“Abaikan, istiqamah, terus laksanakan tugasnya, edukasi umat agar memiliki keterpanggilan Islam, dan perjuangan umat Islam,” saran dia.
Wartapilihan.com, Jakarta – Kebijakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin merilis 200 nama mubaligh rekomendasi Kemenag membuat publik gerah. Padahal, kebebasan menyampaikan pendapat dijamin Undang-Undang.
Ketua GNPF Ulama Ustaz Yusuf Martak menegaskan, pandangan Menag akan menimbulkan kegaduhan baru di tengah umat Islam sedang dihadapkan berbagai persoalan.
“Jadi, tidak sepatutnya Menteri Agama tanpa alasan dan tujuan jelas merilis hal itu. Nampaknya ada stigmatisasi terhadap Ustaz Abdul Shomad, Bachtiar Nasir, Zaitun Rasmin, dan lain-lain yang namanya tidak dimasukkan,” ujar Yusuf kepada Warta Pilihan di Jakarta, Senin (22/5).
Kendati demikian, Yusuf tak terlalu risau dengan nama-nama muballigh rekomendasi Kemenag. Pasalnya, Menag seringkali melakukan perbuatan blunder dan merugikan umat Islam.
“Departemen atau Kementerian Agama kadang suka tidak berpihak. Mereka membuat kebijakan seperti ingin keluar dari aktifitas kosongnya itu,” katanya
Ia berharap, para muballigh tetap konsisten dalam menyampaikan risalah dakwah dan tidak terpengaruh dengan kondisi yang terjadi di lapangan.
“Abaikan, istiqamah, terus laksanakan tugasnya, edukasi umat agar memiliki keterpanggilan Islam, dan perjuangan umat Islam,” saran Yusuf Martak.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menanyakan sikap pemerintah kembali seperti era Orde Baru. Mulai dari mengawasi muballigh, menentukan tema, sampai kepada menahan jika penyampaiannya mengritik pemerintah.
“Berikan kebebasan ekspresi kepada para ulama dan muballigh untuk menyampaikan dakwah. Menurut saya hal itu tidak perlu terjadi. Pemerintah seperti ketakutan dengan cara mereka sendiri. Kalau pemerintah takut kritik, iya tidak usah jadi pemerintah lah,” tegas Yusril.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat Ustaz Fahmi Salim Menag guna mencabut namanya dari daftar tersebut karena berpotensial menimbulkan syak wasangka, distrust di antara para muballigh dan dai serta perpecahan di tengah ummat.
“Saya tak ingin menjadi bagian dari kegaduhan tersebut yang kontraproduktif bagi dakwah Islam di tanah air. Biarkanlah saya menjadi diri saya sendiri, apa adanya, sebagai seorang dai. Saya tidak perlu formalitas pengakuan dari pihak manapun. Karena saya sadar sesadar-sadarnya bahwa dakwah adalah amanah yang besar dan tanggung jawab di hadapan Allah dan ummat,” katanya.
Salim melanjutkan, idealisme dalam berdakwah tak bisa diatur atau dibeli oleh siapapun dengan harga dunia berapapun. Kecintaan muballigh kepada NKRI pun tak usah dipamerkan dan diteriakkan.
“Saya telah terima dengan ikhlas pencoretan nama saya dari daftar pengisi tausiyah Ramadhan di masjid lembaga tinggi negara setingkat Kementerian tahun lalu 2017 dan bahkan dicoret pula dari pengisi kajian rutin tiap bulan,” ujar dia.
Ahmad Zuhdi.
