Yusril Ihza Mahendra menyambut baik gagasan Habieb Riziq Shihab soal forum rekonsiliasi antara ulama dengan pemerintah. Pilihannya sekarang ada di pemerintah kata HRS dalam rekamannya, mau rekonsiliasi atau revolusi?
Wartapilihan.com, Jakarta – Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyambut baik tawaran Habib Rizieq Syihab (HRS) agar dirinya membentuk forum rekonsiliasi antara GNPF MUI dengan Pemerintah. Permintaan Rizieq itu disampaikan melalui rekaman suara usai acara talkshow kasus Rizieq di Hotel Balairung, Matraman, Jakarta, Jum’at yang lalu sebagaimana dikutip Detik.com, Ahad (18/6).
“Adanya rekonsiliasi antara GNPF MUI, Habib Rizieq dan sejumlah tokoh ulama yang lain, serta para aktivis yang dituduh makar sangatlah penting bagi memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa kita,” kata Yusril di Jakarta, Ahad (18/6).
Yusril berkeyakinan, para tokoh itu semuanya beritikad baik untuk memajukan umat, bangsa dan negara. Bahwa mereka sering berbeda pendapat dengan Pemerintah, hal itu menurut Yusril adalah wajar dalam kehidupan demokrasi.
“Energi Pemerintah harus difokuskan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan pembangunan bangsa seluruhnya, sehingga beban-beban lain di bidang politik mestinya bisa dikurangi,” sambungnya.
Sebaliknya juga, kata Yusril, Pemerintah kini sedang menghadapi tantangan besar dalam melanjutkan pembangunan bangsa dan negara. Untuk menyelesaikan tantangan itu, Pemerintah memerlukan stabilitas sosial dan politik, keamanan yang kondusif serta dukungan dari seluruh komponen bangsa.
“Saya mengenal baik Habib Rizieq dan sejumlah ulama, muballigh dan aktivis yang sekarang ini sedang menghadapi berbagai permasalahan hukum. Kasus-kasusnya umumnya sedang berada di tahap penyelidikan dan penyidikan,” Ketua Umum PBB ini menerangkan.
Terhadap permasalahan ini, saran Yusril, Pemerintah seyogianya bersikap bijak dan mengedepankan dialog serta langkah persuasif, bukannya melakukan langkah penegakan hukum yang potensial menuai kontroversi terhadap mereka.
“Pemerintah perlu melakukan pendekatan baru yang lebih simpatik dengan merangkul tokoh-tokoh ulama dan aktivis yang berada di luar Pemerintah. Dengan demikian, tidak perlu ada suasana tegang, apalagi timbul anggapan Pemerintah melakukan kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis,” saran dia.
Mantan Mensesneg ini berkeyakinan, Presiden Jokowi tidak mungkin akan mempunyai pikiran untuk mengkriminalkan ulama dan aktivis, karena itu mispersepsi dalam penegakan hukum ini harus dicarikan jalan keluarnya. Ditanya lebih kongkret kesediaannya memenuhi permintaan Rizieq, Yusril mengatakan dia bersedia menjembatani para ulama dan aktivis dengan Pemerintah.
“Anda kan tahu, posisi saya berada di tengah, Insya Allah hubungan pribadi saya dengan para ulama, muballigh dan tokoh-tokoh aktivis, begitu juga hubungan saya dengan tokoh-tokoh kunci baik di Pemerintahan maupun di badan legislatif dan yudikatif sangatlah baik. Kini semuanya tergantung Pemerintah. Saya siap mengajukan formula rekonsiliasi yang Insya Allah dapat diterima kedua pihak demi kesatuan dan persatuan bangsa,” tegas Yusril.
Dalam formula rekonsiliasi yang sudah ada dalam pikirannya, Yusril mengatakan bahwa adalah kewajibannya untuk menjaga harkat dan martabat semua pihak.
“Saya tidak ingin ada salah satu pihak yang merasa berada di atas angin dan pihak lain merasa terusik harkat dan martabatnya,” tandas Yusril.
Hakikat rekonsiliasi menurutnya adalah ukhuwah dan persaudaraan, karena itu simpul Yusril, akan sangat baik jika Pemerintah merespons positif gagasan rekonsiliasi ini, apalagi sekarang berada di penghujung bulan suci Ramadhan dan sebentar lagi akan memasuki bulan Syawwal di mana momentum saling maaf-memaafkan.
“Tidak ada yang menang atau kalah, karena yang dikedepankan adalah kepentingan umat, bangsa dan negara yang kita cintai bersama,” tutupnya.
[Ahmad Zuhdi]
