Wartapilihan.com, Yangon – Myanmar telah sepakat untuk memulai pembicaraan dengan Banglades terkait lebih dari 65 ribu Muslim Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar sejak serangan tiga bulan lalu, kata pejabat senior Myanmar, seperti dilansir Reuters pada Kamis (12/1).
Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi mengirim utusan khusus ke Dhaka pekan ini untuk mencairkan suasana dalam hubunngan dengan negara tetangga yang masing-masing saling melempar masalah mengenai kewarganegaraan etnis Rohingya.
Perdana Menteri Banglades, Sheikh Hasina, mengatakan kepada Wakil Menteri Myanmar, Kyaw Tin, pada Rabu (11/1) bahwa Myanmar harus menerima kembali semua “warga negara Myanmar” yang ada di Banglades.
Aye Aye Soe, Dijen Kementerian Luar Negeri Myanmar, mengatakan, kedua negara akan mulai mendiskusikan mengenai “identifikasi dan proses verifikasi”.
“Jika ditemukan warga negara Myanmar, mereka akan dipulangkan pada waktu yang tepat,” kata Aye Aye Soe.
Perjanjian tersebut menjadi titik terang untuk kedua negara. Sebelumnya, sebanyak 500 ribu orang Rohingya melarikan diri dari Myanmar dan tinggal di Banglades.
PBB mengatakan, lebih dari 65 ribu orang melarikan diri—mayoritas dari utara Rakhine—menuju Banglades sejak serangan yang menewaskan sembilan polisi perbatasan Myanmar pada 9 Oktober 2016. Tentunya hal ini memicu respons penanganan pengamanan tingkat tinggi.
Penduduk dan pengungsi mengatakan, polisi dan militer Myanmar telah melakukan pemukulan, kekrasan seksual, melakukan pembunuhan, dan dengan sewenang-wenang menagkap penduduk desa serta membakar pemukiman. Namun, pihak Myanmar membantas semua tuduhan yang ada.
Krisis tersebut membuat khawatir diplomat dan advokat HAM karena militer Myanmar tidak bisa dipegang penuh meskipun Suu Kyi pemimpin pemerintahan sipil telah mengambil kekuasaan dari junta militer sembilan bulan lalu.
Resolusi yang cepat sepertinya tidak mungkin terjadi dengan cepat. Pasalnya, Banyak pendudul Myanmar yang mayoritas beragama Buddha melihat Rohingya—mereka meyebutnya “Bengali”—sebagai penyusup yang tidak layak mendapatkan kewarganegaraan.
Di sisi lain, pejabat Banglades juga tidak menerima karena mereka menggapnya sebagai “warga negara Muslim Myanmar”.
“Jika mereka adalah warga negara Myanmar, mereka akan dipulangkan ke sini,” kata Aye Aye Soe.
Ketika ditanya mengenai apa yang disebut sebagai “warga negara Myanmar”, Aye menjawab, “Ini bisa jadi warga negara atau bisa juga orang-orang dari sisi Myanmar.”
Aye Aye Soe mengingatkan kembali bahwa proses verifikasi sebelumnya hanya 2.415 dari mereka yang tinggal di Banglades merupakan eksodus dari Myanmar pada waktu lalu.
Aye menambahkan, pembicaraan kali ini hanya fokus pada mereka yang baru tiba di Banglades setelah kekerasan yang terjadi terkahir ini.
Menteri Luar Negeri Banglades, AH Mahmood Ali, mengatakan, dengan adanya delegasi Myanmar yang hadir, proses pemulangan telihat lebih jelas.
Sambil menjaga hubungan baik dengan Myanmar, Pemerintah Banglades menginginkan etnis Rohingya keluar dari perbatasan sehingga pariwisata di sana bisa lebih berkembang.
“Kami ingin melihat mereka meninggalkan Banglades secepatnya,” imbuh Mahmood Ali. *Sumber: Reuters
Reporter : Muja Adzim
