Ribuan mahasiswa internasional yang tengah menuntut ilmu di Universitas Harvard menghadapi ketidakpastian besar menyusul kebijakan baru pemerintah Amerika Serikat yang membatasi penerimaan dan keberadaan mahasiswa asing di kampus bergengsi tersebut. Kebijakan ini merupakan dampak langsung dari keputusan pemerintahan Donald Trump yang menimbulkan kegemparan di kalangan akademisi dan pelajar internasional.
Wartapilihan.com, Jakarta–Pada 22 Mei 2025, Sekretaris Keamanan Dalam Negeri AS, Kristinom, mengeluarkan surat resmi yang mencabut sertifikasi Harvard sebagai bagian dari program Student and Exchange Visitor Program (SEVP). Akibatnya, Harvard tidak lagi berwenang mengeluarkan visa pelajar bagi mahasiswa asing. Kebijakan ini memaksa mahasiswa asing yang sudah terdaftar untuk mencari kampus lain atau meninggalkan Amerika Serikat.
Namun, pada awal Mei 2025, hakim federal Allison Burroughs menangguhkan sementara kebijakan tersebut. Putusan ini memberi waktu bagi Harvard dan pemerintah untuk mengajukan argumen lebih lanjut, sehingga kampus masih dapat menerima mahasiswa asing dalam jangka pendek.
Harvard sendiri menggugat pemerintah AS atas pencabutan sertifikasi SEVP, dengan alasan kebijakan tersebut melanggar konstitusi dan merupakan bentuk pembalasan politik karena kampus menolak menyerahkan data perekrutan dosen dan proses seleksi mahasiswa. Gugatan ini menegaskan pentingnya kebebasan akademik dan hak universitas untuk menerima mahasiswa internasional.
Dampak pada Mahasiswa dan Akademisi
Kebijakan ini menimbulkan kepanikan di kalangan mahasiswa asing, terutama yang berasal dari China, India, dan Eropa. Sekitar 6.800 mahasiswa internasional tercatat belajar di Harvard pada tahun ajaran 2024-2025, dengan sebagian besar berasal dari China. Banyak dari mereka mulai mempertimbangkan pindah ke universitas lain di AS atau negara lain seperti Kanada, Inggris, dan Australia.
Salah satu mahasiswa asal India, Kartik, yang baru bergabung pada musim gugur lalu, harus menghentikan proyek riset teknologi blockchain dan mencari kampus pengganti. Situasi ini mencerminkan bagaimana dunia akademik kini menjadi arena pertarungan politik, dengan mahasiswa internasional sebagai pihak yang paling terdampak.
Pemerintah AS juga melakukan pencabutan visa mahasiswa secara masif, yang berdampak pada kelanjutan studi dan karir akademik mereka. Pencabutan visa sering terjadi karena alasan administratif, pelanggaran aturan visa, atau keterlibatan dalam aksi protes politik.
Reaksi Internasional dan Diplomatik
Pemerintah China mengecam keras kebijakan ini, menyebutnya sebagai politisasi kerja sama pendidikan dan intervensi politik yang merusak citra Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mauning, menyoroti bahwa pendidikan seharusnya menjadi jembatan antar bangsa, bukan alat tekanan politik. China menilai keputusan ini dapat memperburuk hubungan bilateral dan menghambat pertukaran ilmu pengetahuan.
Kebijakan ini juga memperkeruh hubungan diplomatik yang sudah tegang antara AS dan China, terutama dalam konteks persaingan teknologi dan geopolitik. Mahasiswa China merupakan kelompok terbesar mahasiswa internasional di Harvard, sehingga kebijakan ini sangat berpengaruh.
Kontribusi Ekonomi dan Akademik Mahasiswa Internasional
Menurut Institute of International Education, mahasiswa internasional menyumbang sekitar 43,8 miliar dolar AS terhadap perekonomian nasional Amerika Serikat dan mendukung lebih dari 378.000 lapangan kerja. Kehilangan mahasiswa asing berpotensi merugikan sektor riset, inovasi, dan ekonomi lokal di sekitar kampus.
Mahasiswa asing juga berkontribusi besar dalam bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) dan telah membantu AS memenangkan banyak penghargaan Nobel. Kehadiran mereka memperkaya lingkungan akademik dan meningkatkan kualitas pendidikan.
Isu Sosial dan Kebebasan Akademik
Pemerintah AS menuduh Harvard gagal mengatasi masalah antisemitisme dan kekerasan di kampus, yang menjadi salah satu alasan pencabutan sertifikasi SEVP. Namun, Harvard membantah tuduhan tersebut dan menilai kebijakan ini sebagai bentuk pembalasan politik.
Para akademisi dan organisasi pendidikan menilai kebijakan ini sebagai serangan terhadap kebebasan akademik dan keragaman di kampus. Mereka mengingatkan bahwa pendidikan harus menjadi ruang terbuka bagi semua bangsa dan ideologi.
Masa Depan Pendidikan Global
Kebijakan ini bukan hanya soal Harvard, melainkan pertanyaan besar tentang masa depan Amerika Serikat sebagai pusat pendidikan dunia. Keputusan pemerintah AS berpotensi mengubah arah arus pendidikan global dan memicu pencarian tempat baru bagi para pelajar internasional untuk menanamkan harapan dan menggapai cita-cita.
Dunia akademik semakin dijadikan alat politik, memaksa kampus tunduk pada tekanan pemerintah. Mahasiswa asing menjadi korban utama dalam situasi ini. Harvard berjanji akan terus mendukung mahasiswa internasionalnya, namun menyadari posisi mereka di tengah situasi yang genting.
Keputusan ini membuka peluang bagi negara lain seperti Kanada, Australia, dan beberapa negara Eropa untuk menarik gelombang baru mahasiswa internasional dari Amerika Serikat. Amerika Serikat sendiri terancam kehilangan reputasinya sebagai pusat pendidikan dunia. Lebih dari sekadar isu Harvard, kebijakan ini menjadi sinyal bahwa pemerintahan Trump siap berhadapan dengan siapa saja yang dianggap lawan, termasuk institusi pendidikan dan mahasiswa asing. Ini juga bisa menjadi momen bagi dunia untuk mengevaluasi ulang apakah Amerika Serikat masih pantas menjadi tujuan utama pendidikan tinggi.
