Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan lagi sekadar janji politik di atas kertas. Memasuki tahun anggaran 2026, inisiatif ini telah bertransformasi menjadi pilar utama kebijakan fiskal Indonesia dengan target ambisius 82,9 juta penerima manfaat.
Wartapilihan.com, Jakarta-– Namun, di balik visi besar penguatan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045, sederet tantangan operasional dan perdebatan anggaran mulai muncul ke permukaan.
Diskusi publik sempat diramaikan oleh angka alokasi Rp 377 triliun yang dianggap sebagai pagu MBG. Namun, analisis terhadap dokumen resmi APBN 2026 mengungkap fakta yang berbeda:
- Pagu Riil: Anggaran resmi yang ditetapkan pemerintah untuk MBG 2026 adalah sebesar Rp 335 triliun.
- Asal-Usul Angka 377: Kebingungan publik kemungkinan besar muncul dari konvergensi informasi yang keliru dengan anggaran Pertahanan dan Keamanan sebesar Rp 337,4 triliun atau memori kolektif terkait realisasi pajak pada Mei 2015.
- Konteks Makro: Anggaran MBG kini hampir menyamai anggaran pertahanan negara, mencerminkan pergeseran paradigma pemerintah yang kini memprioritaskan “keamanan gizi” sebagai bagian dari ketahanan nasional.
Salah satu isu paling sensitif adalah kekhawatiran bahwa anggaran pendidikan “disunat” untuk mendanai MBG. Muncul data yang menunjukkan bahwa dari total Rp 769 triliun anggaran pendidikan, sebesar Rp 223,5 triliun dialokasikan untuk menopang program ini.
Kondisi ini memicu gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh kalangan akademisi. Mereka berpendapat bahwa pengalihan dana tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan pengajar, di mana banyak guru honorer masih menerima gaji di kisaran Rp 200.000 hingga Rp 300.000 per bulan. Meskipun pemerintah berargumen bahwa nutrisi adalah prasyarat investasi modal manusia, ketiadaan payung hukum setingkat Perpres masih menjadi titik lemah yang memicu ketidakpastian.
Banyak yang mempertanyakan mengapa kualitas makanan di lapangan terkadang tidak sesuai ekspektasi. Berdasarkan petunjuk teknis Badan Gizi Nasional (BGN), pagu Rp 15.000 per anak sebenarnya dibagi secara detail:
| Komponen Biaya | Nilai (Rp) | Peruntukan Detail |
| Bahan Baku Pangan | 10.000 | Beras, protein (telur/daging), sayuran, buah, susu |
| Biaya Operasional | 3.000 | Listrik, gas, air, gaji relawan, BBM |
| Insentif Fasilitas | 2.000 | Sewa lahan, pemeliharaan alat modern, sanitasi |
Masalah muncul ketika ditemukan menu yang nilainya ditaksir jauh di bawah pagu bahan baku, seperti kasus di Cimahi. Hal ini memicu kecurigaan adanya inefisiensi dalam rantai pasok lokal atau pemotongan di tingkat operasional.
Insiden keracunan massal di Kota Cimahi pada Februari 2026 menjadi peringatan keras mengenai kerentanan sistem distribusi. Jeda waktu yang lama (lebih dari 10 jam) selama bulan Ramadan menyebabkan kontaminasi bakteri pada makanan. Masalah ini diperparah dengan fakta bahwa baru sebagian kecil unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Selain itu, terjadi ketimpangan realisasi. Hingga akhir 2025, pembangunan SPPG di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) baru mencapai 2,3% dari target 8.200 unit. Hambatan logistik dan indeks kemahalan daerah membuat wilayah yang paling membutuhkan justru menjadi yang paling lambat menerima manfaat.
Secara makro, permintaan masif dari ribuan SPPG telah mengganggu struktur harga di pasar tradisional, memicu inflasi pada komoditas telur dan ayam. Selain itu, program ini berpotensi menghasilkan limbah pangan (food waste) hingga 4.100 ton per hari. Tanpa sistem manajemen limbah yang terintegrasi, program ini bisa menjadi beban baru bagi lingkungan hidup.
Keberhasilan program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari jumlah porsi yang dibagikan, tetapi dari akuntabilitas anggaran dan efektivitasnya dalam meningkatkan status gizi tanpa mengorbankan stabilitas fiskal, kesejahteraan guru, serta kelestarian lingkungan.
