Wartapilihan.com, Depok. Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Hasan Kleib menerangkan bahwa kelompok pejuang Palestina HAMAS bukan teroris.
“Bagi Indonesia, HAMAS adalah organisasi massa bukan teroris. Mereka freedom fighter (pejuang pembebasan, red.),” ujar Hasan saat menyampaikan kuliah “Diplomasi dan Multilateral Republik Indonesia” di Auditorium Juwono Sudarsono (AJS) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Kamis (8/2).
Menurut Hasan, tidak ada hubungan antara terorisme dengan ras, agama, suku dan bangsa. Ia sebagai anggota utama Global Terorism Forum menerangkan belum ada definisi yang jelas tentang teroris dalam ranah internasional.
“Permasalahannya, belum ada satu buku pun yang menulis ‘what terrorist is’. Maka itu, bagi seseorang bisa saja aktivis HAMAS dibilang teroris, tapi bagi orang lain, ia adalah freedom fighter,” papar Hasan.
Selain itu, Hasan juga menjabarkan mengenai peran diplomasi Indonesia dalam lingkup multilateral. Hasan menjelaskan diplomasi multilateral mencakup bangsa-bangsa, seperti United Nation dan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang meliputi 193 negara mencakup berbagai aspek, yaitu ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya.
Beberapa topik penting menurut Hasan adalah forum, isu, fungsi dan pengambilan keputusan. Menurut Hasan, Indonesia memiliki posisi yang kuat pada diplomasi multilateral. Pasalnya, secara populasi penduduk Islam Indonesia lebih banyak dari seluruh Timur Tengah.
“Penduduk Islam ada 250 juta lebih di Indonesia, sedangkan di Timur Tengah hanya 180 juta orang,” paparnya.
Selain itu, ia berpendapat Indonesia merupakan negara ketiga demokrasi terbesar setelah India dan Amerika Serikat. Sedangkan secara prudensial, Indonesia memiliki sikap bebas-aktif yang berupaya untuk tidak memihak pada siapapun.
Berdasarkan pengalamannya sebagai diplomat dalam waktu lama, ia berpesan pada calon-calon diplomat yang hadir berupa mahasiswa-mahasiswa Hubungan Internasional agar dalam melakukan diplomasi multilateral memperhatikan tiga hal utama, yaitu (1) kepentingan nasional untuk kemajuan, (2) mengamankan posisi negara dan bangsa, serta (3) menjaga agar tidak ada satu pun keputusan multilateral yang merugikan Indonesia.
Alumni Universitas Padjadjaran ini juga menjelaskan berbagai peran yang dilakukan untuk negara adalah mengusung politik keamanan untuk perdamaian yang meliputi berbagai negara-negara muslim minoritas yang bermasalah.
“Kami juga berperan untuk mengusung politik keamanan bagi Palestina, Rohingya dan Syiria,” jelas Hasan.
Reporter: Eveline
Berantas teroris dan koruptor