Partai Golkar sejak reformasi telah mereformasi diri, telah mereformasi institusi partai dengan konsep yang diperjuangkan oleh Kakanda kami Akbar Tanjung,” kata Syamsurijal anggota GMPG dalam orasinya di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (11/9).
Wartapilihan.com, Jakarta –Ketidakhadiran Setya Novanto yang kesekian kali menjadi sorotan berbagai pihak. Diantaranya Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), Aliansi Pendukung KPK dan Generasi Pemuda Pembaharu Golkar. Syamsurijal, salah satu anggota GMPG menegaskan, tidak ada istilah kader yang korupsi memiliki perlindungan dari Partai Golkar.
Sebagai benteng muda Partai Golkar, dia tidak terima Setya Novanto dengan kroninya menjadikan Partai Golkar sebagai instrumen kepentingan pribadi dan kepentingan kelompoknya.
“Masyarakat Indonesia yang kami hormati dan masyarakat Partai Golkar seluruh Indonesia. Kami mengintruksikan agar kita segera menyelamatkan institusi Partai Golkar dari kaum-kaum yang tidak bertanggung jawab dalam Partai Golkar untuk kekayaannya sendiri,” tegasnya.
Sebab, lanjut Syamsurijal, keterlibatan secara formal maupun informal adalah keterlibatan oknum yang berada dalam Partai Golkar. Bukan Partai Golkar secara institusi. Idrus Marham kata dia, sebagai palang pintu dalam menyelamatkan Setya Novanto secara organisasi, berarti sudah terlibat dalam hukum.
“Kami meminta kepada KPK di mana saudara Idrus Marham menyelamatkan seorang koruptor, maka dalam aturan hukum sebagaimana spirit undang-undang 1945, saudara Idrus Marham harus diseret ke pengadilan korupsi,” tegasnya.
Dia menjelaskan, ketidakhadiran Novanto dalam setiap pemanggilan KPK merupakan alibi bahwa dia takut untuk memberikan keterangan kepada lembaga anti rasuah tersebut.
“Jadi hari ini kita juluki sebagai Hari Papa Sakit. Karena Setya Novanto juga terlibat dalam kasus Freeport. Oleh karena itu, kami meminta kepada KPK untuk tegas menegakkan supremasi hukum, kami meminta KPK tidak segan-segan melakukan penangkapan dalam bentuk apapun itu,” teriaknya dalam orasi.
Sekretaris GMPG itu juga meminta kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, apabila Setya Novanto tidak ditangkap sebagaimana opini yang dibangun (Novanto dekat dengan kekuasaan) maka dia yakdiaPresiden tidak kembali dipilih oleh rakyat pada 2019 mendatang.
“Kami pastikan kader Partai Golkar seluruh Indonesia tidak akan mendukung Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia kedua kali,” ujarnya.
Dia juga meminta kepada pimpinan KPK, apabila dalam jangka waktu satu minggu tidak ditangkap. Maka dia meminta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk membubarkan KPK. Sebab, kapasitas KPK sebagai lembaga ad hoc yang kapan pun bisa dibubarkan.
“Namun apabila dalam bulan ini Setya Novanto tidak juga ditangkap kami sebagai generasi muda Partai Golkar seluruh Indonesia akan menjadi benteng dan menjadi Garda terdepan Komisi Pemberantasan Korupsi,” tutupnya mengakhiri orasi.
Senada dengannya, Ketua GMPG Ahmad Doli Kurnia menduga, SN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Padahal seperti yang di ketahui bahwa Idrus Marham berkali-kali dalam dua hari kemarin memastikan bahwa SN akan memenuhi panggilan itu. Dia juga mendapat informasi bahwa kemarin dan hari-hari sebelumnya SN baik-baik saja dan hadir di beberapa pertemuan dan undangan.
“Bila benar, kalau hari ini tiba-tiba sakit, apalagi sakitnya tiba-tiba jadi banyak, seperti yang dikabarkan terkena secara bersamaan vertigo, gula, ginjal, dan jantung, kita juga semua prihatin. Biasanya kalau orang terkena sakit berat-berat sekaligus seperti itu, akan susah mengerjakan sesuatu, apalagi mengemban amanah sebesar memimpin partai sebesar Golkar. Jadi, sekali lagi apabila benar sakit, sebaiknya SN meletakkan jabatan dan mundur sebagai Ketua Umum. Dalam bahasa AD/ART itu masuk kategori “berhalangan tetap” namanya. Kita ikhlaskan SN untuk fokus menghadapi sakitnya dan kasus hukumnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada Warta Pilihan, Senin (11/9).
Namun, lanjut Doli, bila sakit itu dibuat-buat dan cuma cari alasan untuk mangkir diperiksa KPK, dia menilai hal itu perbuatan yang tercela, tidak taat hukum, dan bagian dari menghambat proses penegakan hukum yang sedang berlangsung. Dan itu akan semakin menambah “malu muka” wajah Golkar, karena dianggap tidak menghargai proses hukum.
“Kita percayakan sepenuhnya kepada KPK untuk mengambil langkah hukum berikutnya, termasuk memastikan SN sakit benaran atau pura-pura sakit, agar publik juga tahu bahwa yang disampaikan Idrus kemarin bahwa SN akan datang adalah hoax,” tegasnya.
Selain itu, kata Doli, yang juga janggal adalah kenapa yang datang menyampaikan bahwa SN sakit adalah Idrus Marham didampingi dengan beberapa pengurus DPP.
“Sebagai apa mereka hadir di sana? Sebagai kuasa hukumnya SN? Apa hubungannya kasus SN dengan Idrus Marham? Kasus e-KTP ini tuduhannya kepada SN pribadi atau bersama Idrus Marham atau terhadap Golkar? Kenapa jadi institusi Golkar dibawa-bawa dan ditempatkan berhadapan dengan KPK? Apakah kehadiran Idrus Marham dan kawan-kawan merupakan putusan resmi institusi partai?,” tanyanya.
“Jangan sampai ada kecurigaan di publik bahwa Golkar secara institusi juga terlibat dan menerima aliran korupsi e-KTP itu,” pungkas dia.
Rencananya, sore ini, Senin (11/9) pimpinan KPK akan melakukan rapat kerja (Raker) dengan Komisi III DPR RI untuk breakdown tugas-tugas KPK. Diantaranya mulai dari pencegahan, penindakan, hingga pengelolaan barang sitaan.
“Materi yang kita siapkan untuk RDP berkisar pada pelaksanaan tugas penindakan dan pencegahan KPK, perlindungan saksi dan pelapor, koordinasi dan supervisi, pengelolaan barang sitaan dan rampasan serta pengelolaan alat bukti,” ujar Febri.
Ahmad Zuhdi
