Kasus e-KTP melahirkan GGB. Mereka ingin menyelamatkan partai dan bersih-bersih dari dalam.
Wartapilihan.com, Jakarta — Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) yang di koordinatori oleh Ahmad Doli Kurnia, hari ini, Selasa sore (25/7) melakukan deklarasi Gerakan Golkar Bersih di depan kantor DPP Partai Golkar, Slipi Jakarta Barat.
“Ini harus kita pisahkan antara masalah pribadi dengan masalah institusi. Masalah kami selama ini dengan institusi. Kami menghormati Pak Setya Novanto karena masih punya pembelaan hak secara hukum dan dijamin oleh konstitusi. Apalagi dia Ketua Umum, jangankan Ketua Umum, kader saja yang terkena indikasi korupsi partai memiliki hak untuk melakukan pembelaan,” kata Doli di depan DPP Partai Golkar.
Namun, lanjut Doli, kasus e-KTP yang menjerat Setya Novanto sebagai tersangka sudah merembet ke persoalan institusi, pengaruhnya bukan hanya kepada Setnov dan pengurus di DPP Partai Golkar tetapi berdampak terhadap nasional.
“Image yang berkembang di masyarakat, kalau orang yang ingat dan marah tidak mendapatkan blangko e-KTP, yang ada di dalam pikirannya adalah pak Setya Novanto. Sekarang sudah mulai bergeser opini tersebut kepada Partai Golkar, itu yang kami tidak mau,” ungkapnya.
Menurutnya, kepimpimpinan Partai Golkar saat ini sudah terlalu akut menempatkan korupsi sebagai suatu persoalan yang biasa, sehingga ia menginisiasi membuat diferensiasi antara kader, tokoh, senior, tokoh sesepuh yang mendukung Gerakan Golkar Bersih. Apabila tidak mendukung, artinya mendukung Novanto dan disebut Golkar korup, Golkar kotor serta Golkar hitam.
“Minggu kemarin kami menyampaikan surat aduan kepada Dewan Kehormatan bahwa situasi kepemimpinan DPP secara kolektif sudah kehilangan akal sehat dan budaya malu seperti yang sering saya katakan. Kehilangan rasionalitas dan logikanya yang terbalik-balik, kami sangat menyayangkan kenapa seorang yang sudah menjadi tersangka koruptor seolah-olah tetap mendapat karpet merah dan diekspresikan ke publik bahwa kita mendukung seseorang yang sudah menjadi koruptor,” ucap Doli.
Sebab, kata Doli, hal ini akan menjadi catatan buruk kepemimpinan partai ke depan. Sikap kader yang menyatakan secara terbuka mendukung Setya Novanto menurutnya bagian dari pembangkangan dan perlawanan terhadap pemberantasan korupsi. Saat ini berdasarkan survey Kompas, elektabilitas Golkar turun menjadi 7,1%.
“Saya kira akan bermasalah menghadapi konsolidasi kita dalam pilkada serentak dan Pilpres 2019. Partai ini bukan milik DPP saja, partai ini milik semua kader Golkar, partai ini aset bangsa dan negara. Saya kira kita punya tanggung jawab untuk selamatkan aset bangsa ini,” tandasnya.
Terlebih, simpul Doli, Golkar sudah mencalonkan Jokowi menjadi presiden di 2019, jelas akan menjadi beban Jokowi bila tidak segera diselesaikan. Masyarakat akan mempertanyakan status dan proses hukum Setya Novanto.
“Kami terus melakukan penggalangan, mencari dukungan, salah satunya ini (Gerakan Golkar Bersih) karena kami tidak ada cara lain untuk menghentikan Pak Setya Novanto sebagai Ketua Umum. Oleh karena itu kami yakin betul, silakan saja diadu, gerakan kami ini pasti akan lebih banyak dapat dukungan dari Partai Golkar,” pungkasnya.
Ahmad Zuhdi
