Seminar 65 Menuai Protes

by
Foto: zuhdi

Tragedi yang menimbulkan korban kemanusiaan atau dikenal dengan istilah Gerakan 30 September (G30S/PKI) menjadi catatan kelam pagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

Wartapilihan.com, Jakarta –Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menggelar Seminar Sejarah 1965 dengan agenda pengungkapan kebenaran sejarah 1965/1966 pada Sabtu-Ahad (16-17/9). Sontak, kegiatan tersebut mendapat respon dari berbagai pihak. Diantaranya, (Purn) Mayjen Kivlan Zein, Dewan Da’wah DKI Jakarta dan Gerakan Bela Negara.

Dalam menyelesaikan kasus G30S atau peristiwa 1966, peristiwa Madiun 1948, pemerintah telah membentuk tim gabungan dari Kejaksaan Agung, Komnas HAM, TNI, Kepolisian Indonesia, pakar hukum, dan perwakilan masyarakat untuk menyelesaikan tugas pelanggaran HAM berat masa lalu tersebut.

Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum (AMPUH) menyatakan, siapapun dia secara langsung maupun tidak langsung yang terlibat dalam peristiwa G30S tersebut, dan juga seluruh bangsa harus jujur dan lapang dada bahwa peristiwa itu merupakan konflik politik dan ideologi yang faktanya berujung pada upaya makar dan pemberontakan.

“Kami masih memandang ideologi Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kami meminta LBH Jakarta untuk menghentikan seminar dan membumihanguskan ideologi komunis. PKI adalah musuh Indonesia dan bertentangan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945!,” tegas Ullah pewakilan AMPUH dalam orasinya di depan Gedung LBH, Jakarta, Sabtu (16/9).

Sebagai generasi masa depan, lanjutnya, AMPUH menolak segala upaya yang mencoba mengungkit permasalahan atau peristiwa G30S demi kepentingan perusahaan dan demi kepentingan politik tertentu.

“Karena akan terus membebani perjalanan bangsa dan berpotensi memecah bangsa yang sudah terajut dengan baik,” tandasnya.

“Ganyang, ganyang, ganyang PKI! Ganyang PKI sekarang juga!,” imbuhnya dalam orasi.

Sementara itu, panitia Seminar Sejarah 65 Dolorosa Sinaga menyatakan, upaya penghambatan acara seminar dari massa aksi termasuk kepolisian yang tidak memberikan izin, menurutnya, menutup ruang diskursus dan pengetahuan tentang sejarah yang akan diberikan kepada masyarakat umum.

“Anda bisa membayangkan, betapa banyaknya jumlah yang dibantai, yang dituduh dan mereka yang hidup di penjarakan tanpa pengadilan. Mereka tetap mendapatkan stigma buruk sampai sekarang. Padahal memiliki hak sebagai warga negara Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, dia menilai TAP MPRS XXV tahun 1966 perlu ditinjau kembali. Sebab, regulasi tersebut, kata dia, merupakan warisan orde baru untuk menjatuhkan Presiden Soekarno.

“Kita perlu memeriksa kembali TAP MPRS itu apakah konstitusional atau inkonstitusional, semuanya berpeluang untuk diperiksa ulang,” tandasnya.

Sementara itu, AKBP Sodiran dari Intelkam Polres Jakpus mengatakan, kegiatan masyarakat seperti seminar, audensi, pertemuan, diskusi, sebelum kegiatan dimulai, tujuh hari sebelum itu sudah memberitahukan ke pihak kepolisian.

“Kalau persyaratan tidak lengkap maka pihak kepolisian tidak mengeluarkan STTP (surat tanda terima pemberitahuan), apabila persyaratan sudah lengkap maka pihak kepolisian harus mengeluarkan STTP dan wajib pihak kepolisian mengamankan kegiatan tersebut,” ujar dia.

Sebagai informasi, panitia seminar membatalkan kegiatan ini karena mendapatkan tekanan berupa demonstrasi dari massa dan pihak polisian yang mengatakan tidak memiliki izin. Kendati demikian, panitia tetap menyelenggarakan seminar ini di waktu lain.

Ahmad Zuhdi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *