Akibat kelangkaan garam yang menyebabkan melonjaknya harga garam di pasaran, pemerintah memutuskan melakukan impor sebanyak 75 ribu ton. Bagaimana nasib petani?
Wartapilihan.com, Jakarta –-Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan, sudah menjadi tugas pemerintah untuk menstabilkan harga garam. Tetapi menurut Jazuli, semestinya pemerintah tidak serta merta mengambil kebijakan impor.
“Kaji dan inventarisir masalah secara cermat, mengapa terjadi kelangkaan garam. Jangan sampai ada permainan pihak-pihak tertentu yang menciptakan kondisi kelangkaan untuk mengeruk keuntungan dan merugikan petani garam kita,” kata Jazuli.
Jazuli menegaskan petani garam harus diproteksi agar tidak menderita kerugian akibat kebijakan importasi yang mudah saja dikeluarkan dengan dalih kelangkaan stok. Apalagi dalam waktu dekat akan memasuki masa panen garam. Kalau garam impor masuk, bisa jatuh harga garam petani.
“Cari dulu akar masalahnya sebelum memutuskan impor. Memang pemerintah harus menstabilkan harga tapi jangan melulu orientasinya impor, seolah semua masalah selesai dengan impor,” kritiknya.
Kalaupun kebijakan importasi diambil, lanjut Jazuli, harus dipastikan clear dulu sumber masalahnya termasuk clear data kebutuhannya yang tidak tertutupi dari petani garam kita.
“Saya dengar analisis di lapangan terkait berapa sebetulnya kebutuhan garam nasional belum clear betul. Artinya, belum didapat angka total stok garam nasional saat ini sehingga pemerintah bisa mendapatkan angka pasti supply and demand dari garam konsumsi. Maka, jangan buru-buru buka keran impor,” tegas Jazuli.
Pemerintah seharusnya bekerja keras menyerap garam petani, lalu selanjutnya giat mendorong dan mendukung optimalisasi produksi para petani garam dalam negeri, khususnya garam untuk konsumsi.
Menurut Jazuli Juwaini, sudah lama Fraksi PKS melalui Anggotanya khususnya di Komisi terkait menyoroti peningkatan peran dan dukungan pemerintah pada petani dan produksi garam nasional, terutama melalui perluasan lahan tambak skala ekonomi dan penggunaan teknologi pengolahan yang lebih baik.
Sebagai negara dengan garis pantai dan lautan yang luas semestinya kita bisa lebih optimal mengembangkan industri/produksi garam nasional karena bagaimanapun hal itu menjadi keunggulan komparatif Indonesia dibandingkan negara lain.
“Ini soal mindset dan keberpihakan negara kepada petani dan industri garam. Dengan peningkatan luas tambak garam skala ekonomi dan teknologi pengolahan seharusnya kita bisa meningkatkan produksi garam baik secara kualitas maupun kuantitas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” pungkasnya.
Senada dengannya, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan, Pemerintah terutama Kementerian BUMN dan Kementerian Perdagangan harus serius mengatasi persoalan garam.
“Pemerintah tidak boleh berleha-leha lagi, tidak boleh santai menghadapi garam ini, harus sangat serius dan harus detik demi detik, waktu demi waktu terawasi dengan baik. Sekarang ini kita untuk untuk garam pada posisi nadir,” ungkap Agus Hermanto.
Memang, simpul Agus, banyak teori dan hal yang dilakukan ketika mencapai emergency, namun tentunya kebiasaan seperti ini harus dihilangkan.
“Hemat saya, Presiden harus memberikan peringatan keras kepada Menteri BUMN, masa dia tidak bisa mengambil kebijakan yang bagus dan tdak bisa mengantisipasi bahkan tidak bisa menaggulangi garam ini. Kita bertahun-tahun baru sekarang ini masalah garam hancur,” tandasnya.
Ahmad Zuhdi
