Eskalasi konflik di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencapai titik didih baru. Posisi KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) sebagai Ketua Umum PBNU kini berada dalam situasi kritis setelah jajaran Syuriyah—lembaga tertinggi dalam struktur NU—secara resmi menerbitkan surat edaran pemberhentiannya.
JAKARTA, WARTAPILIHAN — Dinamika ini diperparah dengan serangkaian manuver lapangan yang mengindikasikan kian tipisnya dukungan para kiai sepuh terhadap kepemimpinan Gus Yahya.
Surat edaran yang menjadi titik balik ini ditandatangani oleh Wakil Rais Aam KH Afifuddin Muhajir dan Katib Syuriyah KH Tajul Mafakir. Dalam dokumen tersebut, dinyatakan bahwa masa jabatan Gus Yahya resmi berakhir terhitung sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Kendati kubu Gus Yahya sempat menyanggah keabsahan surat tersebut dengan alasan teknis administratif, pihak Syuriyah melalui Katib Syuriyah KH Sarmidi Husna menegaskan bahwa keputusan tersebut bersifat final, mengikat, dan menutup ruang multitafsir.
Simbol Retaknya Hubungan Pucuk Pimpinan
Krisis legitimasi ini terefleksi secara nyata dalam insiden yang terjadi di ruang publik pada Kamis (27/11/2025). Dalam penerbangan rute Jakarta-Surabaya, sebuah momen canggung tak terelakkan terjadi ketika Gus Yahya berada dalam satu pesawat dengan Rais Aam PBNU, KH Miftahul Achyar.
Meskipun duduk dalam jarak yang berdekatan, tidak terjalin komunikasi antarkedua pucuk pimpinan ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut. Ketegangan berlanjut setibanya di Bandara Juanda, Surabaya. Upaya Gus Yahya untuk menghadap (sowan) kepada Rais Aam ditolak secara halus. KH Miftahul Achyar dilaporkan enggan menerima pertemuan tersebut dengan alasan perlu meninjau jadwal terlebih dahulu, sebuah gestur yang dalam tradisi pesantren dimaknai sebagai penolakan simbolis yang tegas.
Perebutan Restu “Lirboyo”
Upaya Gus Yahya untuk mengonsolidasi kekuatan kultural dengan mengunjungi Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, pun tampaknya menemui jalan terjal. Langkah Ketua Umum PBNU tersebut terbukti terlambat dibandingkan manuver yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
Dua hari sebelum kedatangan Gus Yahya, Gus Ipul bersama Bendahara Umum PBNU dikabarkan telah lebih dulu diterima oleh pengasuh utama Pesantren Lirboyo. Dalam kultur NU, urutan penerimaan tamu oleh kiai sepuh (masayikh) sering kali dibaca sebagai peta keberpihakan dan prioritas. Fakta bahwa Sekjen “mendahului” Ketua Umum dalam sowan ke basis kekuatan kultural NU mengindikasikan bahwa arus dukungan internal telah bergeser menjauh dari Gus Yahya.
Akar Masalah: Geopolitik hingga Tambang
Prahara yang mengguncang PBNU ini tidak muncul di ruang hampa. Sumber internal dan pengamat menilai ada dua isu krusial yang menggerus kepercayaan para kiai terhadap Gus Yahya.
Pertama, isu sensitivitas geopolitik. Keputusan menghadirkan pembicara yang dinilai pro-Zionis, Peter Knopf, dalam forum Akademi Kepemimpinan Nasional NU serta di Universitas Indonesia, memicu reaksi keras. Langkah ini dianggap mencederai komitmen historis NU terhadap perjuangan Palestina dan dinilai tidak peka terhadap aspirasi arus bawah Nahdliyin.
Kedua, persoalan tata kelola sumber daya alam. Mengutip pandangan Mahfud MD, konflik ini juga disinyalir berkelindan dengan polemik konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada ormas keagamaan. Kebijakan yang merupakan warisan pemerintahan sebelumnya ini diduga memicu gesekan kepentingan terkait transparansi dan pengelolaan “fulus” organisasi.
Kombinasi antara hilangnya legitimasi teologis dari Syuriyah, penolakan simbolis dari Rais Aam, serta manuver politik Gus Ipul yang efektif menggalang dukungan kiai kunci, menempatkan Gus Yahya dalam posisi yang kian terisolasi. Jika tidak ada rekonsiliasi drastis atau islah dalam waktu dekat, PBNU berpotensi menghadapi perubahan kepemimpinan di tengah jalan sebelum masa khidmat berakhir.
