Parlemen AS akan memberikan sanksi baru terhadap militer Myanmar.
Wartapilihan.com, Washington –Anggota parlemen AS mengusulkan sanksi dan pembatasan perjalanan yang ditargetkan pada pejabat militer Myanmar pada hari Kamis (2/11) karena perlakuan terhadap minoritas Muslim Rohingya di negara tersebut. Langkah tersebut adalah salah satu upaya terkuat bagi Washington untuk campur tangan dalam krisis kemanusiaan.
Diperkenalkan sehari sebelum Donald Trump pergi dalam lawatan pertamanya ke Asia sebagai presiden, undang-undang tersebut akan mengganti beberapa sanksi yang dikeluarkan tahun lalu karena Myanmar kembali ke demokrasi. Ini juga akan melarang Amerika Serikat untuk memasok sebagian besar bantuan militer ke negara tersebut sampai pelaku kekejaman terhadap orang-orang Rohingya bertanggung jawab.
Langkah tersebut tidak menargetkan pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, kepala pemerintahan pimpinan sipil Myanmar dan peraih Nobel perdamaian yang masih mendapat dukungan kuat dari beberapa pejabat AS.
Namun, sumber di Kongres mengatakan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menggarisbawahi keinginan kuat di antara banyak anggota Kongres agar dia dapat berbuat lebih banyak untuk membantu Rohingya.
Perundang-undangan tersebut disponsori oleh anggota parlemen termasuk ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat, John McCain, dan Senator Ben Cardin, anggota Demokrat teratas di Komite Hubungan Senat Luar Negeri.
“RUU ini akan memungkinkan Kongres memperkuat tangan presiden bahwa akan ada konsekuensi atas kejahatan mereka, pejabat militer Myanmar, terhadap kemanusiaan,” kata Cardin dalam sebuah pernyataan.
Antara lain, hal itu memberlakukan larangan batu giok dan batu rubi dari Myanmar. Selain itu, aturan tersebut menginstruksikan Departemen Keuangan AS untuk tidak mendukung program bantuan keuangan internasional yang bermitra dengan perusahaan-perusahaan milik militer Myanmar.
Anggota Kongres telah berteriak-teriak untuk respon yang kuat terhadap nasib Rohingya dan Pemerintahan Trump telah mempertimbangkan memberi label perlakuan mereka sebagai “pembersihan etnis.”
Departemen Luar Negeri mengumumkan pada hari Kamis (2/11) bahwa Sekretaris Negara, Rex Tillerson, akan menemani Trump dalam perjalanannya ke Asia dan juga mengunjungi Myanmar.
Lebih dari 600.000 Muslim Rohingya telah meninggalkan negara bagian Rakhine di Myanmar sejak pasukan keamanan menanggapi serangan militan Rohingya pada bulan Agustus dengan sebuah tindakan keras yang mencakup laporan tentang desa-desa yang terbakar dan pembunuhan yang meluas. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mencelanya sebagai contoh klasik tentang pembersihan etnis. Demikian dilaporkan Reuters.
Moedja Adzim
