Jamaah haji tahun 2017 erjumlah 221.000 orang. Ada tambahan sebanyak 52.000 orang dari jumlah jamaah tiga tahun sebelumnya.
Wartapilihan.com, Jakarta – Sebelum ada pengurangan jumlah kuota, Kementerian Agama sudah berpengalaman menangani jamaah dengan jumlah tersebut. Akan tetapi karena sampai tahun 2016 (sebelum ada tambahan jamaah) masih ada beberapa masalah, maka Kemenag harus meningkatkan kinerja pengelolaan hajinya sehingga bertambahnya jamaah tidak menambah masalah, bahkan misi peningkatan mutu pelayanan haji dapat terlaksana. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid, Ahad (2/7).
“Persiapan manajemen haji telah diputuskan dalam pembahasan dan penetapan BPIH yang merupakan tahapan perencanaan pengelolaan haji. Tahapan perencanaan ini harus ditindak lanjuti dengan pengorganisasian, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat,” kata politisi dari partai Gerindra tersebut.
Bertambahnya jamaah serta berdasarkan evaluasi tahun lalu, lanjut Sodik, maka hal-hal yang perlu diperhatikan lebih sungguh-sungguh oleh Kemenag untuk penyelenggaraan haji tahun 2017 M/1438 H diantaranya kesiapan jamaah. Sesempurna apapun fasilitas dan regulasi, jika jamaah tidak disiapkan dengan baik maka akan selalu menimbulkan masalah apalagi karena haji adalah extraordinary event.
“Maka manasik pola baru yang materi, metode dan frekuensi sudah ditambah, harus dilaksanakan dengan lebih baik untuk membentuk jamaah yang lebih siap,” sambungnya.
Selain itu, kesiapan petugas kloter dan non kloter harus ditatar lebih baik sesuai perencanaan dan anggaran yang telah ditetapkan dalam penetapan BPIH. Petugas yang prioritas adalah pemimpin langsung yakni Ketua regu, Ketua rombongan, petugas kesehatan, petugas perlindungan dan keamanan, pembimbing ibadah, petugas imigrasi, petugas fasilitas umum, dan makanan.
“Termasuk proses pendaftaran, pembuatan pasport harus lebih akurat dan cepat agar proses visa juga lebih cepat. Tahun lalu ada data jamaah yang beda nama dalam pasport dan kasus yang sangat banyak dan menghebohkan, tahun lalu disebabkan keterlembatan visa. Jangan terulang,” saran Sodik.
Lebih lanjut, dia meminta pengelompokan jamaah yang terdiri dari jamaah suami istri, jamaah satu keluarga, jamaah satu KBIH, dan jamaah satu kota diusahakan jangan terpisah. Sebab, tahun lalu banyak yang terpisah dan meresahkan.
“Rencanakan dan pastikan waktu di embarkasi dengan keberangkatan secara layak. Tahun lalu ada jamaah yang diembarkasi hanya 2 sampai dengan 4 jam sehingga bagi jamaah lansia dan jamaah resti merepotkan,” ungkapnya.
Adapun untuk penanganan tindakan darurat dan kepastian tenaga pendamping, terang Sodik, jumlah jamaah lansia 26 % dan jamaah resti 60%-an. Prioritas pemeriksaan imigrasi, keluar dan masuk arab saudi bagi jamaah lansia dan jamaah Resti.
“Kesiapan maktab sesuai dengan nomor dan jumlah jamaah. Ada pengalaman salah memasukan kloter kepada maktab yang lain yang beda jumlahnya. Ada juga pengalaman kapasitas maktab tidak sesuai dengan jumlah jamaah dalam suatu kloter. Penjelasan tentang berbagai fasilitas dan cara penggunaan fasilitas di pesawat, maktab, fasilitas bis, fasilitas elektrik dan lain-lain. Kasus kebakaran, kasus jamaah yang tidak bisa gunakan bis dan lain-lain karena kurang mantapnya penjelasan waktu manasik dan waktu di maktab,” ucap Sodik Mudjahid.
Keberadaan dan penandaan fasilitas Indonesia yang eksklusif mencolok menjadi suatu keharusan kata SoSodi Maktab, posko, klinik, bis dan lain-lain harus ditandai secara eksklusif dengan bendera, ukuran dan warna yang mudah di identifikasi jamaah. Jumlah, posko dan militansi petugas perlindungan dan keamanan khususnya pencari jamaah hilang harus ditingkatkan, baik di Makkah, Madinah terutama di Mina.
“Kualitas dan kuantitas fasilitas di Armuna terutama di Mina misal kualitas toilet dan kapasitas tenda agar jamaah tertampung dengan layak. Pernah ada kasus jamaah harus tidur miring karena tenda tidak cukup. Sosialisasi, edukasi dan persuasi regulasi hari tarwiyah dan waktu jumroh harus dijelaskan dengan mendalam, bijak dan tegas agar bisa dipatuhi maksimum untuk keamanan jamaah,” tukasnya.
Terakhir, tim pengawas haji yang maksimuan detail dan tegas untuk semua urusan terutama untuk pengawasan mitra kerja dari pihak Arab Saudi seperti kualitas dan jumlah bis, kualitas dan jumlah fasilitas di maktab, kualitas dan jumlah catering, kualitas dan kapasitas tenda, dan lain-lain.
“Demikian pandangan saya terhadap beberapa hal yang harus ditingkatkan kinerjanya agar pelayanan jamaah haji meningkat dan jauh dari kekhawatiran tambah jamaah tambah masalah,” tutupnya.
[Ahmad Zuhdi]
