Tiga tahun berlalunya Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla menuai perhatian partai oposisi, termasuk bagi Partai Keadilan Sejahtera. Bagaimana pandangan ekonomi DPP PKS?
Wartapilihan.com, Jakarta –Handi Risza Idris sebagai Sekretaris Bidang Ekuintekih DPP PKS sekaligus pengamat ekonomi mengatakan, pemerintahan yang sudah tiga tahun ini cenderung lebih berfokus pada infrastruktur pembangunan, tetapi belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
Terlebih, besaran anggaran untuk infrastruktur selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sejak 2014, anggaran khusus infrastruktur mencapai Rp. 206,6 Triliun, pada 2016 sebanyak Rp. 317,1 Triliun; serta akan makin meningkat pada 2018 sebesar Rp. 409,9 Triliun.
“Besarnya alokasi anggaran infrastruktur ternyata belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari periode sebelumnya, baik dari sisi konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah maupun investasi,” ujar Handi, dalam Diskusi Publik bertajuk ‘Evaluasi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK’, Gedung PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa, (24/10/2017).
Pertumbuhan ekonomi terlihat stagnan hingga kini. Pada tahun 2014 pertumbuhannya sebesar 5,0 persen; sedangkan 2015 justru menurun jadi 4,9 persen. “Pada tahun ini diperkirakan tidak alami perubahan di angka 5,0 persen. Padahal pemerintah pada tahun 2018 sangat optimis bisa mencapai angka 5,3 persen,” imbuh Handi.
Handi menganalisis, pemerintah yang efektif hingga kurang lebih dua tahun ke depan agak riskan apabila terus memaksakan pembangunan proyek infrastruktur besar-besaran. “Besarnya alokasi anggaran infrastruktur belum berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi,” tukasnya.
Ia berharap, Pemerintahan Jokowi-JK dapat mengevaluasi kembali apakah pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan Trans Sumatra, kereta cepat Jakarta-Bandung, juga MRT Jakarta apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Perlu di-review ulang, apakah sudah sesuai peruntukannya dengan kebutuhan masyarakat,” tandas Handi.
Eveline Ramadhini
