tidak pernah diterima GP Ansor.
“Jadi kalau ada program haji umrah jangan salah (sasaran). Yang berjuang siapa, yang nikmati siapa. Kami dipasang jadi satpam NKRI kami ikhlas. Tapi minimal kami kenyang juga,” seloroh Azis, disambut tawa peserta acara.
Ahok maupun Djarot yang mendengar hanya tampak tersenyum. Melanjutkan pembicaraan, Azis menyebut saat ini masih banyak pengurus GP Ansor yang belum pernah berangkat umrah, apalagi ibadah haji.
Azis mencontohkan dirinya maupun Ketua Pengurus Pusat GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas.
“Tapi soal haji, soal apa, enggak usah ditanggapi serius. Jangan dipikirin. Diusahain aja,” ujar Azis, yang kembali disambut tawa peserta acara.
Di ujung sambutannya, Azis menyebut sampai saat ini pengurus wilayah GP Ansor DKI belum punya kantor sendiri. Karena itu jika sedang mengadakan acara, Azis menyebut sampai saat ini pihaknya sering menumpang di kantor pengurus pusat (PP).
“Kenapa pakai (kantor) PP, karena PW (pengurus wilayah) Ansor belum punya kesekretariatan. APBD DKI Rp 70 triliun, tapi PW Ansor belum dapat. Enggak punya kesekretariatan karena enggak dapat hibah,” seloroh Azis lagi. (Lihat http://megapolitan.kompas.com/read/2017/04/08/00063531/saat.ketua.gp.ansor.dki.berseloroh.tak.dapat.dana.hibah.ke.ahok)
Partai Persatuan Pembangunan pun digarap oleh istana. Ijin pengesahan PPP Djan Farid dan PPP Romi menjadi permainan Menkumham Yasonna Laoly. Karena keduanya sama-sama ingin mendapat surat pengesahan pemerintah, mereka berdua mendukung Ahok dalam pemilu di ibukota ini. Mereka tidak peduli kalangan masyarakat bawah PPP banyak yang menginginkan Jakarta yang mayoritas Muslim, dipimpin oleh gubernur Muslim (Lihat http://www.wartapilihan.com/bunuh-diri-ppp/).
Terakhir adalah penangkapan Ustadz Mohammad al Khaththath Sekjen FUI dengan tuduhan makar. Meski bukti-bukti yang dimiliki polisi lemah, polisi menangkap tokoh yang aktif dalam gerakan Gubernur Muslim untuk Jakarta (GMJ) ini. Penangkapan al Khaththath, teman karib Habib Rizieq, adalah untuk mencitrakan pendukung Anies Sandi adalah kalangan radikal atau pendukung makar. (Lihat http://www.wartapilihan.com/dai-dermawan-dituduh-makar/)
Dan entah ada hubungan pencitraan atau tidak, penangkapan anggota DPRD Pasuruan PKS Jumat kemarin (8/4) oleh Densus 88 di Bandara Juanda patut dipertanyakan. Sebagai anggota DPRD, Muhammad Nadir Umar harusnya diperlakukan lebih sopan, bukan dijemput (ditangkap) di Bandara. Meski mungkin saja kepergiannya dari Turki dan Malaysia , menjadi catatan hitam Densus.
Ini bisa dipersepsikan istana sedang membuat persepsi bahwa kader PKS pendukung Anies Sandi adalah penganut radikal.
Memang upaya istana dan aktivis-aktivis pendukung Ahok di lapangan haruslah klop. Bila aktivis menyatakan pendukung Anies Sandi adalah penganut radikal dan anti keragaman, maka politik pembuktian harus terjadi.
Mereka tidak peduli bahwa Ahok adalah juga radikal. Pernyataan Ahok bahwa bila ia menjadi presiden, maka rumah Pancasila akan beratap, menunjukkan keradikalan pemikiran Ahok. Dan penyediaan minuman keras di rumahnya, pembiaran pelacuran Alexis di Jakarta serta reklamasi pantai Utara Jakarta untuk orang-orang sipit adalah bentuk keradikalan dia yang lain.
Pemikiran radikal juga dimiliki Ratu PDIP pendukung nomer satu Ahok, Megawati. Yaitu di saat ia berpidato menyatakan bahwa alam akhirat belum tentu ada, karena ia tidak pernah melihatnya. Mega juga berfikiran radikal bahwa politik harus dipisahkan dengan agama.
Tapi itulah politik citra, politik bahasa. Harus dibunyikan terus, pendukung Anies Sandi radikal dan pendukung Ahok Djarot santun. Sebab, politik gincu adalah wajib dalam alam liberal. Wallahu alimun hakim. |
Penulis : Nuim Hidayat
