Kedatangan Jokowi ke Kampus Universitas Indonesia dalam rangka Dies Natalis UI ke-68 di Depok hari ini, Jum’at 2 Februari disambut oleh tiupan peluit dan kartu kuning dari seorang Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Zaadit Taqwa.
Wartapilihan.com, Depok — Mahasiswa Fakultas Matematika dan IPA (MIPA) itu mengenakan pakaian batiknya, tiba-tiba berdiri di barisan depan. Zaadit meniupkan peluit layaknya wasit di sebuah lapangan, dan tiba-tiba mengacungkan kartu kuning.
Karena aksinya itu, ia diciduk Paspampres dan diminta untuk menghentikan aksinya. Tidak hanya aksi peniupan peluit dan juga kartu kuning yang diacungkan, juga ada aksi freeze mob yang dilakukan aliansi gerakan yang terdiri dari BEM UI, BEM FKM UI, BEM Psikologi UI, BEM FF UI, BEM FIB UI, BEM FMIPA UI, BEM FKG UI, BEM FIA UI, BEM Fasilkom UI, dan BEM Vokasi UI.
Aksi simbolik membunyikan peluit dan pemberian kartu kuning yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, bermaksud untuk memberi peringatan Presiden karena masih banyak isu yang membuat masyarakat resah atas kondisi Indonesia.
“Aksi kreatif yang dilakukan dikemas kedalam bentuk freeze mob dengan membawa berbagai sign dan terdapat simbolik meniup peluit dengan disertai pemberian kartu kuning.
Maksud dari gerakan freeze mob adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui fakta-fakta yang tertulis pada sign mengenai isu gizi buruk yang menimpa Asmat, isu penghidupan kembali dwifungsi POLRI/TNI, dan penerapan peraturan baru Organisasi Mahasiswa,” kata Zaadit, dalam siaran tertulis.
Alfian menjelaskan, salah satunya isu gizi buruk di Asmat. Berdasarkan data Kemenkes disebutkan, terdapat 646 anak terkena wabah campak dan 144 anak menderita gizi buruk di Asmat. Selain itu, ditemukan pula 25 anak suspek campak serta empat anak yang terkena campak dan gizi buruk.
“Kondisi gizi buruk tersebut tidak sebanding dengan dana otonomi khusus yang pemerintah alokasikan untuk Papua. Pada 2017, dana otsus untuk Papua mencapai Rp 11,67 triliun, yaitu Rp 8,2 triliun untuk Provinsi Papua dan Rp 3,47 triliun untuk Provinsi Papua Barat,”
Pada isu yang kedua, penunjukan Asisten Operasi Kapolri Irjen Mochamad Iriawan sebagai Plt Gubernur Jabar dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai Plt Gubernur Sumut yang kembali memunculkan dwifungsi Polri/TNI dinilai oleh BEM UI dapat mencederai netralitas Polri/TNI.
Sedangkan isu yang ketiga yang dipermasalahkan ialah draft peraturan baru organisasi mahasiswa yang dinilai mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan kritis mahasiswa.
“Isu gizi buruk di Asmat, dwifungsi Polri/TNI, dan peraturan baru ormawa merupakan isu yang mengkhawatirkan bagi masyarakat Indonesia di penutup tahun 2017 dan awal tahun 2018, sudah seharusnya Presiden Joko Widodo diberi peringatan untuk melakukan evaluasi di tahun keempatnya” tutur Zaadit.
“Kami berharap melalui gerakan ini, dapat memberikan pencerdasan kepada masyarakat mengenai kondisi Indonesia saat ini dan melakukan advokasi agar permasalahan yang diangkat dapat segera diselesaikan,” pungkasnya.
Sementara itu, Muhammad Ijonk Adi Nugroho yang merupakan eks Ketua BEM Fakultas Ilmu Budaya UI tahun 2011 menanggapi, BEM tetap harus mempertahankan citra sebagai mitra kritis bagi pemerintah.
“Marwah BEM UI itu AMPERA, Amanat Penderitaan Rakyat. Siapapun penguasa, BEM UI adalah mitra kritis. Ditunggu aksi-aksi kritisnya selanjutnya untuk Istana!” Komentar Ijonk di laman Facebook-nya.
Eveline Ramadhini
