Wamenag Zainut Tauhid Sa’adi memastikan 26 asrama haji di seluruh Indonesia siap dijadikan alternatif ruang isolasi pasien Covid-19. Wartapilihan.com, Jakarta – “Ada
Author: Adi Prawiranegara
HRS Divonis Empat Tahun, Ustaz Jeje: Kemana Nurani Keadilan Hukum?
Vonis majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur atas Habib Rizieq Syihab (HRS) selama empat tahun penjara mendapat sorotan berbagai pihak. Salah
Di HUT DKI Jakarta, Sekjen Kemendagri Paparkan Ini
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori membeberkan sejumlah capaian dan tantangan ke depan yang dihadapi Daerah Khusus Ibu Kota
MUI Perlebar Peran Sosial Kemanusiaan
Majelis Ulama Indonesia meneken nota Kesepahaman (MoU) dengan Aksi Cepat Tanggap (ACT). MoU ini sebagai formalisasi kerjasama kedua lembaga di bidang kemanusiaan.
Wapres: Kontribusi LPPOM MUI sebagai LPH Tak Perlu Diragukan
Dia berharap LPH LPPOM MUI dapat terus meningkatkan peran dan kontribusinya di bidang halal, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam peningkatan daya
Golkar Tolak Jabatan Presiden Tiga Periode
Ketua Fraksi Golkar MPR Idris Laena menyambut baik hasil survei Saiful Mujani Reseach and Consulting (SMRC) yang menganggap Pancasila dan UUD 1945
Pakar: Wacana Presiden 3 Periode Belum Punya Legitimasi Kuat
Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menilai bahwa narasi presiden 3 periode sangat tidak tepat. Wartapilihan.com, Jakarta – Terlebih digaungkan di
Anggota DPR Dukung Bareskrim Berantas Pinjol Ilegal
Bareskrim Polri berjanji akan memberantas habis semua pinjaman online (pinjol) ilegal karena banyak dianggap meresahkan masyarakat. Wartapilihan.com, Jakarta – Anggota DPR Fraksi
Pelimpahan Anggaran Mitigasi, Anggota DPR: Daerah 3T akan Terkena Beban
Pemerintah Pusat akan menghentikan anggaran isolasi mandiri di tempat penginapan per 15 Juni 2021 dan akan melimpahkan beban tersebut ke pemerintah daerah.
Pajak Sembako, Kebijakan yang Tidak Pancasilais
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menilai bahwa wacana perluasan pajak (PPN) kepada bahan pokok atau sembako adalah kebijakan yang tidak