Drajad Wibowo: Jangan Ada Ungkapan Amien Rais Lari

by
Anggota DPR Dradjat Wibowo

WARTAPILIHAN.COM, Jakarta – Ketua Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan Badan Intelijen Negara (DISK), Drajad Wibowo bersama Hanafi Rais, Saleh Daulay, Zamhur dan Ansufri Idrus Sambo hari ini, Senin (5/6) mendatangi Gedung KPK guna klarifikasi terkait disebutnya nama Amien Rais dalam persidangan. Amien Rais disebut Mantan Menkes, Siti Fadilah Supri menerima dana alat kesehatan (Alkes) sebesar Rp. 600 juta rupiah secara bertahap pada tahun 2007.

“Saya bersama teman-teman hari ini datang ke KPK tujuannya menanyakan langsung ke Mas Febri (Jubir KPK) atau siapa saja pihak KPK, apakah betul bahwa pimpinan KPK memang belum bisa menerima Pak Amien datang ke sini. Jadi kalau pimpinan KPK bisa menerima beliau untuk memberi keterangan, Pak Amien langsung meluncur ke sini. Tapi kalau pimpinan KPK memang belum bisa memberikan keterangan, ya cukup kami yang di sini,” kata Drajad Wibowo.

Rencananya, Amien Rais akan melaksanakan Ibadah Umrah mulai dari tanggal 8 Juni sampai dengan 16 Juni. Drajad menyampaikan pesan AR kepada Febri untuk tidak memanggil tokoh reformasi tersebut ketika sedang di tanah suci Makkah.

“Sehingga tidak muncul kesan bahwa beliau lari, tidak bersedia memberi keterangan dan lain sebagainya. Mungkin setelah itu (Umrah) kapan saja dibutuhkan KPK, Pak Amien akan siap. Bahkan kalau perlu Pak Amien yang langsung datang sendiri, tanpa dipanggil,” ungkap mantan anggota DPR RI tahun 2004-2009 dari Partai Amanat Nasional.

Dalam kesempatan diskusi dengan Jubir lembaga anti rasuah tersebut, Drajad dan rekan-rekan memperoleh penjelasan sangat detail mengenai apa yang terjadi dan fakta di persidangan. Amien memang mendapatkan bantuan dari sejawat karibnya, Sutrisno Bachir. Namun bukan untuk pembelian alkes seperti yang viral di media.

“Alhamdulillah tadi dengan pertemuan dengan Mas Febri sudah bisa saling mengerti. Saya juga sampaikan bahwa yang menjadi persoalan adalah nama Pak Amien disebut Jaksa KPK tanpa pernah beliau dimintai keterangan. Sebenarnya Pak Amien datang ke KPK untuk memberikan hak jawab. Jadi ini tidak pernah dimintai konfirmasi, nama sudah disebut, mau memberikan hak jawab kok tidak boleh. Sementara dampak kerusakannya besar sekali,” imbuh Drajad.

Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ini menuturkan, seandainya Jaksa KPK saat itu meminta keterangan pasti yang muncul akan berbeda. Seperti yang ia sampaikan ke Febri, ada fakta A ada fakta B, tetapi belum tentu fakta A dan B itu ada sebab akibat.

“Nah kalau misalnya waktu itu dicari pasti akan tahu ada fakta A, ada transfer yang merupakan bentuk bantuan dari Mas Tris ke Pak Amien sudah terjadi sejak tahun 80-an, jadi sudah 20 tahun lebih. Kalau seandainya waktu itu ada konfirmasi mungkin tidak akan begini,” sesal mantan Direktur INDEF Jakarta ini.

Lebih lanjut, Drajad berharap, ada evaluasi internal di KPK. Ia ingin memastikan Jaksa bertindak profesional dan sesuai prosedural atau tidak. Sebab, jika tidak profesional dan unprosedural, maka dampak kerusakannya akan jauh lebih besar dan luas.

“Saya Nggak bisa memberikan judgement, mereka profesional atau tidak, tetapi kami percaya pada KPK. Jadi dari saya pribadi yang sampaikan itu, apakah Jaksa sudah bertindak sesuai aturan KPK, dan kalau sudah apakah prosedur KPK ini sudah tepat atau bisa diperbaiki,” tandasnya.

Drajad mengungkapkan, salah satu alasan Amien Rais tidak bisa bertemu dengan pimpinan KPK karena terkait perkara. Persepsi terkait perkara ini muncul karena Jaksa tidak pernah meminta keterangan kepada Amien Rais.

“Saya enggak mau berandai-andai dengan keputusan hakim, kita lihat saja. Pak Amien dengan Mas Tris itu sudah kenal puluhan tahun. Kalau baru kenal pasti Pak Amien akan bertanya dulu, asalnya darimana. Tapi ini sudah puluhan tahun, sudah sahabat dekat. Sahabat dekat tidak etis kalau sudah dibantu banyak nanya,” pungkasnya

Reporter: Ahmad Zuhdi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *