Ambisi pemerintah melanggengkan mega proyek reklamasi dapat dilihat dari penerbitan HGB (hak guna bangunan) oleh Presiden Jokowi dan pencabutan moratorium oleh Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan.
Wartapilihan.com, Jakarta –Pakar kelautan Institut Teknologi Bandung (ITB) Muslim Muin mengatakan, dalang mega proyek reklamasi bukan hanya Presiden dan Menko Maritim. Tetapi juga pengusaha Cina (Taipan) dan pihak Belanda yang ngotot ingin membangun giant sea wall (GSW) di 17 pulau reklamasi.
“Tidak heran jika Ratunya, Perdana Menterinya dan politisi dari Belanda datang kesini, dia takut-takuti jakarta akan tenggelam seperti Katrina kalau tidak bangun giant sea wall. Kalau itu penting, tidak hanya jakarta yang harus menutup teluk,” papar Muslim dalam seminar “Stop Reklamasi Teluk Jakarta” di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (02/11).
Selain itu, lanjut Muslim, keinginan Pengembang melakukan reklamasi di Teluk Jakarta sangat merugikan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) dan pelabuhan ikan nusantara. Dibutuhkan biaya triliunan untuk membangun kembali PLTU dan pelabuhan. Ditambah, kiriman air dari luar Jakarta dan sungai yang bermuara di Teluk Jakarta akan menyebabkan permukaan tanah turun dan aliran air tersumbat.
“Kalau sudah begini, stop reklamasi! Yang sudah terbangun kita kaji, kita modelkan. Menurut saya yang rugi itu nelayan. Mengambil nafkah nelayan. Kalau tetap dilanjutkan, saya ingin reklamasi ini ditempati oleh nelayan. Bisa nanti dicampur dengan wisata, bukan ruko,” tegasnya.
Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menyarankan Presiden Joko Widodo untuk membuat Keputusan Presiden (Keppres) baru dan mencabut Keppres No. 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara jika kekeuh mega proyek reklamasi berjalan. Selain Keppres, jelasnya, tidak ada cara lain mengatasi clash antara regulasi pusat dengan daerah.
“Kalau sekarang kan dia (pemerintah pusat) masih menunggu koordinasi ke Pemda DKI dan bolanya ada di Pemda DKI. Buat saja Keppres baru agar tidak ada hambatan,” ujarnya.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais menyatakan, pembangunan reklamasi merupakan strategi geopolitik Cina dalam memuluskan kepentingan bisnisnya melalui jalur sutera. Bahkan, tidak menutup kemungkinan dibangun pangkalan militer di Teluk Jakarta.
“Jadi Cina ini sejak era Presiden Xi Jinping sudah melakukan ekspansi melewati jalan darat dan sudah sampai ke Asia Tengah hingga Rotherdam, Belanda. Sementara dari jalur laut, China sudah melewati Asia Timur Raya, yakni dari Selat Malaka, Sunda hingga Samudera Hindia,” tutur Amien.
Rencananya, mantan Ketua MPR itu akan menginisiasi tim 9 yang terdiri dari nelayan, para ahli, pakar, dan aktivis lingkungan untuk bertemu Presiden Jokowi menyampaikan hasil kajian dengan data yang valid dan akuntabel. Pasalnya, beberapa pada kampanye 2014 silam, Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan silammenghubungkan jalur sutera dengan tol laut yang dikenal dengan poros maritim.
“Saya ingatkan kalau kita kawan itu kan sejajar. China lebih kuat dari kita, ekonominya sangat luar biasa. Artinya, kalau kita kawin pasti menjadi kacung ataupun jongos. Sehingga ini yang menurut saya teman-teman TNI segera buka suara. Karena sudah menyangkut kedaulatan negara dan bangsa. Kalau Amerika bisa mencaplok Irak dibiarkan, Cina mencaplok indonesia bukan suatu kemustahilan,” tutup Amien Rais.
Ahmad Zuhdi
