Dalam aksi 299, umat Islam menuntut dua agenda kepada wakil rakyat. Pertama, pencabutan Perppu Ormas. Kedua, menolak kebangkitan PKI.
Wartapilihan.com, Jakarta –Puluhan ribu umat Islam mulai bergerak mendatangi depan Gedung DPR/MPR usai melaksanakan shalat Jumat di sekitar area Senayan, Jakarta Pusat. Dalam tuntutanya nanti, massa aksi 299 menuntut dua agenda. Pertama, pencabutan peraturan pengganti perundang-undangan (Perppu) ormas. Kedua, penolakan bangkitnya komunis di Indonesia.
“Hari ini ada orang yang berteriak Panglima Gatot akan dilubang buayakan. Innalillahi. Kita akan menuntut agar orang PKI yang masuk Parlemen dengan menulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI harus dibersihkan,” tegas Ustaz Buchory Muslim dalam orasinya di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/9).
Selain itu, Buchory menyerukan agar DPR menolak Perppu Ormas Nomor 2 tahun 2017. Menurutnya, Perppu tersebut hanya membungkam aspirasi umat Islam dalam menyuarakan kebenaran dan melakukan tindakan korektif terhadap pemerintah.
“DPR adalah kunci Perppu ini disahkan. Kalau sampai DPR menyetujui Perppu, berarti DPR tidak peduli terhadap aspirasi rakyat. Semua yang hadir hari ini sudah mewakafkan dirinya untuk Islam. Jangan sampai kita bercerai-berai. Allah mengajarkan dan merajut kita semua dalam ukhuwatul islamiyah. Ketika ada orang yang merusak ajaran Islam, kita dari bawah bergerak menuntut agar orang yang di atas melihat persatuan umat Islam,” tegasnya.
Dalam kesempatan sama, Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Ma’arif menyatakan, akhir-akhir ini terdapat indikasi pihak tertentu yang ingin memisahkkan Islam dan negara. Bahkan, kata Slamet, kelompok itu berupaya menjauhkan nilai-nilai negara dari Pancasila.
“Padahal umat Islam memiliki saham terbesar dalam kemerdekaan Indonesia. Bahkan Pancasila merupakan hadiah terbesar umat Islam untuk Indonesia,” ujar Slamet Ma’arif.
Indikasi itu, kata dia, dilihat dari munculnya Perppu. Pengadilan di langkahi, jalur hukum tidak ditempuh, bahkan munculnya Perppu memunculkan kedzaliman baru di negeri ini yaitu sikap diktator dan otoriter.
“Kalau kami enggak taat hukum, demonya di Istana Negara. Sebab, kami memiliki wakil rakyat. Mudah-mudahan di Paripurna nanti DPR menolak Perppu. Hari ini kita mengingatkan kepada anggota DPR dari partai manapun yang coba-coba mencabut kembali TAP MPRS 25/1966, berarti dia musuh Islam. Kalau ada Partai yang mendukung pencabutan berarti dia partai PKI. DPR harus bersih-bersih dari PKI,” teriaknya dengan nada lantang.
Ketua Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat (API Jabar) Asep Syaripuddin mengatakan, Perppu Ormas bukan hanya untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), tetapi untuk membidik, membungkam dan mengubur semua pergerakan Islam.
“Wahai DPR, wahai wakil rakyat, jika Pemerintah yang sedang salah kaprah menerbitkan Perppu. Kalian harus menolak dengan tegas demi kepentingan bangsa, negara dan kemaslahatan lebih luas,” tandasnya.
Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Idham Aziz mengerahkan Tim Asmaul Husna untuk memberikan pengamanan dengan cara humanis kepada para pengunjuk rasa. Hal tersebut kata Idham sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa. Idham meminta para pengunjuk rasa untuk tertib. Kepolisian kata Idham juga akan memfasilitasi perwakilan massa untuk bertemu pimpinan DPR.
“Salah satunya dengan tim Asmaul Husna, apalagi ini hari Jumat dan itu kan sudah sering. Dan juga seluruh Polwan dan Kowad (Korps Wanita Angkatan Darat) kita juga kita kedepankan itulah bagian-bagian yang humanis itu kan,” ujarnya.
Ahmad Zuhdi
