Pakar Komunikasi UI: Dalam Tujuh Menit, Banyak Yang Bisa Disampaikan

Wartapilihan.com, Jakarta – “Pembatasan tujuh menit merupakan tantangan bagi para menteri dalam pemerintahan Jokowi untuk piawai dalam menyusun pesan yang ingin disampaikan tanpa kekurangan substansi sedikitpun,”kata Ibnu Hamad, pakar komunikasi Universitas Indonesia kepada Warta Pilihan.

Menurutnya, ini adalah upaya efektivitas penyampaian pesan yang bisa disampaikan secara lebih optimal. “Efektivitas berkomunikasi dari seorang komunikator kepada komunikator ukurannya ialah dapat dipahaminya pesan secara optimal. Apa yang dimaksudkan oleh komunikator, hal itu pula yang dipahami oleh komunikan,” ujar Ibnu Hamad.

Pembatasan tujuh menit yang diberlakukan Presiden Joko Widodo sejak dua hari yang lalu (17/1) dinilai oleh Ibnu Hamad merupakan efisiensi  dan ini tergantung dari kecerdasan menteri dalam menyusun pesan.

Penulis buku Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa tersebut menambahkan,“Jika pesan disusun secermat mungkin, langsung ke inti pembicaraan, dalam tujuh menit banyak yang bisa disampaikan. Lain halnya jika pesan yang disampaikan itu memerlukan penjelasan dan pendalaman, tentu diperlukan waktu yang cukup lama, lebih dari tujuh menit.”

Sementara, itu pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Effendy Ghazali menyatakan bahwa sejumlah riset ahli komunikasi memang menyimpulkan bahwa waktu ideal untuk berpidato adalah tujuh menit.

“Saya mengajar komunikasi politik sejak 20 tahun lalu sudah menyatakan, pidato memang sebaiknya tujuh menit,” ujar Effendy kepada Kompas.com (18/1).

Menurutnya, hal Itu sesuai hasil riset para ahli komunikasi terdahulu bahwa kemampuan kognitif manusia menangkap isi pidato itu memang hanya tujuh menit.  Effendy menjelaskan, jika lebih dari itu, rata-rata otak manusia sebagai pendengar pidato cenderung tidak fokus sehingga tidak mampu lagi menyerap gagasan dengan baik.

Pemberlakuan tujuh menit berbicara di depan Presiden Joko Widodo ini, dilatarbelakangi karena kekecewaan presiden terhadap para pembantunya yang kadang berbicara bertele-tele. Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran nomor B750/Seskab/Polhulkan/12/2016 yang menekankan bahwa menteri mesti berbicara secara lebih substantif dan penyampaian sambutan dibatasi maksimal tujuh menit. *

Reporter : Eveline Ramadhini

Redaksi : Nuim Hidayat