Semangat nawacita Presiden Jokowi dinilai belum mampu mensejahterakan rakyat.
Wartapilihan.com, Jakarta – Terkait polemik kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) pelanggan 900 VA yang terus meresahkan masyarakat, Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) mendesak Presiden Joko Widodo secepatnya bertindak tegas dalam mengevaluasi Direktur Utama (Dirut) PLN.
Ketua Umum PP KAMMI, Kartika Nur Rakhman menegaskan, kenaikan TDL ini bertolak belakang dengan program listrik murah yang dijanjikan pemerintahan Jokowi-JK.
“PLN sebagai perusahan listrik milik negara sudah gagal dalam menjalankan tugasnya untuk menyediakan listrik murah bagi rakyat Indonesia,” tegas Nur Rakhman kepada *Warta Pilihan* di Jakarta, Jumat (16/6).
Senada dengan itu, Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI Riko P. Tanjung menilai, faktor utama yang menyebabkan gagalkan realisasi program listrik murah adalah inefisiensi yang cukup besar di tubuh PLN.
“Merujuk kepada laporan keuangan PLN tahun 2016 dengan status wajar dengan pengecualian, ini mengindikasikan bahwa ada yang tidak beres di tubuh PLN,” kata Riko
Menurut Riko, PLN mestinya terbuka dan transparan dalam penentuan Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik yang menjadi acuan dalam pemberian subsidi.
“Komponen-komponen penentuan BPP harus dibuka ke publik dengan transparan seperti biaya bahan bakar, pemeliharaan, dan lain-lain,” terangnya.
Faktanya, lanjut Riko, Indonesia menjadi salah satu negara dengan biaya TDL termahal di ASEAN.
“Padahal, negara tetangga mengimpor bahan bakar untuk pembangkit listriknya dari indonesia,” ungkapnya.
Dirinya menambahkan, kebijakan kenaikan TDL sangat berdampak bagi masyarakat miskin dan hampir miskin, termasuk mahasiswa.
“Salah satu yang terkena dampak adalah mahasiswa yang selama ini mengontrak dan nge-kost. Karena merekalah yang bayar listrik, bukan pemilik kontrakan atau kost,” jelas Riko.
Oleh karena itu, simpul Riko, KAMMI mendesak Presiden Jokowi untuk segera mencopot Dirut PLN lantaran telah gagal dalam menjalankan tugasnya.
“Karena tidak mampu menjalankan tugasnya dalam menyediakan listrik murah untuk rakyat Indonesia, KAMMI mendesak Jokowi untuk segera mencopot Dirut PLN,” pungkasnya.
[Ahmad Zuhdi]
