Wartapilihan.com, Depok – Pakar Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia, Yon Machmudi menuturkan, kebijakan pengadilan Eropa yang membolehkan perusahaan melarang jilbab merupakan kebijakan diskriminatif. Pasalnya, setiap orang memiliki hak untuk mengekspresikan agamanya.
“Jika dari sudut pandang kemanusiaan secara umum, ini adalah bentuk diskriminatif. Setiap orang tentu berhak untuk mengeskpresikan agamanya selama tidak merugikan kelompok atau masyarakat secara umum,” ujar Yon kepada Warta Pilihan (20/3).
Menurut Yon, pelarangan seperti ini walau bertujuan sebagai antisipasi keamanan maupun sosial, tentu merugikan masyarakat secara luas. “Hal ini berdampak ke seluruh orang yang menggunakan jilbab di Eropa,” Yon menjelaskan.
Ia menganggap kebijakan larangan jilbab di Eropa sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Padahal, orang asli Eropa juga ada yang menggunakan jilbab.
“Sebenarnya pembahasan seperti ini dalam hak asasi manusia dipandang sebagai pelanggaran. Tapi negara, sebagai penetap kebijakan yang tidak bisa diintervensi, memiliki antisipasi sendiri,” papar lelaki kelahiran Jombang ini.
Ekspektasi ke Depan
Doktor dari Universitas Nasional Australia ini menilai kebijakan larangan ini berpotensi melebarkan konflik karena terjadi stigmatisasi kepada Islam. Yon menduga kebijakan ini kemungkinan akan diikuti oleh negara-negara lainnya.
“Saya kira ini berpotensi besar terjadi konflik, baik oleh kalangan negara atau entitas lain yang mulai memiliki kecenderungan semacam itu; yang berpandangan negatif terhadap agama Islam. Saya kira boleh jadi diikuti (kebijakannya, red) oleh negara-negara lain,” jelas Yon.
Kecenderungan diskriminasi tersebut pada dasarnya perlu diantisipasi untuk menghindari kebencian antara negara-negara Eropa dengan Timur Tengah maupun Islam. Sebab, jika tidak, dapat menimbulkan kemarahan atau melakukan kebijakan serupa (dari negara Timur Tengah) untuk membatasi satu sama lainnya.
“Saya kira (kejadian tersebut) punya potensi besar terhadap gesekan-gesekan yang terjadi ke depan,” ujarnya.
Yon memandang negara mesti bersikap secara proporsional dalam memandang isu-isu yang berkembang di permukaan, dan melihat agama sebagai sesuatu yang mempromosikan kedamaian, bukan sebagai sumber konflik.
“Saya kira semua negara harus proporsional memandang isu-isu yang berkembang, (melihat) agama sebagai sesuatu yang positif, bukan sesuatu yang menciptakan konflik, tapi sesuatu yang bisa mempromosikan perdamaian,” Yon menjelaskan.
“Kalau untuk kerjasama ke depan baiknya diarahkan lebih kepada kondisi yang harmoni, saling menghormati hak asasi masing-masing. Kebijakan yang semacam ini tidak perlu dilakukan karena akan merugikan banyak pihak,” tukas Yon.
Reporter: Eveline Ramadhini
Amazing!!!. Thank you!!!!