Dalam sebuah diskusi meja bundar antar-praktisi dan pakar teknologi, mengemuka sebuah konsensus ganjil: AI diakui mempercepat peradaban, namun tak ada satu pun otoritas yang sanggup mengurasi kebenaran atau memikul tanggung jawab atas jawaban algoritma. Dr. Munawar, PhD membedah mengapa piagam etika global saja tidak cukup, dan mengapa dunia Islam membutuhkan “Islamic AI Ethics Council” sebagai jembatan yang hilang.
Wartapilihan.com, JAKARTA — Di balik kecanggihan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang kini merambah rantai pasok (supply chain management), keuangan digital (fintech), hingga analisis hukum Islam, tersisa satu pertanyaan krusial yang belum terjawab: siapa yang bertanggung jawab ketika algoritma melakukan kesalahan teologis maupun etis?
Pertanyaan ini menjadi benang merah dalam diskusi publik online yang dihimpun para pengembang, akademisi, dan praktisi teknologi. Dalam perbincangan santai namun substantif tersebut, seluruh peserta sepakat bahwa AI telah mengubah fondasi manusia dalam memahami kehidupan dan mempermudah urusan operasional sehari-hari. Namun, di balik optimisme tersebut, terpapar sebuah kecanggungan kolektif.
Belum ada standar baku yang bertindak sebagai kurator independen atas jawaban atau output yang dikeluarkan oleh AI. Ketika AI digunakan dalam ranah sensitif yang melibatkan sistem nilai—khususnya syariah Islam—semua pihak sepakat untuk bersikap ekstra hati-hati. Menariknya, dari jajaran pengembang AI yang hadir, tidak ada satu pun yang berani mendesain AI untuk menggantikan peran Mufti. Semua menyadari bahwa AI tidak memiliki kapasitas emosional, niat (niyyah), maupun independensi nalar (ijtihad) untuk memikul beban hukum agama.
Namun, menyadari keterbatasan AI saja tidak cukup. Dr. Munawar, PhD, seorang peneliti tata kelola etika AI Islam, menegaskan bahwa masalah mendasar dunia saat ini bukanlah krisis nilai, melainkan defisit institusi tata kelola.
Konsensus Normatif Tanpa Gigi Penegakan
Secara historis, dunia Islam tidak kekurangan prinsip etika. Dr. Munawar mencatat dua milestone penting yang menjadi konsensus normatif global:
- Piagam Riyadh (The Riyadh Charter, Sept 2024 – Des 2025): Didukung secara aklamasi oleh 53 negara anggota ICESCO, menetapkan 7 prinsip dasar AI bertanggung jawab yang berakar pada nilai-nilai Islam, disokong oleh kerja sama ICESCO-SDAIA.
- Resolusi Organisasi Konferensi Islam (OKI) / International Islamic Fiqh Academy No. 258: Menetapkan hukum asal pengembangan AI adalah boleh (ibāhah), namun terikat ketat oleh 6 syarat: tujuan yang sah menurut hukum, pencegahan bahaya dan perwujudan manfaat (maslahah), perlindungan akidah/keyakinan, keamanan informasi, keamanan nasional, serta transparansi.
secatatan statistik, konsensus ini melibatkan 53 negara, 7 prinsip, dan 1 suara bulat. Namun, Dr. Munawar menyebut capaian ini sebagai “Illusion of Governance” (Ilusi Tata Kelola).
“Kita menghadapi defisit lembaga, bukan defisit nilai. Piagam Riyadh adalah sebuah deklarasi, bukan traktat yang mengikat secara hukum. Deklarasi tersebut menciptakan konsensus tanpa kapasitas penegakan, melahirkan prinsip tanpa mekanisme operasional, dan melayangkan aspirasi tanpa kepatuhan yang dapat diverifikasi,” tegas Dr. Munawar.
“The Missing Middle”: Mengapa Terjadi Gap Struktural?
Dalam paparannya, Dr. Munawar menguraikan bahwa tata kelola AI global saat ini terpisah antara Prinsip Tingkat Tinggi (seperti Piagam Riyadh, UNESCO, OECD) di lapisan atas, dan Praktik Teknis/Strategi Nasional (seperti 60+ label etika AI dari SDAIA Arab Saudi atau regulasi federal UEA) di lapisan bawah.
Di antara kedua lapisan tersebut, terdapat ruang kosong yang ia sebut sebagai “The Missing Middle”—yakni ketiadaan standar operasional, badan sertifikasi, dan lembaga audit teknis. Tanpa arsitektur tingkat menengah (meso-level architecture), prinsip etika yang luhur hanya menjadi wacana abstrak, sementara implementasi di tingkat mikro (developer) berjalan secara acak dan terfragmentasi.
Kondisi ini memicu risiko tinggi terjadinya “Ethicswashing”—praktik pencitraan seolah-olah suatu produk teknologi telah memenuhi etika Islam, padahal tidak memiliki akuntabilitas teknis yang dapat diaudit.
Tiga Pilar Penyebab Krusial (Structural Deficit Diagram)
Dr. Munawar mengidentifikasi tiga akar penyebab mengapa celah (gap) institusional ini terus bertahan:
- Hirarki Epistemik (Epistemic Hierarchies): Dominasi kerangka kerja sekuler Barat (seperti EU AI Act dan OECD) secara sistematis menggeser penalaran etika Islam ke ranah privat atau spiritual semata, alih-alih diakui sebagai dasar sah dalam merancang arsitektur institusional.
- Isolasi Institusional (Institutional Isolation): Brilliansi akademis dan jurisprudensi Islam (seperti kerangka berbasis Maqāṣid al-Sharī‘ah) memang ada, namun terisolasi total dari proses pembuatan kebijakan (policy-making) dan regulasi teknis nyata.
- Celah Tanggung Jawab (The Responsibility Gap): Dilema jurisprudensi yang belum tuntas mengenai status AI dalam hukum Islam terkait konsep Mukallaf (subjek hukum yang dibebani tanggung jawab).
Dilema Jurisprudensi: Mengapa AI Tidak Bisa Menjadi Mufti?
Salah satu poin krusial yang disepakati dalam diskusi roundtable maupun analisis akademis Dr. Munawar adalah batasan ontologis AI.
Dalam hukum Islam, seorang Mufti yang sah harus memenuhi kualifikasi sebagai Mukallaf—pihak yang memiliki empati kontekstual, niat (niyyah), serta kemampuan ijtihad independen. Sebaliknya, sistem AI—seberapa canggih pun Model Bahasa Besar (Large Language Model/LLM) yang digunakannya—hanya beroperasi berbasis penalaran algoritmik dan statistik.
Lembaga keagamaan dunia, seperti Dar al-Ifta Mesir (2025/2026) dan Departemen Mufti Malaysia, telah menegaskan bahwa AI tidak memiliki kapasitas ijtihad dan tidak sah mengeluarkan fatwa.
“Karena AI tidak dapat memikul akuntabilitas agama secara personal, maka akuntabilitas tersebut harus dialokasikan secara institusional. Kerangka tata kelola saat ini belum memiliki instrumen untuk mengeksekusi alokasi tanggung jawab tersebut,” jelas Dr. Munawar.
Solusi Kunci: Membentuk Islamic AI Ethics Council (IAEC)
Sebagai langkah konkret keluar dari jebakan wacana, Dr. Munawar mengusulkan pembentukan Islamic AI Ethics Council (IAEC) sebagai institutional keystone (batu kunci institusional) yang menjembatani prinsip dan praktik.
IAEC didesain sebagai lembaga regulator non-pemerintah, internasional, dan independen. Keanggotaannya terdiri dari koalisi lintas disiplin: para ulama syariah dari berbagai mazhab, ilmuwan AI, pakar hukum, dan perwakilan masyarakat sipil yang bebas dari tekanan politik negara.
Arsitektur Operasional 4 Dimensi IAEC
IAEC dirancang bergerak dalam empat kuadran operasional yang saling mengunci:
- Kuadran 1: Musyawarah (Deliberation – The Forum)
Forum tetap untuk memetakan dilema etika baru. Contoh studi kasus:- Fintech Islam: Apakah perdagangan algoritmik (algorithmic trading) melanggar larangan Riba atau Gharar?
- Bioetika Kesehatan: Bagaimana algoritma triage medis menimbang prioritas keselamatan jiwa (Hifz al-Nafs)?
- Kuadran 2: Peningkatan Kapasitas (Capacity Building – The Bridge)
Menghapus jurang kepakaran antara teknokrat dan agamawan melalui penyusunan kurikulum universitas, pusat pengetahuan best practices, dan bantuan teknis langsung bagi negara anggota. - Kuadran 3: Audit Teknis (Audit – Translating Maqasid to Code)
Menerjemahkan nilai abstrak agama menjadi kriteria pengujian kode program. Contohnya, prinsip Hifz al-‘Aql (Perlindungan Akal) ditranslasikan menjadi audit transparansi pada algoritma rekomendasi media sosial dan proteksi ketat dari rekayasa manipulasi kognitif. - Kuadran 4: Sertifikasi (Certification)
Menerapkan tingkatan skema kepatuhan kepastian (graduated compliance schemes) yang memberikan sinyal kredibel bagi regulator dan insentif pasar bagi pengembang AI.
Realitas Lapangan dan Peta Jalan Masa Depan
Urgensi pembentukan IAEC bukan sekadar teoretis, melainkan didesak oleh krisis riil di lapangan:
- Fatwa Algoritma: Menjamurnya aplikasi konsultasi agama berbasis AI yang berpotensi menyesatkan masyarakat tanpa kurasi fatwa yang akuntabel.
- Bioetika & Layanan Kesehatan: Algoritma alokasi sumber daya medis yang langsung berdampak pada hidup-mati pasien (Hifz al-Nafs).
- Minoritas Muslim Global: Perlindungan dari bias algoritma, pengawasan massal (surveillance), dan keputusan imigrasi otomatis yang mendiskriminasi populasi Muslim di negara-negara Barat.
Peta Jalan Implementasi Pragmatis
Untuk menjaga independensi institusional, IAEC dirancang dengan strategi pendanaan terdiversifikasi (kontribusi negara, filantropi, biaya sertifikasi, dan dana riset) melalui empat fase:
Kesimpulan: Pilihan di Tangan Kita
Diskusi meja bundar semalam memberi gambaran jernih: industri teknologi bergerak teramat cepat, sementara kerangka Etika Islam masih tertahan di tataran deklarasi. Tanpa terobosan institusional seperti Islamic AI Ethics Council (IAEC), dunia Islam hanya akan menjadi penonton pasif yang berisiko terpapar dampak buruk kecerdasan buatan.
Sebagaimana disimpulkan oleh Dr. Munawar dalam akhir paparannya:
“Piagam Riyadh telah berhasil meletakkan prinsip-prinsip dasarnya. Kini, giliran Islamic AI Ethics Council yang harus membangun praktik nyatanya. Pilihan ada di tangan kita: tetap bertahan dalam wacana tanpa tata kelola, atau mewujudkan realitas institusional yang aktif melindungi nilai-nilai kita sekaligus membentuk masa depan teknologi dunia.”
