TAP MPRS digadang-gadang oleh panitia seminar pelurusan sejarah 65 di YLBH beberapa waktu lalu perlu ditinjau ulang di Mahkamah Konstitusi.
Wartapilihan.com, Jakarta –Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menyatakan, TAP MPRS XXV Tahun 1966 tentang pelarangan ideologi dan gerakan komunis berlaku sampai saat ini, sepanjang belum dicabut serta tetap menjadi keputusan bangsa dan negara.
“Jadi tidak perlu berkmauflase dan berobsesi yang lain-lain, karena itu adalah keputusan tertinggi, ini adalah tanggungjawab kita bersama untuk melarang PKI. Adanya indikasi konflik horizontal itu kita serahkan pada TNI dan Polri,” kata Taufik Kurniawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/9).
Sebab itu, kata dia, sejarah kebangsaan dari titik awal sampai gerbang kemerdekaan dan menuju kesejahteraan masyarakat harus disampaikan kepada generasi muda, karena pada saat (G30S/PKI) itu banyak yang belum lahir. Sisi penyampaian history perjalanan kebangsaan menjadi hak semua warga negara untuk mengetahui secara detailnya.
“Soal bagaimana skenario dan jalannya cerita itu adalah tanggungjawab pemerintah untuk mengatur. Ada lembaga sensor BSF misalkan, karena sensor bukan hanya soal pornografi tetapi juga yang lain-lain, materi yang akan disampaikan kepada publik dalam film ataupun yang lain itu kewenangan BSF,” ujarnya.
Taufik menampik, pemutaran film G30S/PKI merupakan cara-cara menghidupka kembali pemerintahan orde lama dan orde baru. Justru, kata dia, hal itu merupakan penyampaian perjuangan kebangsaan kepada generasi muda berkaitan dengan pelurusan sejarah dan hari kesaktian Pancasila.
“Kita setuju untuk diceritakan dan disampaikan kepada publik karena banyak juga anak-anak kita Nggak paham bagaimana kekejaman PKI, bagaimana Al-Qur’an diinjak dan dibakar. Tetapi jangan ditunggangi kepentingan politik praktis ya,” tandasnya.
Senada dengan hal itu, anggota pembina Dewan Dakwah Hardi Arifin menuturkan, sudah saatnya umat Islam terutama generasi pelaku sejarah di masa orde lama dan orde baru memberikan pemahaman sejarah kepada generasi muda.
“Setuju sekali. Nanti kita ramaikan sebagai hari pengkhianatan atau pemberontakan PKI terhadap NKRI. Dan diputar balikan dengan sebutan Gestok. Sebab, Gestok adalah sebutan yang dicanangkan Presiden Soekarno untuk membelokan pengertian 1 Oktober 1965 itu Soeharto dengan Kostradnya, Pasukan Siliwangi, Sarwo Edy dengan RPKAD (sekarang disebut KOPPASUS bermarkas di Cijantung Jakarta) mulai bergerak menyikat habis para pemberontak itu,” kata Hardi Arifin.
Termasuk, lanjut aktivis yang pernah terlibat dalam Gestapu itu, sampai menemukan para petinggi ABRI (Jenderal-jenderal yang dibantai PKI dengan antek-anteknya) yang dimasukan pada sumur tua di Lubang Buaya Jakarta Timur.
“Ingat pula 1 Oktober. Hari kemenangan Mao Tce Tung revolusi di China. Pihak komunis juga nampaknya akan memperingatinya. Tentu agar tidak terjadinya kebangkitan Komunisme di NKRI ini, TNI bersama umat Islam harus bersatu padu hendaknya,” pungkasnya.
Ahmad Zuhdi
