Membangun Perikanan Papua

by
foto:istimewa

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan Papua ini telah menunjukkan hasil. Menurut Pjs Gubernur Papua Soedarmo, pada periode 2013-2017 capaian pembangunan mengalami peningkatan, terutama sektor produksi perikanan budidaya yang tumbuh sebesar 1,09 persen dengan luas lahan sebesar 1,02 persen dan jumlah pembudidaya sebanyak 2,5 persen.

“Pengembangan perikanan budidaya tersebar di 29 kabupaten/kota berbasis pada lima wilayah adat,” ungkap Soedarmo.

Tidak hanya fokus terhadap persoalan produksi, Menteri Susi juga menyoroti pentingnya penguatan permodalan dan persoalan pemasaran. Untuk kedua hal ini, Ia menegaskan kesiapan KKP untuk bekerja sama dengan Pemda setempat.

“Pemda harus membantu dalam pemasaran produk kelautan dan perikanan. KKP itu memiliki BLU (Badan Layanan Usaha), silahkan ajukan jika ingin mengajukan peminjaman modal,” ungkapnya.

Terkait perikanan tangkap, Menteri Susi berharap agar ikan hasil tangkapan di perairan Papua didaratkan dulu di Papua, selanjutnya dilakukan penimbangan dan dipungut retribusinya sebelum ikan tersebut dikirim keluar dari Papua. Dengan begitu, Ia berharap keluar masuk ikan dari Papua selalu melalui pendataan dan memberikan manfaat nyata bagi daerah.

Oleh karena itu, untuk mendukung pengembangan hulu-hilir perikanan nasional, Menteri Susi juga menyampaikan bahwa saat ini KKP telah memiliki desain sistem logistik ikan nasional. “Desain logistik saya itu gambar ikan di peta Indonesia. Saya harap barang-barang dari Papua ini tidak hanya ke Jawa atau Makasar tapi harus keluar juga. Saya ingin semua efisien,” jelasnya.

Persoalan pertahanan nasional juga disampaikan Menteri Susi. Ia menjelaskan betapa strategisnya program pembangunan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang saat ini sedang digalakkan oleh KKP. Menurutnya, jika program SKPT ini jalan, maka KKP turut membangun ketahanan nasional melalui 2 (dua) pendekatan sekaligus, geopolitik dan ekonomi.

“Jika SKPT jalan, SKPT ini adalah untuk ketahanan NKRI di pulau-pulau terluar. Di dalam SKPT itu seharusnya ada cold storage, kapal angkut, ada kapal nelayan kecil 100, dan 2 kapal besar sehingga di SKPT itu ada sekitar 1000 orang. SKPT itu akan menyetok pangan, jika terjadi apa-apa seperti perang misalnya, itu para TNI bisa masuk karena warga sipil sudah ada di sana yang membantu dan stok pangan pun sudah ada,” tutup Menteri Susi.

Eveline Ramadhini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *