Di balik gerbang Istana Negara yang tertutup rapat, tanpa akses media maupun gawai, sebuah pertemuan krusial berlangsung pada awal Februari 2026. Presiden Prabowo Subianto akhirnya membuka seluruh “kartu” diplomasi Indonesia terkait isu Palestina di hadapan pimpinan puncak ormas Islam dan pengasuh pondok pesantren besar tanah air.
Wartapilihan.com, Jakarta– Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi biasa. Di tengah polemik bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace (BOP), Presiden membedah strategi militer dan geopolitik yang selama ini tersimpan rapat dari publik.
Jejak Sejarah yang Terkubur
Salah satu poin paling mengejutkan adalah pengakuan Prabowo mengenai keterlibatan emosional dan strategisnya dengan Palestina yang telah dimulai sejak era 1990-an.
- Mandat Khusus: Prabowo mengungkapkan bahwa ia pernah menjalankan misi rahasia untuk membela Palestina atas perintah langsung Presiden Soeharto.
- Operasi Udara: Beliau menceritakan momen kritis saat jalur darat menuju Gaza tertutup total, di mana ia mengoordinasikan pengiriman bantuan menggunakan tiga pesawat Hercules melalui metode airdrop (penerjunan parasut).
- Diplomasi Personal: Keberhasilan operasi ini tidak lepas dari kedekatannya dengan sahabat lama, Raja Abdullah II dari Yordania, yang menjadi kunci pembuka akses udara ke wilayah konflik tersebut.
Peta Jalan “Geng Delapan” dan Faktor Trump
Presiden meluruskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) bukanlah agenda tunggal Amerika Serikat, melainkan inisiatif kolektif delapan negara mayoritas Muslim: Turki, Qatar, Arab Saudi, Mesir, Yordania, Pakistan, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.
Strategi ini dirancang untuk memanfaatkan celah politik Donald Trump yang dikenal sebagai pemimpin anomali. Dalam sebuah pertemuan di New York, Trump memberikan jaminan kepada koalisi delapan negara ini bahwa ia sendiri yang akan meyakinkan Benjamin Netanyahu untuk tunduk pada kesepakatan damai. Selain itu, Prabowo memaparkan data visual yang menunjukkan perpecahan di blok Barat, di mana sekutu tradisional AS seperti Irlandia, Spanyol, dan Kanada kini mulai berbalik arah mendukung Palestina.
Kalkulasi Militer: Mengapa Tidak Perang Terbuka?
Menjawab keresahan publik mengenai mengapa kekuatan militer besar seperti Turki atau Mesir tidak menyerang Israel secara frontal, Presiden menyajikan analisis strategi yang berbasis data:
- Analogi Perang Attrisi: Belajar dari konflik Rusia-Ukraina, biaya perang modern sangatlah masif. Penggunaan ribuan drone setiap hari dapat menghancurkan ekonomi dan infrastruktur secara total dalam waktu singkat.
- Mencegah “Nakba Kedua”: Alasan utama Mesir dan Yordania menahan diri adalah untuk mematahkan skenario faksi radikal Israel yang menginginkan perang besar sebagai alasan untuk mengusir seluruh warga Palestina keluar dari tanah mereka.
- Risiko Eskalasi: Serangan gegabah dapat memicu pembersihan etnis total sebelum bantuan internasional sempat masuk.
Misi Pasukan TNI dan Rekonstruksi Gaza
Terkait pengiriman pasukan, Prabowo menegaskan bahwa TNI akan berfungsi sebagai buffer zone atau penjaga keamanan dua arah. Tujuannya adalah mencegah tentara Israel masuk kembali sekaligus memastikan tidak ada serangan roket dari dalam Gaza yang bisa dijadikan alasan bagi Israel untuk membom wilayah tersebut.
Mengenai biaya pembangunan kembali Gaza, koalisi delapan negara Muslim inilah yang berkomitmen untuk menanggung beban rekonstruksi, mengingat pihak Barat maupun Israel diprediksi tidak akan bersedia membayar kerugian tersebut.
Dukungan Kritis dari Ulama
Paparan detail ini berhasil mengubah atmosfer pertemuan yang awalnya penuh skeptisisme menjadi lebih cair. Tokoh-tokoh dari MUI, PBNU, PP Muhammadiyah, Dewan Dakwah, hingga pengasuh pesantren besar seperti Lirboyo dan Sidogiri memberikan dukungan mereka.
Meskipun mendukung, para ulama tetap memberikan catatan kritis dan akan membentuk tim khusus untuk mengawal langkah Presiden dalam BOP guna memastikan misi ini tetap konsisten pada tujuan kemerdekaan Palestina.
Link zoom: https://www.youtube.com/watch?v=PXq8lMkqKXY
