Pemerintah pusat harus hadir memberikan rasa aman dan pemenuhan kebutuhan pokok serta penyelamatan bagi korban dengan menetapkan status Bencana Nasional.
Wartapilihan.com, Jakarta — Gunung Soputan yang terletak di Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara meletus pada Rabu (3/10)pukul 08.47 WITA. Pos Pengamatan Gunung Soputan PVMBG melaporkan tinggi kolom abu vulkanik teramati sekitar 4.000 meter di atas puncak kawah atau 5.809 m di atas permukaan laut.
Kolom abu dengan tekanan kuat teramati berwarna kelabu hingga coklat dengan intensitas tebal condong ke arah barat dan barat laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 39 mm dan durasi sekitar 6 menit.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, hujan abu vulkanik diperkirakann jatuh di daerah di barat-barat laut Gunung Soputan. VONA (Volcano Observatory Notice of Aviation) Orange. Artinya tidak mengganggu penerbangan. Bandara Internasional Sam Ratulangi di Kota Manado tetap beroperasi normal. Posisi bandara berada di Tenggara dari Gunung Soputan.
“BPBD masih melakukan pemantauan. Belum ada laporan dampak letusan Gunung Soputan. Saat ini, BPBD sedang membagikan masker kepada masyarakat,” ujar Sutopo kepada Wartapilihan.com di Jakarta, Rabu.
Saat ini, lanjut dia Gunung Soputan berada pada Status Level III (Siaga) dengan rekomendasi masyarakat agar tidak beraktivitas di seluruh area di dalam radius 4 km dari puncak Gunung Soputan dan di dalam area perluasan sektoral ke arah Barat-Baratdaya sejauh 6,5 km dari puncak yang merupakan daerah bukaan kawah untuk menghindari potensi ancaman guguran lava maupun awan panas.
Masyarakat di sekitar Gunung Soputan dianjurkan agar menyiapkan masker penutup hidung dan mulut, guna mengantisipasi potensi bahaya gangguan saluran pernapasan jika terjadi hujan abu.
Masyarakat juga mewaspadai potensi ancaman aliran lahar yang dapat terjadi setelah terjadinya erupsi yaitu dimana material erupsi terbawa oleh air, terutama pada sungai-sungai yang berhulu di sekitar lereng Gunung Soputan, seperti di antaranya Sungai Ranowangko, Sungai Lawian, Sungai Popang dan Londola Kelewahu.
“Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang. Ikuti semua rekomendasi PVMBG. Pos pengamatan Gunung Soputan terus memantau aktivitas vulkanik. Masyarakat belum perlu mengungsi karena masih aman. Di dalam radius 4 km tidak ada permukiman. Jadi masih aman,” kata Sutopo.
PKS desak pemerintah tingkatkan status Sulteng sebagai bencana nasional
Sementara, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak pemerintah pusat untuk menetapkan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai daerah dalam kondisi bencana nasional. Hal tersebut disebabkan kondisi yang parah dan mengancam kemanusiaan tengah terjadi di beberapa wilayah, terutama Kota Palu, Donggala dan Sigi.
Diharapkan dengan ditetapkan status bencana nasional, mobilisasi bantuan dasar, perangkat berat, SDM terlatih serta koordinasi perbantuan berbagai pihak termasuk kalangan sipil, tentara dan bantuan luar negeri dapat terkelola dengan baik.
Desakan tersebut disampaikan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Selasa (2/10) seiring dengan terus dikirimnya bantuan PKS ke daerah bencana disertai pengiriman relawan tanggap bencana.
“PKS juga membentuk Posko Tanggap Bencana Pusat Khidmat PKS untuk Sulawesi Tengah yang akan memobilisasi tenaga relawan dan berbagai bantuan yang disalurkan masyarakat melalui PKS untuk korban gempa dan tsunami Sulteng,” urai Sohibul Iman.
PKS amat prihatin dengan kondisi di lokasi yang terkna dampak dari gempa dan tsunami tersebut. Untuk itu, PKS meminta kepada pemerintah pusat untuk hadir memberikan rasa aman dan pemenuhan kebutuhan pokok serta penyelamatan bagi korban dengan menetapkan status Bencana Nasional untuk kondisi pasca bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda beberapa kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
“Kecepatan Pemerintah menetapkan status ini diharapkan dapat membantu mobilisasi bantuan kepada para penyintas, baik dari sumber-sumber pemerintah, masyarakat dan bantuan luar negeri,” katanya.
Selain itu, lanjut Sohibul, pemerintah pusat memberikan akses kepada berbagai pihak, termasuk partai politik agar dapat membantu di bawah koordinasi yang baik dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Kami menyerukan kepada pejabat publik di lingkungan pemerintah untuk memberikan keteladanan dan empati dengan penghematan anggaran yang tidak terlalu penting di berbagai sektor untuk dialihkan menjadi bantuan bencana,” pungkasnya.
Ahmad Zuhdi
