Cegah Hoax, Presiden Resmikan BSSN

by
foto:https://mmc.tirto.id

Djoko Setiadi hari ini, (3/12/2017) dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), di Istana Negara, Jakarta. Akankah tugas menjaga keamanan via dunia maya ini dapat berjalan sebagaimana mestinya?

Wartapilihan.com, Jakarta –Anggota Komisi 1 DPR RI, Dr. Sukamta mengharapkan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Mayjen TNI Djoko Setiadi yang baru saja dilantik untuk bisa segera bekerja secara cepat dan sistematis menata sistem keamanan siber di Indonesia.

“Dengan posisi langsung dibawah Presiden, BSSN mestinya powerfull dan harus bisa bekerja cepat mengingat perkembangan teknologi amat pesat, sementara ancaman siber semakin luas dan berbahaya”, jelas Sukamta.

Menurut Sekretaris Fraksi PKS ini, ancaman siber semakin nyata dan berbahaya karena bisa berwujud serangan fisik, serangan logic, serangan informasi, dan serangan budaya. Maka diharapkan BSSN mampu mengantisipasi berbagai jenis serangan tersebut dengan mengkoordinasikan berbagai sektor terkait.

Lebih lanjut, Anggota DPR asal Yogya ini mengharapkan pemerintah perlu segera menata regulasi, standarisasi, strategi dan juga manajemen keamanan siber. Hal ini menjamin perkembangan Internet of Things (IoT) di Indonesia bisa berjalan secara aman.

“Mengutip laporan Global Cybersecurity Index (GCI) tahun 2017 disebut Indonesia ada di posisi 69 dunia dengan nilai 0.424 turun dibandingkan penilaian tahun 2015 (nilai 0.471). Ini harus menjadi perhatian BSSN untuk segera dibenahi,” jelas Sukamta.

Secara khusus Sukamta memberikan catatan masih adanya carut marut soal NIK sebagai single identity number yang merupakan basis data kependudukan yang sangat sentral. Problem implementasi sistem ini hadirkan serangan siber secara fisik yang terus berkembang.

“Soal NIK sangat terkait dengan perlindungan data secara siber, ini termasuk hal yang harus segera dibenahi.  Maka kami berharap RUU  perlindungan data pribadi untuk segera dibahas,” pungkas Sukamta.

Sementara itu, Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR RI mengharapkan, badan cyber bisa bekerja dengan fulltime dan juga dapat mengungkap hal-hal yang tidak diinginkan.

“Harus juga menghindar dari hoax. Kita harus juga menghindar dari ujaran kebencian. Sehingga badan cyber ini tentunya semuanya akan memgatasi itu. Di balik itu juga badan cyber tentunya dapat berfungsi sebagai intelegen yang berfungsi sebagai pengaman dan komunikasi dengan dunia maya,” kata Agus, kepada awak media, Rabu, (3/12/2017).

Ia mengatakan, DPR hanya bertugas menyetujui dan melihat bagaimana tugas yang harus diselesaikan. “Rasanya yang terbaik biar kita berikan kesempatan untuk bekerja. Dan kita juga ikut mengawasi, tidak hanya DPR, tapi juga media. Karena ini merupakan kepentingan dari hajat hidup orang banyak,” pungkas Agus.

Eveline Ramadhini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *