Wartapilihan.com, Bucharest – Pada Selasa (31/1) malam waktu setempat, Pemerintah Rumania yang dikuasai oleh Partai Sosial Demokrat (PSD) mengadopsi dekrit darurat. Dekrit tersebut memungkinkan beberapa politisi untuk menghindari hukuman.
Dekrit itu juga memungkinkan seseorang untuk tidak dikenakan tindak pidana. Selain itu, penyalahgunaan wewenang hanya bisa berujung penahanan jika mengakibatkan kerugian lebih dari 44 ribu euro (sekitar 6 miliar rupiah).
Perdana Menteri Sorin Grindeanu juga mengajukan ke parlemen untuk membebaskan 2.500 orang yang sedang menjalani hukuman di bawah lima tahun untuk kasus non-kekerasan.
Dekrit ini memungkinkan Livio Dragnae, pemimpin Partai Sosial-Demokrat, yang sedang diadili karena penyalahgunaan kekuasaan dapat bebas.
Tahun lalu, Dragnea divonis dua tahun penjara atas dugaan penipuan. Namun, hukuman ini masih ditunda. Sementara itu, penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan olehnya mengakibatkan kerugian sebesar 25.874 dollar (3,4 miliar rupiah).
Hal tersebut membuat masyarakat turun ke jalan untuk menentang dekrit. Sebanyak 250 ribu orang turun ke jalan pada Rabu (1/2) malam, seperti dilansir Reuters.
Sejumlah demonstran anti-korupsi di berbagai Kota di Rumania juga melakukan aksi damai pada Kamis (2/2). Polisi memperkirakan, sebanyak 80 ribu orang berkumpul di depan kantor pemerintahan di alun-alun terbesar Bucharest.
“Saya datang ke sini untuk membantu memperbaiki apa yang telah penguasa lakukan,” kata Carmen Druta (31) seorang seniman kepada Reuters (2/2). Sementara pemrotes di alun-alun Bucharest berteriak “pencuri, pencuri”.
Demonstrasi ini merupakan yang terbesar sejak pemimpin komunis Nicolae Ceausescu digulingkan oleh rakyat yang berakhir pada kematian Ceausescu dan istrinya di depan regu tembak pada hari Natal tahun 1989.
Reporter: Moedja Adzim