Wartapilihan.com, Manila – Rabu (1/2) Pemberontak Maois Filipina mengatakan akan mengakhiri gencatan senjata lima bulan. Mereka juga menuduh pemerintah Presiden Rodrigo Duterte melakukan pengkhianatan dan pelanggaran HAM.
Langkah ini dilakukan pemberontak setelah pada pembicaraan perdamaian untuk ketiga kalinya pada pekan lalu di Italia berakhir tanpa kesepakatan untuk menghentikan pertempuran.
Partai Komunis Filipina mengatakan akan terus mendukung perundingan damai. Namun, Partai Komunis Filipina memerintahkan 4 ribu pejuangnya untuk melanjutkan “kampanye militer dan serangan taktis” melawan pasukan pemerintah mulai 11 Februari 2017.
“(Pemerintah) telah mengambil keuntungan dari (pemberontak) deklarasi sepihak gencatan senjata untuk melanggar batas wilayah gerakan demokrasi rakyat,” Kata pemberontak dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip AFP (1/2).
Tentara dan polisi telah menggunakan gencatan senjata sebagai alasan untuk “terlibat dalam perseteruan” termasuk pelanggaran HAM di desa-desa yang dibawah pengaruh pemberontak.
Pengalaman masa lalu telah menunjukkan “adanya kemungkinan untuk bernegosiasi saat perang sampai perjanjian substantif terus diusahakan untuk mengatasi akar konflik bersenjata.”
Jesus Dureza, penasihat presiden untuk perundingan damai, mengatakan, pemerintah Duterte kecewa dengan pengumuman yang dikeluarkan pemberontak.
Namun, Dureza mengatakan, ia akan mendesak Duterte untuk mematuhi gencatan senjata dalam pemerintahannya sendiri.
Seorang juru bicara presiden mengatakan, perundingan damai yang akan dilanjutkan di Oslo pada 2 April 2017 akan terlaksana.
Komunis telah melancarkan pemberontrakan sejak tahun 1968. Pihak militer Filipina mengklaim, ada 30 ribu orang pemberontak yang ingin menggulingkan sistem kapitalis di negara itu. Mereka menganggap menjadi salah satu negara yang memiliki jurang perbedaan besar kaya-miskin di Asia.
Kedua belah pihak secara terpisah menyatakan gencatan senjata dengan diutusnya negosiator yang memulai perundingan di Norwegia pada Agustus tahun lalu dan pengaturan informal dilakukan dengan diskusi di pinggiran Kota Roma pada pekan lalu.
Namun, pemberontak menolak tawaran pemerintah untuk menandatangani gencatan senjata dan penyelesaian perdamaian tahun ini, mengingat pakta semacam itu tidak akan dicapai sebelum 2019.
Pemberontak juga mengkritik kegagalan Duterte untuk memberikan amnesti bebas untuk 400 orang gerilyawan yang dipenjara. Pemerintah membebaskan 18 orang pimpinan pemberontak pada awal perundingan tahun lalu. | Sumber: AFP
Reporter: Moedja Adzim
