DDII Tegaskan Peran Mujahidin Digital dan Ekonomi Kerakyatan dalam Pelantikan Pengurus 2025-2030

by

Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) menggelar pelantikan Pengurus dan Pengawas Masa Khidmat 2025–2030 yang berlangsung khidmat di Gedung Kramat Raya No. 45.

Wartapilihan.com, Jakarta – Acara ini menjadi panggung bagi seruan persatuan umat dan reformasi struktural bangsa, dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan pimpinan organisasi massa (ormas) Islam.

Kehadiran Tokoh dan Sinyal Ukhuwah Islamiyah

Turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), dan Wakil Menteri Agama RI, Dr. KH. Romo R. Muhammad Syafi’i.

Kehadiran pimpinan ormas Islam terkemuka juga memperkuat ukhuwah islamiyah, di antaranya KH. Naspi Arsyad, Lc (Ketua Umum Hidayatullah yang baru dilantik) dan K.H. Muhammad Zaitun Rasmin (Ketua Umum Wahdah Islamiyah). Ormas lain seperti Masyumi dan Washliyah juga turut hadir sebagai tamu undangan.

Beberapa pejabat negara turut diundang namun berhalangan hadir, termasuk Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra (Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia). Selain itu, Bapak Tamsil dari DPR harus meninggalkan acara lebih awal karena harus merapat ke pleno DPR. Kehadiran dan undangan kepada tokoh-tokoh ini menunjukkan signifikansi acara DDII di mata pemerintah dan umat Islam.

Menko Zulhas: Koreksi Total Ekonomi Liberal Melalui Kekuatan Negara-Rakyat

Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyampaikan kritik keras terhadap sistem yang berjalan pasca-Reformasi. Beliau menyebut bahwa politik dan ekonomi Indonesia telah menjadi sangat liberal, di mana politik menjadi “kuat-kuatan duit-duitan,” dan ekonomi dikuasai oleh kekuatan kapital (modal). Akibatnya, sistem ini melahirkan konsesi dan monopoli yang berujung pada ekonomi renteng dan suburnya korupsi, KKN.

Untuk mengoreksi kondisi ini dan mengembalikannya pada Ekonomi Pancasila/Gerakan Ekonomi Kerakyatan, pemerintah tengah menjalankan dua kebijakan utama:

  1. Penguatan Negara dan Hilirisasi: Negara harus kembali kuat dan mampu mengendalikan harga, salah satunya dengan melakukan penataan ulang sistem ekspor (hilirisasi) yang akan dilakukan oleh Badan Usaha Negara (BUMN).
  2. Peningkatan Gizi dan SDM: Melalui kebijakan Makan Bergizi Gratis. Program yang akan memberi makan 82,9 juta orang ini bertujuan mengatasi gizi kurang yang menyebabkan IQ rata-rata masyarakat berkisar 70-80. Dampak ikutannya adalah tumbuhnya gerakan ekonomi kerakyatan yang melibatkan peternak dan petani kecil di desa-desa.

Beliau menekankan, kuncinya hanya satu: Persatuan.

 

Wamenag dan Ketum DDII: DDII Fondasi Moral dan Pusat Perjuangan Umat

Wakil Menteri Agama RI, Dr. KH. Romo R. Muhammad Syafi’i, menggarisbawahi sejarah DDII yang didirikan oleh tokoh-tokoh penting seperti Mohammad Natsir, yang membuktikan bahwa keislaman dan keindonesiaan tidak perlu dipertentangkan. Beliau menegaskan bahwa para pendiri mengajarkan sinergi agama dan negara, dan DDII harus menjadi fondasi moral dan spiritual bagi bangsa yang beradab dan beragama, bukan alat politik.

Ketua Umum DDII, Dr. Adian Husaini, menegaskan kembali bahwa Gedung Kramat Raya No. 45 adalah Pusat Perjuangan yang diwariskan oleh Mohammad Natsir. Visi DDII adalah menjadikan Kramat 45 sebagai Pusat Dakwah, Pusat Ilmu, dan Pusat Peradaban di seluruh Nusantara.

Sementara itu, Ketua Pembina DDII, Prof. K.H. Didin Hafidhudin, menyoroti tantangan era digital, di mana media sosial menjadi medan dakwah sekaligus medan fitnah dan disinformasi. Oleh karena itu, DDII harus mampu mencetak “mujahidin digital” yang memiliki empat kompetensi: akidah dan keilmuan, dakwah dan komunikasi (dengan hikmah, bukan kemarahan), sosial dan kepemimpinan, serta manajerial dan profesionalisme. Beliau mengingatkan bahwa membangun fondasi di Madinah dilakukan dengan kekuatan ibadah, ekonomi, dan politik. [Faris]