Ingin Kuasai Pulau, Perusahaan Penjarakan Nelayan

Wartapilihan.com, Jakarta – Nasib malang menimpa seorang nelayan Pulau Pari, Edi Priadi (56 tahun). Meski sudah membangun rumah dan berkegiatan di pulau itu sejak 1999, ia masuk bui lantaran dituduh memasuki lahan milik PT Bumi Pari Asri (BPA). Padahal, Edi menggunakan lahan itu sesuai izin RT dan ahli waris pemilik lahan. PT BPA baru memperoleh sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan membangun pagar di samping rumah Edi pada tahun 2015.

Perusahaan ini bahkan mengklaim memiliki 90% tanah di Pulau Pari, dan sisanya adalah tempat penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Pulau Pari adalah salah satu pulau kecil di wilayah Kepulauan Seribu. Secara administratif, pulau ini memasuki wilayah DKI Jakarta, namun secara geografis dekat dengan Provinsi Banten.

“Tidak ada bangunan atau pekarangan milik PT BPA. Hakim pun menjatuhi vonis tanpa melihat fakta di lapangan,” kata advokat LBH Rakyat Banten, Tigor Hutapea, dalam konferensi pers di Kantor Walhi di Jakarta, Senin (30/1) siang. Vonis hakim kepada Edi berdasarkan pasal 167 ayat 1 KUHP, yang berarti tindakan pidana.

“Kami menilai kasus ini dipaksakan oleh aparat. Sengketa tanah seperti ini seharusnya masuk ke kasus perdata, bukan pidana,” tambah Tigor.

Terkait kepemilikan perusahaan atas Pulau Pari, Manager Program dan Kampanye Walhi Jakarta, Zulpriyadi menjelaskan, itu adalah klaim dalam upaya perusahaan memuluskan bisnis resort dan pariwisata.

“Mereka (PT BPA-red) baru masuk Pulau Pari di tahun 1989, lalu memperoleh Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanpa melibatkan masyarakat. Masyarakat Pari sudah menetap di sana sejak 60-70 tahun lalu,” tegasnya.

Selain kriminalisasi terhadap Edi, perusahaan juga melakukan tekanan-tekanan terhadap warga lain. Tenaga keamanan (security) milik perusahaan, misalnya, sering mendatangi dan melarang warga untuk merenovasi atau mendirikan bangunan di tanahnya sendiri.

Dengan bantuan advokat, perusahaan juga memberikan somasi kepada warga untuk meninggalkan rumahnya. Mereka juga memaksa warga menandatangani pernyataan bahwa perusahaan memiliki lahan Pulau Pari.

“PT BPA menyurati warga yang melakukan pengelolaan Pantai Bintang dan Pantai Perawan agar mau bermusyawarah untuk kerja sama pengelolaan,” tambah Zulrpiyadi.

Kedua pantai itu adalah tempat wisata yang dikelola warga secara swadaya. Di tempat itulah PT BPA hendak membangun resort dan mengembangkannya menjadi tempat wisata internasional. Mereka juga membangun pagar, tembok, dan pos jaga di tengah lingkungan warga.

Perwakilan warga Pulau Pari, Syahrul, yang hadir dalam konferensi pers itu menyatakan, pulau ini tidak mungkin milik swasta murni.

“Sejak dulu sudah ada pembangunan jalan di sana, juga layanan PLN dan sekolah negeri,” kata dia.

Ia mengadukan perkara ini kepada LBH Rakyat Banten dan Walhi untuk mencari keadilan. “Kami ingin menghirup udara bebas di tanah kelahiran sendiri,” ungkapnya. Syahrul merupakan generasi kelima yang tinggal dan berkegiatan di pulau seluas 48 Ha.

Sampai saat ini, upaya membebaskan Edi dari bui terus dilakukan LBH Rakyat Banten. Mereka mengajukan Peninjauan Kembali dan Kasasi ke Mahkamah Agung. |

Reporter: Ismail Alam