Oleh: Abu Shaffa
Indonesia saat ini tengah menghadapi krisis senyap yang tidak selalu tampak secara fisik, namun dampaknya nyata dan mengerikan dalam lembaran statistik. Data per Februari 2026 mencatat akumulasi utang pinjaman online (pinjol) masyarakat telah menembus angka Rp 100,69 triliun.
Wartapilihan.com, Jakarta– Angka fantastis ini mencerminkan fenomena mengkhawatirkan: masyarakat tidak lagi sekadar “makan tabungan”, melainkan sudah beralih ke fase “makan utang” demi bertahan hidup. Krisis ekonomi ini kian diperparah oleh maraknya judi online (judol), yang bersama pinjol ilegal menjelma menjadi dua predator utama bagi masa depan generasi muda.
Matematika Keputusasaan
Fenomena judol sering kali dipandang secara moralistik belaka, dicap sebagai wujud kemalasan atau hasrat ingin kaya instan. Namun, jika ditelaah lebih dalam, maraknya perjudian digital ini merupakan gejala dari keputusasaan yang terstruktur.
Bagi seorang buruh atau pengemudi ojek online dengan penghasilan Rp 3 juta hingga Rp 4 juta per bulan, memiliki aset seperti rumah yang layak terasa mustahil secara matematis. Setelah dipotong pengeluaran rutin untuk makan, sewa tempat tinggal, dan kebutuhan dasar, mereka harus bekerja lebih dari dua puluh tahun hanya untuk bisa membeli rumah sederhana.
Dalam kondisi terjepit inilah, narasi judol yang menjanjikan “sekali menang, semua masalah selesai” menyusup sebagai rasionalitas baru yang menggoda. Krisis harapan—hilangnya keyakinan bahwa kerja keras konvensional akan membuahkan hasil—membuat banyak orang terjebak dalam “jalan pintas” yang sebenarnya telah dirancang sistemis untuk membuat mereka kalah. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperkuat realitas ini: sebesar 71,6 persen pemain judol berasal dari kalangan berpenghasilan di bawah Rp 5 juta, dan mayoritas di antaranya memiliki pinjaman di luar sektor perbankan.
Lingkaran Setan Finansial
Judol dan pinjol ilegal adalah dua sisi mata uang yang saling mengunci korban dalam kehancuran finansial sekaligus mental. Ketika modal ambyar di meja judi, pinjol menjadi opsi instan untuk memutar kembali peruntungan. Masalahnya, bunga pinjol yang mencekik—mencapai 0,8 persen hingga 1 persen per hari—membuat beban pengeluaran membengkak secara eksponensial.
Kondisi inilah yang memicu siklus akut “gali lubang tutup lubang”. Tekanan dari penagih utang (debt collector), intimidasi, hingga penyebaran data pribadi pun kerap berujung pada konsekuensi tragis seperti depresi, lonjakan tindakan kriminal, bahkan bunuh diri. Masalah ini telah menjadi atensi serius; sepanjang tahun 2025 saja, Satgas PASTI telah memblokir 1.123 entitas pinjaman daring ilegal.
Ancaman ini kian nyata karena daya rusaknya telah merambah generasi muda berusia 20–30 tahun, kelompok yang paling rentan terjebak. Mereka tumbuh di era digital dengan tekanan gaya hidup dari media sosial, namun dihadapkan pada lapangan kerja formal yang stagnan. Lebih mencengangkan lagi, data PPATK mengungkapkan judol kini telah menjangkau usia anak-anak. Sekitar 80.000 anak di bawah usia 10 tahun tercatat sebagai pemain, sementara nilai transaksi untuk rentang usia 10–16 tahun menembus lebih dari Rp 2,2 miliar pada kuartal I-2025.
Solusi Berbasis Komunitas dan Reorientasi Zakat
Menyikapi darurat nasional ini, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan penindakan masif, mulai dari pembekuan ribuan rekening hingga pemblokiran situs judi. OJK juga menginisiasi program “GENCARKAN” untuk mendongkrak literasi keuangan masyarakat. Namun, langkah kuratif dan pemblokiran saja tidak akan pernah cukup.
Di sinilah institusi sosial seperti masjid memegang peran krusial sebagai benteng pertahanan terakhir masyarakat. Masjid tidak boleh lagi sekadar menjadi tempat ibadah ritual, melainkan harus bertransformasi menjadi pusat edukasi preventif sekaligus kuratif. Langkah nyata dapat diwujudkan melalui penyediaan skema qardh hasan (pinjaman kebajikan tanpa bunga) bagi warga yang terjerat, sebagaimana yang diidealkan dalam gerakan “Masjid Berdaya Berdampak”.
Secara teologis, Allah SWT memang telah menegaskan haramnya judi dalam QS. Al-Maidah: 90. Namun, pelarangan tanpa penyediaan alternatif ekonomi hanyalah menyelesaikan setengah masalah. Oleh karena itu, instrumen zakat harus dioptimalkan. Berdasarkan prinsip dalam QS. At-Taubah: 103, para ulama kontemporer sepakat bahwa penyaluran zakat produktif—yang dijadikan modal usaha—jauh lebih utama ketimbang zakat konsumtif demi mengentaskan kemiskinan secara permanen.
Membangun Ulang Jembatan Harapan
Fenomena judol dan pinjol sejatinya hanyalah “daun kering dari pohon ketimpangan”. Untuk mengatasinya, kita tidak bisa sekadar menghakimi individu yang menjadi korban, melainkan harus membenahi ekosistem ekonomi kerakyatan secara struktural.
Yang dibutuhkan bangsa ini bukan sekadar regulasi dan hukuman, melainkan para arsitek kebijakan yang mampu membangun ulang jembatan antara kerja keras dan kehidupan yang layak. Ketika jalur mobilitas sosial kembali terbuka nyata—melalui upah yang adil, akses modal tanpa agunan bagi usaha kecil, dan stabilitas harga kebutuhan pokok—maka dengan sendirinya, rakyat tidak perlu lagi mempertaruhkan masa depan mereka demi sekeping harapan palsu.
