Gegeran politik tampak jelas setelah proses politik yang alot di DPR dalam mengesahkan undang-undang pemilu yang baru.
Wartapilihan.com, Jakarta –Tahun politik seperti bergerak lebih cepat dari waktunya. Jelang 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK pada Oktober 2017 nanti, sedang terjadi pergeseran dukungan politik mencari keseimbangan baru. Tiga dari tujuh partai (PDIP, NasDem, PKB, Hanura, PPP, Golkar, PAN) pendukung pemerintah, sudah eksplisit mendeklarasikan bakal mengusung Jokowi sebagai capres pada Pemilu 2019, yaitu Golkar, PPP, Hanura. Dan hampir bisa ‘dipastikan’ PDIP dan NasDem berada di barisan pengusung lokowi.
Menariknya sikap PKB, alih-alih belum menentukan capres 2019, malah ‘mengancam’ tidak akan mendukung Jokowi lagi. Dari luar Senayan, ada PKPI dan Perindo sudah pula menyamakan mendukung Jokowi pada pemilu presiden mendatang. Dan di tengah posisi politik PAN yang tampak kian dilematis, sikap Gerindra, PKS, dan Demokrat secara diameteral semakin tegas ‘berseberangan’ dengan kubu Jokowi. Pergeseran ini bergerak dinamis dengan isu-isu politik yang berkembang.
Direktur sekaligus Pendiri LIMA Ray Sangkuti menyatakan, paling berpeluang hanya 3 pasangan calon yang bertarung dalam Pilpres 2019. Menurutnya, akan ada 3 koalisi yang bertarung. Yaitu koalisi baku atau koalisi petahana Joko Widodo, koalisi petahana calon Prabowo Subianto dan koalisi abu-abu yang akan ditentukan oleh Demokrat, PKB dan PAN.
“Tidak ada yang menandingi 3 kali berturut-turut menjadi seorang Presiden. Sementara untuk berkuasa saja bisa dua periode. Naiknya sekitar 30%. Komposisi ini ada PKS, Gerindra, PAN dan beberapa ormas yang kecewa terkait kebijakan Perppu. Prabowo mendapatkan 21% nya darimana?,” tanyanya dalam sebuah diskusi di bilangan Wijaya, Kebayoran, Jakarta Selatan, Jumat (11/8).
Sebab, kata Roy, peran PAN dalam koalisi kurang mendominasi setelah Prabowo bertemu SBY. Ini tetap akan menimbulkan kenyamanan, walaupun tidak ditinggalkan tetapi berbagi. Kendati demikian, Joko Widodo dan Prabowo Subianto adalah 2 nama terkuat untuk diusung sebagai calon presiden pada 2019.
“Secara politik menurut saya pertemuan antara Jokowi dan AHY tidak kosong. Ada kesan Pak SBY sedang memainkan 2 kakinya. Dugaan saya komposisinya 4 versus 6. 4 di luar partai pendukung, 6 petahana,” ungkapnya.
Namun, tidak menutup kemungkinan partai seperti Golkar akan mendukung Jokowi atau tidak. Sebab, 80% pertemuan parpol diselenggarakan karena kalkulasi politik.
“Tahun 2019 mnurut saya jika Jokowi tidak menjaga hubungan dengan Umat Islam. Maka umat Islam tetap menjaga isu SARA,” tandasnya.
Dalam kesempatan sama, peneliti senior CSIS, J. Kristiadi menuturkan, siapapun Presiden pemenang harus sudah mulai mengeliminir peternak politisi. Sebab, dalam facebook ada 6 variasi. Tetapi yang sangat penting selain penyelenggaraan pemilu adalah bagaimana sistem kepartaian diterapkan.
“Isu-isu sentral ke depan seharusnya adalah isu reformasi kedua. Dulu, awal reformasi begitu geramnya rakyat terhadap KKN termasuk kasus Soeharto,” ujar dia.
Menurutnya, politik itu sangat aposentris (berpusat kepada manusia). Sebab itu, mengatasi orang yang sudah di dominasi oleh nafsu bawah perut adalah jiwa Kesatria dan nalar sehat melalui proses pendidikan.
“Saya merekomendasikan membuat wacana publik menjadi waras. Kiblat politik ini sekarang sudah lebih sehat. Tokoh-tokoh dari NU dan Muhammadiyah sudah mengatakan Indonesia final negara republik. Tinggal bagaimana kita kapitalisasi,” kata dia.
Ahmad Zuhdi
