Wartapilihan.com, Jakarta – Direktur INDEF Enny Sry Hartati menuturkan, saat ini pertumbuhan retail tidak lebih dari 20%. Hal tersebut disebabkan karena kenaikan tarif dasar listrik (TDL) bagi pengguna listrik berkekuatan 900 Volt Ampere (VA) dan berpengaruh pada penurunan daya beli masyarakat. “Listrik mempunyai sensitifitas tinggi karena hampir semua kegiatan memakai listrik. Katakanlah TDL naik, maka suatu pelaku usaha yang memproduksi barang, tertentu harganya juga naik,” kata Enny dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/7). Selain itu, lanjut Enny, kenaikan TDL tersebut tidak hanya berdampak terhadap kenaikan harga produk tetapi juga upah tenaga kerja dan harga barang lain akan naik. Sebab, untuk mempertahankan pendapatan atau hasil jualnya harus ditukarkan kepada barang lain. “Itu yang disebut dengan multiplayer, satu kenaikan harga maka akan berdampak terhadap kenaikan lainnya, listrik salah satu yang memiliki multiplayer effect luas,” ungkapnya. Tidak hanya itu, rumah tangga sebagai komponen terkecil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus bisa me-manage kebutuhan prioritas dan non prioritas. Termasuk listrik, tidak bisa dihindari, apabila naik maka kebutuhan dasar juga ikut naik. “Artinya, kenaikan TDL akan mengurangi porsi yang non prioritas, sehingga kalau yang prioritas naik dan menuruni non prioritas itu yang disebut dengan penurunan daya beli,” jelas dia. Selain itu, berkaca dari lebaran kemarin, sektor UKM dan pelaku industri, kata Enny, mengalami kenaikan karena dua hal. Pertama, permintaan naik. Kedua, kebutuhan menjelang hari raya sangat banyak. Menurutnya, secara nilai ekonomi apabila permintaan naik maka omsetnya juga mengalami kenaikan. Sehingga untuk memproduksi barang jadi ada komponen TDL, itu yang memiliki kontribusi terhadap kenaikan harga jual. “Sebab, kalau permintaan naik kemudian omsetnya naik, maka harga juga tidak ada perubahan yang signifikan, itu hal wajar. Kalau inputnya naik maka dia juga otomatis akan menaikkan outputnya,” tandasnya. Enny berharap, semua kebijakan dari pemerintah adalah pro rakyat dan kebijakan ekonomi memiliki tolak ukur yang sangat jelas. Baginya, yang terpenting pemerintah memperhatikan daya beli masyarakat. Multiplayer effect-nya lebih besar ketika tidak mampu menyediakan sumber daya alam yang efisien “Data BPS kontribusi PLN secara keseluruhan 0,75% inflasi dari komponen yang ada di IHK kita. Daya beli masyarakat kita belum pulih, selama lebih dari 10 tahun TDL belum dinaikkan. Momentum ini harus diperhatikan termasuk cost benefit,” pungkasnya. [Ahmad Zuhdi]
