Keamanan Transportasi Online, Tanggung Jawab Siapa?

by
foto:istimewa

Banyak pertanyaan tentang siapa yang bertanggungjawab atas buruknya keamanan layanan Transportasi Online (TO) di Indonesia sekarang ini. Hingga saat ini, pemerintah tetap diam dan tidak mau bertanggungjawab atas semua kejahatan yang terjadi dalam layanan TO. Padahal, hingga saat ini sudah banyak jatuh korban baik di pihak pengemudi dan pengguna TO.

Wartapilihan.com, Jakarta – Hal itu disampaikan Azas Tigor Nainggolan, Analis Kebijakan Transportasi. Ia mengungkapkan, hingga saat ini tidak ada penyelesaian atau upaya pemerintah menyelesaikan masalah buruknya keamanan dalam layanan TO.

“Terlebih lagi, atas pelbagai kejadian kejahatan ini juga para aplikator TO tidak mau bertanggung jawab. Sejak kemunculan TO di Indonesia, para aplikator TO menggunakan model kerja sama kemitraan dengan para pengemudi TO,” tutur Azas, berdasarkan siaran pers yang diterima Warta Pilihan (wartapilihan.com), Senin, (26/3/2018).

Lebih jauh, para perusahaan pemilik aplikasi (aplikator) bersikukuh bahwa mereka hanya penyedia aplikasi dan bukan perusahaan transportasi. Sikap para aplikator ini, menurut Azas bertentangan dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 108 Tahun 2017 (PM 108/2017).

“Dalam PM 108/2017 diatur bahwa aplikator tidak boleh bertindak sebagai operator angkutan umum dan tidak boleh menerbitkan izin operasional TO. Tetapi nyatanya sampai hari para aplikator terus saja menerbitkan izin operasional TO dan menentukan tarif serta promo tarif seperti operator angkutan umum. Atas pelanggaran terhadap PM 108/2017 yang dibuatnya sendiri ini, pemerintah diam saja sampai hari ini,” terang Azas prihatin.

Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) ini mengatakan, hingga saat ini pula para aplikator TO masih bebas merekrut mitra atau menerbitkan izin operasional TO secara liar dan asal-asalan tanpa pengawasan terhadap mitranya.

“Pelanggaran aplikator ini dilakukan secara terbuka tanpa pengawasan dan tindakan penegakan peraturan oleh pemerintah. Model rekrutmen mitra yang asal-asalan dan tanpa pengawasan aplikator TO ini menjadi penyebab utama maraknya tindak kejahatan dalam pelayanan TO,”

Akibat pelanggaran tersebut, soal keluhan dan keamanan dilimpahkan menjadi tanggung jawab mitranya dan para konsumen. Bagi aplikator, jika mitranya melakukan kejahatan seperti merampok seperti dialami pengguna TO di Bandung dan membunuh penggunanya dalam kasus Bogor pada 18 Maret lalu itu resiko pengguna atau konsumen dan merupakan tanggung jawab mitranya, bukan aplikator TO-nya.

“Begitu pula jika para konsumen merampok atau membunuh para driver (pengemudi) TO juga resiko driver sebagai mitra TO dan bukan tanggung jawab aplikator TO. Jika si konsumen yang berniat jahat, ya itu risiko driver, begitu sikap aplikator TO,” imbuh dia.

Para aplikator TO ini, Azas menambahkan, seakan lupa dan melupakan bahwa para pengemudi TO mengikatkan diri dan sepakat memberikan 20% dari pendapatannya kepada aplikator. Begitu pula para driver mengikatkan diri menerima order atau pengguna berdasarkan aplikasi yang dipasang oleh aplikator TO.

Soal layanan angkutan umum, Azas mengatakan, pemerintah sendiri memiliki tanggung jawab. Dalam pasal 138 UU nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau.

“Artinya pemerintah memiliki tanggung tanggung jawab memastikan juga bahwa layanan yang diberikan TO dalam kualitas terjamin keselamatannya, keamanannya, kenyamanannya dan keterjangkauannya. Pemerintah harus membuat Standar Pelayanan Minimum bagi layanan TO agar tanggungjawabnya bisa diwujudkan dalam perlindungan hukum bagi pengguna layanan TO,” saran dia.

Kondisi keamanan layanan TO, ia menjelaskan, sekarang ini makin buruk karena para aplikator terus dibiarkan beroperasi dengan sistem asal rekrut dan tidak mengawasi mitranya. Pembiaran pemerintah ini menunjukkan bahwa pemerintah sebagai penanggung jawab bagi kualitas keselamatan pengguna dan layanan telah lalai menjalankan tanggungjawabnya.

“Seharusnya pemerintah konsisten menjalankan peraturan yang dibuatnya sendiri untuk mengawasi layanan TO dan membuat Standar Pelayanan Minimum bagi layanan TO. Begitu pula pemerintah harus memiliki wibawa di hadapan para aplikator TO, berani menindak aplikator TO yang beroperasi melanggar hokum,” pungkas Azas.

 

Eveline Ramadhini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *