Pihak Mabes TNI sedang mendalami masalah penolakan kedatangan Panglima ke negara Paman Sam itu.
Wartapilihan.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah urun tanggapan terkait penolakan kedatangan Panglima TNI Gatot Nurmantyo ke Amerika Serikat. Menurut dia, penolakan tersebut bukan hanya persoalan administratif. Ada masalah lain yang belum di ungkapkan secara eksplisit ke publik oleh pihak Kedutaan Amerika di Jakarta.
“Persoalan ini tidak bisa di anggap sederhana. Dalam sejarahnya, Amerika ini negara yang suka mengintervensi negara lain. Jadi kita juga waspada karena kita tahu Amerika adalah sekutu lama (Indonesia), dan terlibat dalam membantu kerjasama Indonesia di semua bidang termasuk dalam pembangunan demokrasi,” kata Fahri Hamzah kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/10).
Kendati begitu, aktivis yang membidani lahirnya KAMMI pasca reformasi itu tidak mau berspekulasi terkait motif penolakan kedatangan Panglima ke negara adidaya tersebut. Dia meminta Menteri Luar Negeri Indonesia melakukan investigasi lebih jauh dan pihak Kementerian Luar Negeri Amerika urun tanggapan.
“Sebab, kita tahu Amerika ini kadang-kadang dia punya mau (pesanan) menjelang peristiwa politik dan tahun politik. Belum lagi, katanya Amerika menemukan dokumen keterlibatan tentang peristiwa 1965 dan lain sebagainya. Itu kan memang kelakuan mereka. Kita taulah hak mereka sebagai negara besar, punya uang untuk menjalankan politik luar negeri yang lebih aktif,” tukas Fahri.
Senada dengan hal itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menampik alasan administrasi dan koordinasi. Terlebih, visa Panglima TNI Gatot Nurmantyo sudah keluar. Hidayat tidak hanya menuntut permintaan maaf dari pihak Amerika, tetapi pihak Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri melakukan protes keras.
“Saya khawatir memang ada upaya untuk mendegradasikan TNI dan akan berujung kepada kecurigaan bahwa TNI mempunyai afiliasi-afiliasi tidak saja dengan Amerika Serikat, tapi terjadi dengan siapapun. Itu suatu hal yang harus kita waspadai karena memang negara asing menginginkan negara Indonesia tidak stabil dengan beragam kondisi konflik, dengan beragam kondisi kesalahpahaman dan beragam kondisi saling mencurigai,” jelas Hidayat.
Terlebih, tambah Hidayat, Gatot Nurmantyo merupakan sokoguru bangsa Indonesia dalam mengawal kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana warga negara Indonesia sekaliber Panglima TNI dapat berangkat sewaktu-waktu dalam keadaan mendesak.
“Kata kuncinya adalah sudah muncul pernyataan penolakan dari pihak Amerika Serikat. Penolakan itu berbasiskan kepada nama Pak Gatot dengan segala latar belakang yang beliau miliki. Menurut saya, Indonesia tetap penting untuk melancarkan protes kerasnya. Agar hal yang sama tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno LP Masudi menjelaskan, KBRI di Washington D.C telah mengirim nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri AS untuk meminta klarifikasi.
Menlu Retno juga sudah melakukan pembicaraan melalui telepon dengan duta besar AS untuk Indonesia. Kebetulan, Dubes AS tidak berada di Jakarta. Rencananya, Retno juga akan memanggil Wakil Dubes AS pada Senin (23/10).
Gatot Nurmantyo dilarang masuk ke wilayah AS pada Sabtu (21/10). Saat itu, Panglima TNI beserta delegasi masih berada di Bandara Soekarno-Hatta dan hendak check in. Padahal, saat itu, Gatot dan delegasi sudah mengantongi visa dari AS untuk hadir dalam acara Chiefs of Defense Conference on Countering Violent Extremist Organization.
“Panglima TNI siap berangkat menggunakan maskapai penerbangan Emirates. Namun beberapa saat sebelum keberangkatan ada pemberitahuan dari maskapai penerbangan bahwa Panglima TNI beserta delegasi tidak boleh memasuki wilayah AS,” kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Wuryanto di Kantor Panglima TNI, Jakarta Pusat, Minggu.
Panglima TNI diundang secara resmi oleh Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat (AS). Jenderal Joseph F. Dunford yang merupakan sahabat sekaligus senior. Gatot telah melaporkan kejadian ini pada Presiden Joko Widodo, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto. Ia juga telah mengirim surat kepada Jenderal Dunford untuk mempertanyakan insiden tersebut.
Ahmad Zuhdi
