Menjelang akhir jabatannya pada Maret 2018 mendatang, Panglima TNI Gatot Nurmantyo disinyalir sedang berpolitik dengan instrumen kebijakan dan statement-nya. Bagaimana pandangan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon?
Wartapilihan.com, Jakarta –Menjelang Pemilukada atau Pilpres suhu politik selalu memanas. Isu yang berkembang di masyarakat oleh pihak tertentu dinilai sedang memainkan pengaruh politiknya. Salah satunya kebijakan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang mengintruksikan seluruh masyarakat untuk memutar kembali film G30S/PKI.
Hal tersebut dibantah oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, menurutnya, kebijakan yang dilakukan Panglima merupakan tugasnya sebagai Abdi rakyat dan integrator Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Apa yang diucapkan Panglima TNI saya rasa masih relevan karena yang menjadi korban adalah para Jenderal. Menurut saya ini tidak ada masalah, bahkan kita bisa melihat Panglima TNI bersikap tegas menghadapi ancaman serius bagi negara yaitu komunisme,” kata Fadli Zon di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/9).
Kendati demikian, Fadli tidak mau berspekulasi ada pihak-pihak tertentu yang ingin mendiskreditkan Panglima TNI di akhir masa jabatannya. Sebab, selama ini Gatot Nurmantyo dalam pernyataannya selalu berpihak kepada Islam.
“Saya melihat Panglima TNI berbicara sesuai dengan koridornya, tidak berbicara politik, dukungan politik, tidak ikut mengurusi Pemilu atau Pilpres, dan juga tidak ikut Pilkada. Bahkan ada pihak lain yang mengurusi,” imbuhnya.
Selain itu, Fadli mengatakan, harus ada klarifikasi dari Panglima TNI kepada institusi bersangkutan apakah dari BIN atau Polri tentang isu pembelian 5.000 pucuk senjata TNI. Terlebih, kemarin, Ahad (24/9), Pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto menyatakan ada komunikasi antar institusi yang
belum tuntas. Setelah dikonfirmasikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN dan instansi terkait, terdapat pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan PINDAD (bukan 5000 pucuk dan bukan standar TNI) oleh BIN untuk keperluan pendidikan Intelijen.
“Pengadaan seperti ini ijinnya bukan dari Mabes TNI tetapi cukup dari Mabes Polri. Dengan demikian prosedur pengadaannya tidak secara spesifik memerlukan kebijakan Presiden,” kata Wiranto.
“Mungkin pernyataan Pak Wiranto yang menyatakan ada miss komunikasi itu perlu di dudukkan, jangan sampai ada persepsi macam-macam ingin mempersenjatai diri, seperti dulu dikenal dengan istilah angkatan kelima yang dipersenjatai,” imbuh Fadli Zon.
Sebab, kata Fadli, pernyataan Panglima TNI bukan dirilis untuk kepentingan publik, tapi dalam pernyataan tertutup dalam acara shilaturahim dengan para purnawirawan.
“Jadi yang saya lihat masih dalam pembicaraan intern bukan dalam konferensi pers atau press release. Kalau data intelijen masih dianggap mentah, ini harus diklarifikasi dari laporan itu. Sebab, mengenai pengadaan senjata kita sudah selesai siapa yang mempunyai hak dan yang tidak mempunyai hak, termasuk jenis-jenisnya harus disesuaikan dengan kebutuhan,” pungkas Fadli.
Ahmad Zuhd
