Selama tiga tahun pemerintahan Joko Widodo, Indeks demokrasi terus menurun. Indeks tersebut meliputi kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga-lembaga demokrasi.
Wartapilihan.com, Jakarta –Pada tahun 2014, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mencapai 73,04, pada 2015 menurun menjadi 72,82 dan pada 2016 menurun lagi jadi 70,09.
Menurut Pipin Sopian, Ketua Departemen Politik DPP PKS, aspek kebebasan sipil adalah karena adanya pelarangan terhadap kebebasan berkumpul dan berserikat. Ia mencontohkan, pada pelarangan ikut Aksi Bela Islam (ABI), juga diskriminasi penegakan hukum yang dialami para ulama, tokoh masyarakat, dan mahasiswa yang kritis terhadap kebijakan pemerintah.
“Ke depan, kami sarankan agar ada kerjasama semua pihak, masyarakat, partai politik, pemerintah, dan penegak hukum dalam menaikkan Indeks Demokrasi di Indonesia,” tutur Pipin, di Gedung DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa, (24/10/2017).
Sopian menambahkan, pemerintah Jokowi-JK juga telah mengabaikan Nawacita pertama, yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara melalui peraturan Perppu Ormas 2/17.Add Youtube Video
“Perppu ini telah memberikan rasa tidak aman terhadap warga negara, mencederai prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi dan hak partisipasi publik dalam pengawasan jalannya pemerintahan,” terang Pipin.
Alumni Politik Universitas Indonesia ini menjelaskan, selain Indeks Demokrasi yang menurun dan abaikan Nawacita pertama, Joko Widodo, menurut Pipin juga cenderung membiarkan negara dalam keadaan lemah dalam pemberantasan korupsi.
“Hal ini bertentangan dengan Nawacita keempat yang menolak negara lemah dengan lakukan reformasi sistem yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya,” lanjutnya.
“Ini adalah ikhtiar kami untuk menjamin adanya keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Konstitusi,” tandas Pipin.
Eveline Ramadhini
