WARTAPILIHAN.COM, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah,#mengatakan, kesenjangan ekonomi merupakan ancaman paling serius bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perhatian khusus semua pemangku kepentingan (stake holder) terhadap ancaman ini harus menjadi prioritas serius karena menyangkut kedaulatan ekonomi dan politik bangsa Indonesia.
“Salah satu determinasi kemiskinan adalah rokok. Rokok menjadi salah satu penentu inflasi di Indonesia, anda bayangkan rokok ini sama seperti beras,” kata Dahnil di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (30/5) saat konferensi pers hari tanpa tembakau se-dunia (HTTS) 2017 yang jatuh setiap tanggal 31 Mei.
Selain itu, lanjut Dahnil, kemiskinan Indonesia menurut BPS (badan pusat statistik) disebabkan karena rokok, terbukti tahun 2009 kebijakan pemerintah terhadap solusi kemiskinan salah satunya BLT (bantuan langsung tunai).
“Misalkan seorang Bapak mengambil 300.000 dana BLT, pasti yang di bawa ke rumah tidak segitu karena sudah di belikan rokok. Jadi, korban perokok yang paling merasakan yaitu anak dan perempuan. Ini jelas bagi kami merampas masa depan,” tegas Dahnil.
Mengatasi industri rokok yang semakin ketat dan minat konsumen terhadap rokok bertambah, Dahnil dan teman-teman Angkatan Muda Muhammadiyah tidak melakukan tindakan represif dengan menutup pabrik rokok atau melakukan boikot, tetapi dengan membantu mensosialisasikan instrumen kebudayaan yaitu fatwa Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
“Nalar sesat kalau cukai rokok bisa memperbaiki ekonomi Indonesia, akselerasi pembangunan dan infrastruktur. Jaminan sosial penting sekali. Harus terang dan tegas distribusi tembakau oleh pemerintah termasuk Vape yang kata Kemenkes lebih bahaya 10 x lipat iya mending ditiadakan saja deh rokok itu, banyak mudharatnya,” tukasnya.
Dahnil berharap, pemerintah memperhatikan kondisi rakyatnya dengan memberikan regulasi yang tepat untuk RUU Pertembakauan dan Penyiaran sehingga agenda pembangunan berjalan dengan baik tanpa ada ketimpangan sosial.
“Ancaman serius kita hari ini adalah ekonomi. Kita mendukung sikap Pak Jokowi jangan sampai kalah sama koorporasi-koorporasi besar,” pungkasnya.
Senada dengannya, Koalisi Nasional untuk Reformasi Penyiaran, Nina Armando terus melakukan pengawasan terhadap RUU Pertembakauan dan Penyiaran yang terus di matangkan oleh Badan Legislasi DPR RI yang diketuai oleh Bambang Soesatyo.
“Jadi bagaimana mungkin di draft RUU tersebut iklan rokok ingin dilarang atau di hapuskan, tetapi di Baleg aturan UU Penyiaran rokok tidak ditayangkan,” ujarnya.
Ia mengherankan sikap sebagian anggota di Baleg dan Asosiasi Televisi se-Indonesia meminta iklan rokok tetap ada, tidak dilarang. Padahal, menurut data WHO tahun 2013, 144 negara melarang iklan rokok dari media penyiaran termasuk negara yang tergabung di ASEAN.
“Saya heran kenapa Indonesia tidak melarang iklan rokok, padahal jelas yang menjadi imbas dari media penyiaran adalah dua kalangan yaitu anak dan remaja,” kata dia.
Reporter: Ahmad Zuhdi
