Wartapilihan.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II, Ahmad Riza Patria menuturkan, reshuffle merupakan hak preogratif Presiden. Menurut dia, Presiden memiliki kewenangan untuk menilai performance menteri-menterinya dan memberhentikan bila tidak sesuai dengan pencapaiannya.
“Wacana reshuffle ini menjadi kewenangan Presiden, itu hak preogratif Presiden. Jadi silakan saja kalau presiden menilai menteri-menterinya tidak mencapai performance yang baik dan kinerja yang baik silakan diganti,” ujar Riza Patria kepada Warta Pilihan, di Gedung Nusantara, Komplek DPR, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (26/4).
Riza Patria menyebutkan, Presiden harus transparan dalam mengganti menteri yang sebelumnya sudah ditetapkan, yaitu harus jelas parameter dan indikatornya, kalau tidak mencapai harapan silakan disampaikan harapan atau kinerja apa yang akan dicapai Pemerintah, Presiden, dan Menteri-menterinya seperti apa.
“Umpamanya Menteri Keuangan meningkatkan pajak sekian persen, umpamanya penghematan, membangun infrastruktur, pertanian, swasembada pangan sekian, lahan pertanian, pertanahan, atau kasus-kasus tanah lainnya bagaimana misalkan retribusi aset. Jadi yang terpenting setiap Menteri itu mengerti, tahu harapan apa yang ingin dicapai Presiden dan itu bisa dipenuhi atau tidak,” terang Riza Patria.
Lebih lanjut, ia memesankan, jangan sampai Presiden memiliki standar berbeda, satu sisi ingin mencapai kinerja, ada Menteri yang diganti karena tidak memenuhi pencapaian kinerjanya tetapi ada Menteri tidak memenuhi capaiannya tidak diganti.
“Itu kan tidak adil, saya kira hal itu kembali kepada Presiden, Presiden 2,5 tahun ini sudah maksimal, sudah mengerti betul capaian dari Menteri-menterinya,” sambungnya.
Selain itu, efektifitas perombakan Menteri menurutnya, apabila masa bakti Presiden sudah 2,5 tahun tidak perlu ada pergantian lagi. Sebab Menteri tersebut perlu adaptasi, perlu penyesuaian program, anggaran, dan lain sebagainya.
“Nanti kalau ganti Menteri baru, dia harus 2-3 bulan lagi masa orientasi, jangan sampai Menteri udah mantap-mantapnya kerja diganti lagi he he,” tukas Riza Patria.
Riza mengatakan, Presiden Jokowi merupakan orang kerja, Dia mau semuanya bagus, semua pencapaiannya optimal, sehingga Jokowi melihat kalau ada menteri yang tidak sesuai maka dia ganti.
“Simpel saja presiden ini orangnya. Pergantian Menteri itu baik juga tetapi harus dilihat pencapaian kinerja itu tidak dipenuhi karena faktor apa. Mencapai target itu banyak faktornya; faktor ekonomi global, faktor internal, kalau tidak ada pembiayaan cukup juga apa yang mau dicapai? Seperti di menteri ATR BPR umpamanya, dari 400.000,- menjadi 5.000.000,- iya itu sih tidak mudah, jadi kan ada 12 kali peningkatan anggaran dari biasanya,” tandas politikus partai Gerindra ini.
Riza melihat, partai pendukung Pemerintah tetap solid dan oposisi dari Gerindra serta PKS di luar pendukung Pemerintah baik-baik saja termasuk Demokrat sebagai penyeimbang.
“Partai-partai pendukung Pemerintah tetap berada di Kabinet, kalau Gerinda di luar Pemerintahan, itu juga tugas yang mulia, yang terpenting kita bisa berkontribusi positif bagi kepentingan bangsa dan negara,” pungkasnya. |
Reporter: Ahmad Zuhdi
