Saat Jokowi Berkunjung ke Hong Kong

by
Indonesian President Joko Widodo (centre L) meets workers from Indonesia at an event during his visit to Hong Kong on April 30, 2017. / AFP PHOTO / Anthony WALLACE

Wartapilihan.com, Depok – Saya cukup terkejut membaca kolom bisnis di South China Morning Post (SCMP). Seorang pengamat ekonomi Jake Van Der Kamp menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo dalam kolom opini bisnisnya.
Pada edisi 1 Mei SCMP, Jake Van Der Kamp memberi judul opininya sangat menghentak. “Opinion : Sorry President Widodo, GDP Ranking are Economists’ Equivalent of Fake News.”
Si Jake mengutif ucapan Jokowi. “Indonesia’s economic growth is the third in the world after India and China,” said Indonesian President Joko Widodo.
Dengan nada yang menyeleneh, Jake menulis opininya dengan kalimat : Third in the world, is it? What world is that? Pernyataannya tersebut seakan balik bertanya dari mana angka pertumbuhan ekonomi Indonesia berada nomor ketiga dunia tersebut.
Selanjutnya Pak Jake menguraikan pendapatnya. Dia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 5,02 persen itu hanya berada di urutan ke-13. Urutan tersebut pun bukan dunia tetapi di kawasan Asia.
Om Jake pun menjelaskan siapa saja negara yang masuk 12 besar dalam pertumbuhan ekonomi Asia tersebut. Dia menulis India 7,5 persen, Laos 7,4 persen , Myanmar 7,3 persen, Kamboja 7,2 persen, Bangladesh 7,1 persen, Filipina 6,2 persen, China 6,7 persen, Palau 5,5 persen, dan Timor Leste 5,5 persen.
Setelah baca opini tersebut saya dibuat semakin heran. Apalagi Pak Jake mengatakan pernyataan yang bikin penasaran. “Don’t let the facts get in way of good story.”
Opini tersebut jelas menampar saya sebagai orang Indonesia. Apalagi pernyataan Jokowi dituduh ‘mengarang cerita soal pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hebat’. Saya yakin Pak Jokowi hanya mendapat data dan informasi dari para pembantunya dalam hal ini para menteri terkait.
Siapa yang memberi data yang ‘debatable’ disajikan di forum internasional saat Jokowi kunjungan ke Hong Kong. Para menteri terkait harus menjelaskan dan bertanggung atas data yang dibantah pengamat ekonomi internasional. Jangan sampai Jokowi dipermalukan dengan data tak akurat di depan mata internasional.

Kontributor: Abu Hanif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *