Ngebut infrastruktur itu jenius
Asal perut rakyat tetap terurus
Ngutang itu wajar
Tapi pajak rakyat jangan bengis seperti jagal
-Abrory A. Djabbar (2017)
Wartapilihan.com, Jakarta –-Fary Francis, Ketua Komisi V DPR RI menyatakan, selama tahun 2017, Pemerintah gencar melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
“Infrastruktur menjadi prioritas pembangunan Pemerintah saat ini yang patut diapresiasi. Namun, gencarnya pembangunan di satu sisi, justru melahirkan ketidakpuasan publik di sisi yang lain,” kata Fary, dalam siaran tertulis yang diterima Warta Pilihan (wartapilihan.com), Sabtu, (30/12/2017).
Fary menjelaskan, pembangunan yang gencar inipun rupanya tidak mencapai target yang semestinya.
“Ketidakpuasan publik terjadi karena cukup banyak pembangunan infrastruktur yang tidak memenuhi target dan bahkan jauh realisasinya dari target capaian RENSTRA 2015 hingga 2019 yang ditetapkan Pemerintah sendiri,” lanjutnya.
Salah satunya, di Kementerian Perhubungan terkait pembangunan Terminal Tipe A di wilayah Indonesia. Sampai tahun ini, baru dibangun satu terminal Tipe A dari target 41 lokasi yang hendak dibangun. Dalam hal pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian. Pembangunan jalan kereta api terealisasi sepanjang 388,3 km’sp dari target 3.258 km’sp.
Demikian pula dengan peningkatan rehabilitasi jalur kereta api direncanakan 1.225 kilometer, akan tetapi baru dibangun hanya 417 kilometer saja.
“Juga pembangunan bandara. Targetnya 15 lokasi, tetapi baru dibangun di 7 lokasi.
Pembangunan pelabuhan laut sebanyak 85 lokasi dari target 100 lokasi dan pembangunan kapal perintis sebanyak 38 unit dari target sebanyak 103 unit,” tuturnya.
Selain dalam bidang perhubungan, kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) khususnya di bidang perumahan dinilai masih jauh dari target. Pembangunan rumah susun (rusun) di Indonesia dalam rentang waktu tiga tahun baru mencapai sekitar 6 persen. Targetnya adalah pembangunan 550.000 unit, namun baru dibangun 31.490 unit.
“Selain itu, pembangunan rumah swadaya, yang ditargetkan sebanyak 1.750.000 unit, baru dibangun 290.000 unit. Baru terealisasi sekitar 17 persen dalam skala pembangunan nasional,” tukas Fary.
Di sisi lain, anggaran infrastruktur terus menerus turun dari tahun ke tahun. Anggaran tahun 2018 yang diusulkan pemerintah melalui Kementerian PUPR sebesar Rp 221,03 triliun. Namun hanya Rp 106 triliun yang disetujui DPR atau di bawah 50 persen dari usulan yang diajukan.
“Untuk tahun 2017, anggaran yang diajukan sebesar Rp 209,1 triliun, namun hanya Rp 103,1 triliun yang disetujui. Pada tahun 2016, dari Rp 169,4 triliun yang diajukan, hanya Rp 98,1 triliun yang disetujui,” tambah dia.
Dengan data-data ini, ia mempertanyakan, apakah pemerintah bersungguh-sungguh dalam melakukan pembangunan infrastruktur. “Jika bersungguh-sungguh, mengapa banyak program infrastruktur yang realisasinya jauh dari target dan di sisi lain anggaran pembangunan terus menurun setiap tahun?” Imbuh Fary.
Menurut Fary, skema pembangunan multi years (pembangunan yang menahun) tidak harus berakibat pada jauhnya realisasi tahunan dari target yang dicapai. Apalagi jika masih dibawah 10 persen.
“Artinya, kinerja perencanaan dan anggaran yang mesti dibenahi. Di tahun 2018, hal ini harus menjadi perhatian dan bisa diperbaiki,” tukasnya.
Ia menekankan, pemerintah harus fokus pada pembangunan infrastruktur kerakyatan. Fokus ini penting agar tepat dalam mengajukkan usulan infrastruktur prioritas.
“Pemerintah harus benar-benar serius menyiapkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur vital bagi rakyat. Jangan dipaksakan untuk dibangun jika anggarannya tidak ada lalu harus berutang dan mencari pembiayaan dari pihak swasta untuk pembangunan infrastruktur,” pungkas dia.
Eveline Ramadhini
